Pemerintah AS Terancam Tutup Besok Siang, seperti Apa Dampaknya?

WASHINGTON, KOMPAS.TV - Pemerintah Federal Amerika Serikat (AS) terancam tutup (shutdown) pada Minggu (1/10/2023) mulai pukul 00.01 waktu setempat atau sekitar pukul 11.00 WIB besok. Pemerintah AS mesti tutup sementara jika Kongres belum menyetujui rencana anggaran untuk tahun fiskal selanjutnya yang efektif berlaku per 1 Oktober 2023.

Sebagian elemen Kongres AS masih berselisih mengenai rencana anggaran untuk pemerintahan Joe Biden pada tahun fiskal mendatang. Faksi garis keras Republikan di Kongres AS meminta bantuan untuk Ukraina dihapus dan kebijakan perbatasan lebih ketat, tetapi faksi Demokrat menolaknya karena dinilai terlalu ekstrem.

Baca Juga: Waduh, Pemerintahan AS Terancam Ditutup, Ini yang Jadi Penyebabnya

Apabila tidak ada rencana anggaran sementara yang disepakati hingga Sabtu (30/9) tengah malam waktu setempat, maka pemerintah federal AS secara resmi tutup atau shutdown.

Apa itu Government Shutdown di AS?

Tutupnya pemerintahan atau government shutdown terjadi ketika Kongres gagal menyepakati beberapa jenis RUU pendanaan tertentu yang sedianya akan diteken presiden menjadi UU.

Anggota Kongres AS sedianya meloloskan 12 RUU anggaran yang berbeda untuk mendanai berlangsungnya pemerintahan. Pemerintah tidak akan mendapatkan anggaran jika RUU-RUU tersebut tidak diloloskan Kongres.

Apabila RUU anggaran secara menyeluruh belum dapat diloloskan sesuai tenggat, Kongres umumnya menerbitkan resolusi sementara agar pemerintahan tetap beroperasi. Namun, jika tidak ada resolusi sementara yang disepakati untuk membahas anggaran tahun fiskal, pemerintah terpaksa tutup.

Dampak shutdown pemerintah AS

Tututpnya pemerintah federal AS membuat pekerja-pekerja di lembaga federal AS akan dirumahkan atau bekerja tanpa dibayar. Ini termasuk lebih dari dua juta tentara aktif atau tentara cadangan AS.

Apabila terjadi shutdown atau RUU anggaran gagal diloloskan tepat waktu, badan-badan pemerintahan federal mesti menghentikan aktivitas non-esensial dan merumahkan pegawai non-esensial.

Lini pekerjaan yang dinilai esensial seperti penegak hukum atau kontrolir lalu-lintas udara tetap aktif. Melalui sebuah UU yang disahkan pada 2019, pegawai-pegawai yang harus bekerja dalam kondisi pemerintahan tutup baru akan mendapatkan bayaran jika pemerintahan sudah berjalan kembali.

Di luar pegawai negeri federal, tutupnya pemerintahan juga memengaruhi pelayanan badan-badan federal. Layanan seperti pengurusan izin senjata dan paspor dapat terganggu akibat tutupnya pemerintahan.

Perusahaan swasta yang bekerja sama dengan pemerintah juga dapat terpengaruh. Menurut perkiraan Asosiasi Industri Wisata AS, sektor wisata dapat merugi 140 juta dolar sehari jika pemerintah ditutup.

Upaya-upaya mencegah shutdown

Hingga berita ini diturunkan, Senat AS dilaporkan menggelar sesi sidang khusus untuk membahas mekanisme bipartisan yang didukung Republikan dan Demokrat. Mekanisme ini dapat mendanai pemerintah federal untuk jangka pendek hingga 17 November mendatang.

Sebelumnya, Kongres AS gagal mencapai kata sepakat ketika Ketua DPR AS Kevin McCarthy menawarkan rencana bipartisan untuk menjaga pemerintah federal tetap berjalan, Jumat (29/9).

Sejumlah anggota Kongres berhaluan garis keras dari Republikan menolak tawaran tersebut, menganggap pemotongan anggaran di sejumlah sektor dan kebijakan pengetatan perbatasan belum cukup. 

McCarthy pun mengaku pihaknya masih berupaya mencari cara untuk menghindari tutupnya pemerintah federal. Faksi Republikan dilaporkan menggelar rapat hingga Jumat (29/9) malam untuk membahas opsi menghindari tutupnya pemerintahan.

McCarthy mengaku mempertimbangkan beberapa opsi dari rapat tersebut, salah satunya adalah rencana pendanaan sementara selama dua pekan. Opsi ini disebut bakal menghapus anggaran bantuan untuk Ukraina yang disuarakan Republikan garis keras.

"Kami terus bekerja mencari jalan keluar dari ini. Tidak ada pemenang dalam pemerintahan yang tutup, dan saya pikir lebih baik untuk memastikan pemerintah tidak tutup," kata McCarthy dikutip Associated Press.

Baca Juga: Anak Joe Biden Dapat Tuntutan Federal terkait Senjata Api di Tengah Upaya Pemakzulan Presiden AS