Inilah Badan PBB yang Dipandang Misterius, Tempat Kubu Berkonflik Suatu Negara Bertarung agar Diakui

PBB, NEW YORK, KOMPAS.TV — Inilah salah satu badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tidak dikenal dan dipandang misterius, tidak punya kantor di markas besar PBB di New York. Dan hampir tidak ada wawasan tentang bagaimana badan ini memutuskan pertanyaan yang berdampak luas: Siapa yang berhak masuk dan bisa dipandang mewakili sebuah negara?

Nama badan itu adalah Komite Akreditasi PBB.

Komite Akreditasi PBB telah lama terlupakan. Ia bahkan tidak muncul dalam bagan organisasi PBB sendiri dari banyak lembaga, dewan, komite, dan departemen PBB. Tetapi ketika di suatu negara ada perebutan kekuasaan dan perpecahan politik, badan sembilan anggota inilah penjaga pintu ke panggung dunia dalam pertemuan tahunan Majelis Umum PBB.

Proses akreditasi hanyalah sebuah formalitas bagi pemerintah yang diakui secara universal. Tetapi pemimpin faksi-faksi di dalam negara yang terpecah dan saling bertarung, memahami bahwa keputusan komite ini bisa menahan atau memberikan legitimasi yang sangat diinginkan, terutama ketika klaim atas kekuasaan di negara mereka tidak selalu yang terkuat.

Jadi, siapa pun yang duduk di kursi anggota majelis umum dan kepala negara atau perwakilannya yang berpidato di majelis umum dipandang mendapat pengakuan PBB secara umum, membuat legitimasi faksi-faksi yang bertarung berebut kekuasaan di sebuah negara langsung meroket.

"Cara Kerja Komite Akreditasi ini jarang sekali dipelajari secara mendalam hingga saat ini — terutama ketika Taliban dan junta militer Myanmar mencoba untuk diterima sebagai anggota — dan badan ini masih dianggap sebagai suatu hal yang sangat tidak jelas," kata Richard Gowan, direktur dari International Crisis Group yang berhubungan dengan PBB, seperti dilaporkan oleh Associated Press, Sabtu (23/9/2023).

Presiden Majelis Umum menunjuk anggotanya di awal setiap sesi satu tahun. Rusia, China, dan AS duduk di kursi komite sejak pendiriannya tahun 1947. Enam kursi lainnya bergantian, dan anggota yang baru terpilih adalah Andorra, Grenada, Nigeria, Kepulauan Solomon, Suriname, dan Togo.

Komite ini bertemu beberapa kali setahun di belakang pintu tertutup, mengeluarkan rekomendasi dalam sebuah laporan yang hampir tidak memberikan kejelasan sama sekali pada nada evaluasi atau diskusi mereka. Laporan tahun lalu hanya berisi sekitar tiga halaman. Majelis Umum jarang membahas atau mendebat laporan tersebut sebelum menyetujuinya.

"Saya pikir semua orang memandang Komite Akreditasi ini agak misterius. Ini adalah salah satu badan PBB yang paling tidak transparan," kata Gowan. "Hingga batas tertentu, semua orang bisa hidup dengan ini, karena kenyataan bahwa itu tidak transparan memungkinkan untuk menghindari keputusan-keputusan tertentu dan menunda keputusan sulit."

Baca Juga: Mahmoud Abbas di PBB: Apa Bahaya yang Ditimbulkan Jika Palestina Jadi Anggota Penuh PBB?

Bagaimana jika terjadi perselisihan tentang perwakilan sebuah negara?

Faksi atau kubu yang saling bersaing dari suatu negara dapat mengajukan dokumen-dokumen untuk mencoba mengakreditasi perwakilan PBB calon mereka sendiri. Kriteria komite untuk merekomendasikan PBB memberikan atau menolak izin masuk tetap menjadi suatu hal yang belum jelas.

Yang terpenting tampaknya adalah kendali efektif terhadap wilayah, meskipun hal itu mungkin tidak cukup, menurut artikel di American Society of International Law yang ditulis oleh Catherine Amirfar, mantan presiden asosiasi tersebut, dan dua rekan dari firma hukumnya Debevoise & Plimpton.

"Sulit untuk mengekstraksi aturan atau prinsip dalam penentuan perwakilan dari rekomendasi Komite Akreditasi," tulis mereka. "Komite ini tampaknya menerapkan asumsi kelanjutan dari sesi sebelumnya, sambil mempertimbangkan faktor-faktor seperti legitimasi demokratis dan komitmen terhadap hak asasi manusia. Apa pun faktor yang mungkin dipertimbangkan oleh Komite tersebut yang relevan, sifat kriteria yang dipertimbangkan tentu saja meninggalkan ruang untuk pertimbangan politik."

Meskipun tidak ada negara yang secara diplomatik mengakui Taliban, mereka berkuasa di seluruh Afghanistan. Junta Myanmar juga mengendalikan negara tersebut. Namun keduanya tidak punya wakil dalam Majelis Umum pada tahun 2021 dan 2022.

Pada bulan Desember, setelah sekali lagi menerima dokumen persaingan, Komite Akreditasi mengeluarkan laporan. Mereka menunda pengambilan keputusan mengenai kedua negara itu, meninggalkan Taliban dan junta masih terkendala.

Komite ini juga menolak untuk mengeluarkan rekomendasi mengenai permintaan bersaing dari Libya. Ini berarti akreditasi berada di tangan pemerintahan yang diakui secara internasional yang berkedudukan di ibu kota Tripoli daripada pemerintahan saingan di timur, di mana banjir bandang yang menghancurkan ribuan nyawa terjadi awal bulan ini.

