Penguasa Militer Niger Menuduh Sekjen PBB Menghalangi Partisipasi Mereka di Majelis Umum

NEW YORK, KOMPAS.TV - Pemimpin kudeta Niger pada hari Jumat (22/9/2023) menuduh Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menghalangi partisipasi mereka dalam Sidang Umum badan tersebut.

"Hal ini kemungkinan akan menghambat upaya untuk mengakhiri krisis di negara kami," kata pemimpin kudeta Niger.

Pasukan elit pemberontak menggulingkan presiden Mohamed Bazoum pada 26 Juli lalu dan sejak itu menahan dia di rumah bersama keluarganya.

Negosiasi untuk mengembalikan pemerintahan sipil belum membuahkan hasil, dengan junta menuntut transisi selama tiga tahun dan Masyarakat Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS) mendesak pengembalian Mohamed Bazoum yang terpilih secara demokratis dengan segera, seperti laporan Straits Times, Sabtu (23/9).

Baca Juga: Memanas, Junta Militer Niger Tuduh Prancis Kumpulkan Pasukan untuk Intervensi Pasca Kudeta

Kudeta ini juga mendapat kritik keras dari pemerintah Barat dan badan-badan global seperti PBB, yang mengadakan Sidang Umum pemimpin dunia di New York pekan ini.

Dalam rilis berita yang dibacakan di televisi publik, militer Niger mengatakan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres "tersesat dalam menjalankan misinya dengan menghalangi partisipasi penuh Niger dalam sesi ke-78 Sidang Umum PBB".

Militer Niger mengkritik "tindakan yang curang" dari pemimpin PBB, menambahkan hal itu "kemungkinan akan menghambat upaya untuk mengakhiri krisis di negara kami".

Bakary Yaou Sangaré, yang sebelum kudeta adalah duta Niger untuk PBB dan sekarang adalah menteri luar negeri, adalah perwakilan yang dipilih oleh pemimpin baru untuk pertemuan tersebut.

Namun, menurut sumber diplomatik, juga ada aplikasi dari pemerintah yang digulingkan untuk mewakili Niamey, "Dalam hal kredensial bersaing dari Negara Anggota, sekretaris jenderal menangguhkan masalah tersebut kepada Komite Kredensial Sidang Umum yang akan membahas masalah tersebut," kata juru bicara Guterres, Stephane Dujarric.

"Sekretaris jenderal tidak memutuskan."

Baca Juga: Mali, Niger, dan Burkina Faso Bentuk Aliansi Sahel, 3 Junta Satukan Kekuatan

Karena komite tidak akan bertemu sampai nanti, tidak ada perwakilan dari Niger yang ditambahkan ke daftar pembicara.

Niger "secara tegas menolak dan mengutuk campur tangan yang jelas ini oleh Bapak Guterres dalam urusan dalam negeri suatu negara berdaulat," kata junta tersebut.

Kekhawatiran atas Sahel Niger, salah satu negara termiskin di dunia, adalah negara keempat di Afrika Barat yang mengalami kudeta sejak 2020, setelah Burkina Faso, Guinea, dan Mali.

Penggulingan Bazoum meningkatkan kekhawatiran internasional atas wilayah Sahel, yang menghadapi pemberontakan jihad yang semakin berkembang yang terkait dengan Al-Qaeda dan kelompok Negara Islam.

Sanksi regional sejak kudeta membuat makanan dan obat-obatan langka di Niger yang terkurung daratan, harga melonjak, dan terjadi pemadaman listrik setelah Nigeria memotong pasokan listrik.

Presiden Senegal Macky Sall mengatakan pada Kamis bahwa solusi diplomatik di Niger "masih memungkinkan".

"Saya berharap bahwa akhirnya akal akan menang ... bahwa masih mungkin untuk maju dengan bijak menuju solusi," kata Sall dalam wawancara dengan RFI Prancis dan media France 24.

Dia mendesak para pemimpin kudeta Niger "untuk tidak mendorong (kami) ke keputusan akhir yang akan menjadi intervensi militer".

Para pemimpin militer Mali, Burkina Faso, dan Niger menandatangani pakta pertahanan saling membantu bulan ini, dengan menyatakan mereka bertujuan untuk "membangun arsitektur pertahanan kolektif dan bantuan saling membantu untuk kepentingan penduduk kami".