Dokumen Intel Israel Bocor: Isinya Rencana Pemindahan Paksa 2,3 Juta Warga Sipil Gaza ke Sinai

TEL AVIV, KOMPAS.TV -  Kementerian Israel hari Senin, (30/10/2023) membuat gempar seluruh dunia usai bocornya dokumen berisi rencana kontroversial untuk memindahkan secara paksa lebih dari 2,3 juta warga sipil Gaza ke Semenanjung Sinai Mesir. Rencana ini menimbulkan kecaman keras dunia dan dari warga Gaza yang tak bersalah. Hal ini diyakini memperdalam ketegangan dan ketakutan mereka.

Namun kantor PM Benyamin Netanyahu berdalih dan besikap  meremehkan laporan bikinan Kementerian Intelijen itu, sebagai latihan teoritis belaka, sekedar "kertas konsep," seperti laporan Associated Press, Selasa, (31/10/2023).

Tapi tidak bagi warga Gaza yang selama puluhan tahun mengalami penderitaan akibat konflik berkepanjangan. Rencana ini adalah mimpi buruk yang menghidupkan kembali kenangan pahit tentang Nakba, atau pengusiran mereka dari tanah air selama pertempuran pembentukan Israel pada tahun 1948.

"Kami menentang pemindahan ke mana pun, dalam bentuk apa pun, dan kami menganggapnya sebagai garis merah yang tidak akan kami izinkan dilanggar," tegas Nabil Abu Rudeineh, juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas, mengomentari laporan tersebut. "Apa yang terjadi pada tahun 1948 tidak akan diizinkan terulang."

Pemindahan paksa besar-besaran, seperti yang diusulkan, dianggap sebagai "deklarasi perang baru" oleh Abu Rudeineh.

Israel melakukan serangan udara terhadap Gaza sejak tanggal 7 Oktober setelah Hamas melancarkan serangan ke wilayah Israel. Jumlah korban jiwa warga Palestina yang dibunuh serangan Israel di Jalur Gaza hingga hari ini mencapai 8.306 orang menurut Kementerian Kesehatan di wilayah Gaza.

Jumlah korban itu termasuk 3.457 anak-anak dan 2.136 perempuan, sementara lebih dari 21.048 orang lainnya mengalami luka-luka. Kementerian Kesehatan juga mencatat 25 rumah sakit terpaksa berhenti beroperasi dan 25 ambulans menjadi sasaran serangan udara Israel.

Baca Juga: PM Israel Netanyahu Tegaskan Tidak Akan Setuju Gencatan Senjata, "Ini Waktunya Berperang"

Untuk Menjaga Keamanan Israel?

Dokumen ini terbit tanggal 13 Oktober, hanya enam hari setelah kelompok Hamas menyerbu masuk dan membunuh lebih dari 1.500 orang di selatan Israel serta menyandera lebih dari 240 orang dalam serangan yang memicu perang menghancurkan di Gaza. Dokumen ini pertama kali diungkapkan oleh Sicha Mekomit, sebuah situs berita lokal.

Dalam laporannya, Kementerian Intelijen, yang merupakan bagian pemerintah yang melakukan penelitian tetapi tidak menetapkan kebijakan, menawarkan tiga alternatif "untuk mengubah realitas warga sipil di Gaza sebagai respons atas tindakan kejam Hamas yang memicu perang yang merenggut banyak nyawa."

Namun, pilihan yang diajukan dalam dokumen tersebut dianggap mengarah pada keamanan Israel, meskipun dengan konsekuensi yang tidak dapat diprediksi.

Dokumen tersebut mengusulkan pemindahan warga sipil Gaza ke kota-kota tenda pengungsi di utara Sinai Mesir, lalu membangun kota permanen dan koridor kemanusiaan yang tujuannya tidak jelas.

Namun, yang membuat warga Gaza semakin ketakutan adalah rencana untuk mendirikan zona keamanan di dalam wilayah Israel yang akan mencegah warga Palestina yang terusir untuk kembali ke tanah air mereka. Dokumen tersebut tidak menyebutkan apa yang akan terjadi pada Gaza setelah penduduknya dipindahkan semua.

Kementerian Luar Negeri Mesir belum memberikan tanggapan resmi mengenai rencana ini. Mesir sudah lama mengidentifikasi bahwa Israel ingin mengusir secara permanen seluruh warga Palestina ke wilayah mereka, seperti yang terjadi selama perang kemerdekaan Israel pada tahun 1948.