120 Negara Sepakat Gencatan Senjata di Gaza, 14 Negara Menolak Termasuk Amerika Serikat dan Israel

Sebelum memutuskan mengadopsi resolusi tersebut, Majelis Umum PBB juga melakukan pemungutan suara terhadap amendemen yang diajukan oleh Kanada.

Amandemen tersebut ingin memasukkan kalimat “dengan tegas menolak dan mengutuk serangan teroris oleh Hamas yang terjadi di Israel mulai tanggal 7 Oktober 2023 dan penyanderaan.”

Namun, amandemen itu tidak diadopsi karena tidak mencapai jumlah suara dua pertiga dari jumlah anggota.

Menanggapi resolusi besar yang diadopsi Dewan Majelis PBB tersebut, Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan menyebut PBB malah mendukung kekejaman berlanjut.

"Kita semua telah menyaksikan bahwa PBB tidak mempunyai legitimasi sedikit pun. PBB berkomitmen untuk memastikan kekejaman lebih lanjut. Menurut keluarga bangsa-bangsa, Israel tidak punya hak untuk membela diri," kata Erdan, dikutip dari laman resmi PBB.

Erdan menegaskan Israel tidak akan berdiskusi dengan Hamas. Dia menambahkan, Israel tidak akan tinggal diam dan membiarkan kelompok perlawanan Palestina itu melakukan apa yang dia sebut sebagai kekejaman lagi.

"Apa yang terjadi di sini? Satu-satunya cara untuk menghancurkan Hamas adalah dengan membasmi mereka. Mengapa Anda tidak meminta pertanggungjawaban Hamas?”

“Kami tahu tidak ada krisis kemanusiaan sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional,” ujarnya.

Menurut Erdan, siapa pun yang ingin mencegah kekerasan harus menyerukan Hamas untuk meletakkan senjata mereka, menyerahkan diri dan memulangkan semua sandera.

"Jika itu terjadi, perang akan segera berakhir,” lanjutnya.

“Ini adalah hari yang kelam bagi PBB dan umat manusia. Israel akan membela diri dan akan melakukan apa yang harus dilakukan untuk menghilangkan kemampuan Hamas dan memulangkan para sandera," tegas Erdan. 

Baca Juga: Warga Israel yang Sempat Disandera Hamas Ungkap Perlakuan yang Ia Terima, Malah Salahkan Negaranya