Kapal Penjaga Pantai China Disebut Tabrak Kapal Militer dan Logistik Filipina di Laut China Selatan

Tabrakan selalu nyaris terjadi saat kapal-kapal Filipina mengirimkan pasokan ke lokasi penempatan marinir dan pelaut Filipina di atol yang disengketakan tersebut. Namun, ini adalah kali pertama pejabat Filipina melaporkan kapal-kapal mereka ditabrak kapal China.

Sebelumnya, pejabat China meremehkan klaim yang menyebut kapal-kapal China yang menegakkan klaim wilayah Beijing sebenarnya adalah kapal paramiliter yang menyamar sebagai kapal nelayan.

Satuan tugas pemerintah Filipina mengatakan satu dari dua kapal Filipina berhasil bermanuver dan mengirimkan pasokan ke kelompok kecil yang tinggal di atas kapal perang yang terdampar, BRP Sierra Madre.

Laut China Selatan merupakan salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia. Sengketa melibatkan China, Filipina, Vietnam, Malaysia, Taiwan, dan Brunei, dan dianggap sebagai pemicu dalam persaingan yang rapuh antara AS dan China di wilayah tersebut.

Baca Juga: Memanas, Filipina Bongkar Rintangan yang Dipasang China di Laut China Selatan

Pada awal Agustus, kapal penjaga pantai China menggunakan semprotan air terhadap salah satu dari dua kapal pengisian Filipina untuk mencegahnya mendekati Atol Second Thomas.

Ini membuat Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. murka dan mendorong Departemen Luar Negeri di Manila untuk memanggil duta besar China guna menyampaikan protes yang sangat tegas.

Washington bereaksi dengan memperingatkan, AS berkewajiban membela Filipina sebagai sekutu.

Kementerian Luar Negeri China menuduh Washington "mengancam China" dengan mengangkat kemungkinan mengaktifkan perjanjian pertahanan AS-Filipina.

Beijing berulang kali memperingatkan AS agar tidak campur tangan dalam sengketa wilayah regional tersebut.

Duta besar Uni Eropa di Manila, Luc Veron, mengatakan insiden, "pengulangan dan intensifikasi mereka, adalah hal yang berbahaya dan sangat mengkhawatirkan."

Uni Eropa, katanya, "menuntut kepatuhan penuh kepada hukum internasional di Laut China Selatan."

Putusan arbitrase pada 2016 yang diadakan berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut membatalkan klaim Beijing atas hampir seluruh Laut China Selatan.

China menolak untuk berpartisipasi dalam arbitrase yang diminta oleh Filipina itu, serta menolak keputusan tersebut, dan terus melanggar.