Ada beberapa negara lain di mana kekuasaan diperebutkan di dalam negeri, tetapi tidak di PBB.

Pada hari Kamis, Jenderal Sudan Abdel-Fattah Burhan, yang mengambil alih kekuasaan dalam kudeta pada tahun 2021, berbicara di hadapan Sidang Umum PBB. Meskipun menguasai sebagian besar wilayah Sudan, termasuk ibu kota Khartoum, pasukan paramiliter Sudan yang dikenal sebagai Pasukan Dukungan Cepat tidak mengajukan permintaan akreditasi ke PBB.

Baca Juga: Saat Konfrontasi Menegangkan Rusia dan Ukraina Hantui Sidang Dewan Keamanan PBB

Apa yang terjadi jika ada sengketa perwakilan PBB yang belum terselesaikan tahun ini?

Setelah kudeta pada bulan Juli, dua akreditasi yang saling bersaing diajukan dari Niger, tetapi sampai Kamis sore, Komite Akreditasi belum menjadwalkan pertemuan, kata Stéphane Dujarric, juru bicara Sekretaris Jenderal, dalam pernyataan melalui email.

Niger muncul dalam jadwal awal Majelis Umum awal bulan ini, tetapi tidak ada pembicara yang dijadwalkan berbicara pada Kamis.

Sebelum kudeta, Bakary Yaou Sangaré adalah perwakilan Niger di PBB. Setelah itu, junta penguasa membuatnya menjadi menteri luar negeri mereka dan menyebar foto-fotonya kepada wartawan di ruang Majelis Umum pada hari Senin, bersama dengan pernyataan yang menyatakan bahwa dia akan "menegaskan kedaulatan negara.”

Namun, PBB menerima surat dari menteri luar negeri pemerintahan yang digulingkan yang "memberitahu tentang berakhirnya fungsi Bakary sebagai Perwakilan Tetap Niger untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa,” dan Dujarric mengatakan hari Kamis bahwa Sangaré tidak diizinkan masuk ke dalam gedung.

"Tim ini, yang dipimpin oleh tentara, menikmati dukungan tanpa syarat dari rakyat dan kami akan menuntut pemerintah kami untuk bereaksi," kata Insa Garba Saidou, seorang aktivis lokal yang membantu penguasa militer baru Niger dengan komunikasi mereka, kepada Associated Press.

Baca Juga: Menjelang Sidang PBB, Zelenskyy Pertanyakan Mengapa Rusia Masih Jadi Anggota PBB

Apa dampak yang dimiliki perwakilan PBB di negeri asal?

Majelis Umum PBB adalah kesempatan sekali setahun untuk berbicara kepada pemimpin-pemimpin lain dan media internasional, memberikan pendapat tentang isu-isu kunci, dan memperkenalkan inisiatif-inisiatif besar. Berbicara memberikan prestise dan sejumlah legitimasi tertentu ke negara asal.

Juan Guaidó menyatakan diri sebagai pemimpin Venezuela tahun 2019 setelah pemilihan kembali Presiden Nicolas Maduro yang dianggap sebagai pemilihan yang tidak fair pada tahun sebelumnya, awalnya diakui oleh puluhan negara, termasuk Amerika Serikat. Dia tidak pernah mengajukan dokumen untuk berbicara di Majelis Umum, meskipun perwakilan pemerintah paralelnya mengadakan pertemuan di samping sidang majelis umum.

Upaya AS untuk mendukung pemindahan akreditasi dari pemerintahan Maduro ke Guaidó tidak membuahkan hasil, dan upaya Guaidó untuk menggulingkan Maduro akhirnya gagal.

"Upaya AS itu gagal, dan saya pikir itu adalah langkah mundur bagi Guaidó dalam upaya untuk memosisikan dirinya sebagai Presiden Venezuela yang sah," kata Gowan.

Rekomendasi komite ini bisa memiliki efek domino lain: Artikel yang ditulis oleh Amirfar dan rekan-rekannya mencatat bahwa keengganan Komite Akreditasi untuk membuat keputusan mengenai Myanmar menciptakan kebingungan tentang siapa yang akan mewakili negara tersebut di Pengadilan Internasional.

"Peran Komite Akreditasi dan dampak rekomendasinya telah berkembang secara signifikan sejak negara-negara anggota PBB pertama kali mengadopsi aturan yang mengaturnya," tulisnya. "Jauh dari fungsi awalnya sebagai menteri. Komite Akreditasi telah muncul sebagai pemain kunci dalam pertanyaan-pertanyaan penting tentang tata kelola global.”

Dalam konteks "Komite Akreditasi PBB" atau "UN Credentials Committee," "akreditasi" merujuk pada dokumen resmi atau bukti yang diajukan oleh sebuah negara atau entitas untuk membuktikan otorisasi dan haknya untuk berpartisipasi sebagai perwakilan di PBB atau organisasi internasional lainnya.

Dokumen akreditasi ini biasanya mencakup surat-surat resmi, dokumen, atau sertifikat yang mengonfirmasi identitas dan otoritas individu atau kelompok yang mewakili sebuah negara atau entitas. Komite Akreditasi bertanggung jawab untuk meninjau dan memverifikasi akreditasi tersebut guna menentukan apakah suatu delegasi atau perwakilan tertentu seharusnya diberikan hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan PBB, seperti pertemuan tahunan Majelis Umum PBB.