Inilah Badan PBB yang Dipandang Misterius, Tempat Kubu Berkonflik Suatu Negara Bertarung agar Diakui

PBB, NEW YORK, KOMPAS.TV — Inilah salah satu badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tidak dikenal dan dipandang misterius, tidak punya kantor di markas besar PBB di New York. Dan hampir tidak ada wawasan tentang bagaimana badan ini memutuskan pertanyaan yang berdampak luas: Siapa yang berhak masuk dan bisa dipandang mewakili sebuah negara?

Nama badan itu adalah Komite Akreditasi PBB.

Komite Akreditasi PBB telah lama terlupakan. Ia bahkan tidak muncul dalam bagan organisasi PBB sendiri dari banyak lembaga, dewan, komite, dan departemen PBB. Tetapi ketika di suatu negara ada perebutan kekuasaan dan perpecahan politik, badan sembilan anggota inilah penjaga pintu ke panggung dunia dalam pertemuan tahunan Majelis Umum PBB.

Proses akreditasi hanyalah sebuah formalitas bagi pemerintah yang diakui secara universal. Tetapi pemimpin faksi-faksi di dalam negara yang terpecah dan saling bertarung, memahami bahwa keputusan komite ini bisa menahan atau memberikan legitimasi yang sangat diinginkan, terutama ketika klaim atas kekuasaan di negara mereka tidak selalu yang terkuat.

Jadi, siapa pun yang duduk di kursi anggota majelis umum dan kepala negara atau perwakilannya yang berpidato di majelis umum dipandang mendapat pengakuan PBB secara umum, membuat legitimasi faksi-faksi yang bertarung berebut kekuasaan di sebuah negara langsung meroket.

"Cara Kerja Komite Akreditasi ini jarang sekali dipelajari secara mendalam hingga saat ini — terutama ketika Taliban dan junta militer Myanmar mencoba untuk diterima sebagai anggota — dan badan ini masih dianggap sebagai suatu hal yang sangat tidak jelas," kata Richard Gowan, direktur dari International Crisis Group yang berhubungan dengan PBB, seperti dilaporkan oleh Associated Press, Sabtu (23/9/2023).

Presiden Majelis Umum menunjuk anggotanya di awal setiap sesi satu tahun. Rusia, China, dan AS duduk di kursi komite sejak pendiriannya tahun 1947. Enam kursi lainnya bergantian, dan anggota yang baru terpilih adalah Andorra, Grenada, Nigeria, Kepulauan Solomon, Suriname, dan Togo.

Komite ini bertemu beberapa kali setahun di belakang pintu tertutup, mengeluarkan rekomendasi dalam sebuah laporan yang hampir tidak memberikan kejelasan sama sekali pada nada evaluasi atau diskusi mereka. Laporan tahun lalu hanya berisi sekitar tiga halaman. Majelis Umum jarang membahas atau mendebat laporan tersebut sebelum menyetujuinya.

"Saya pikir semua orang memandang Komite Akreditasi ini agak misterius. Ini adalah salah satu badan PBB yang paling tidak transparan," kata Gowan. "Hingga batas tertentu, semua orang bisa hidup dengan ini, karena kenyataan bahwa itu tidak transparan memungkinkan untuk menghindari keputusan-keputusan tertentu dan menunda keputusan sulit."

Baca Juga: Mahmoud Abbas di PBB: Apa Bahaya yang Ditimbulkan Jika Palestina Jadi Anggota Penuh PBB?

Bagaimana jika terjadi perselisihan tentang perwakilan sebuah negara?

Faksi atau kubu yang saling bersaing dari suatu negara dapat mengajukan dokumen-dokumen untuk mencoba mengakreditasi perwakilan PBB calon mereka sendiri. Kriteria komite untuk merekomendasikan PBB memberikan atau menolak izin masuk tetap menjadi suatu hal yang belum jelas.

Yang terpenting tampaknya adalah kendali efektif terhadap wilayah, meskipun hal itu mungkin tidak cukup, menurut artikel di American Society of International Law yang ditulis oleh Catherine Amirfar, mantan presiden asosiasi tersebut, dan dua rekan dari firma hukumnya Debevoise & Plimpton.

"Sulit untuk mengekstraksi aturan atau prinsip dalam penentuan perwakilan dari rekomendasi Komite Akreditasi," tulis mereka. "Komite ini tampaknya menerapkan asumsi kelanjutan dari sesi sebelumnya, sambil mempertimbangkan faktor-faktor seperti legitimasi demokratis dan komitmen terhadap hak asasi manusia. Apa pun faktor yang mungkin dipertimbangkan oleh Komite tersebut yang relevan, sifat kriteria yang dipertimbangkan tentu saja meninggalkan ruang untuk pertimbangan politik."

Meskipun tidak ada negara yang secara diplomatik mengakui Taliban, mereka berkuasa di seluruh Afghanistan. Junta Myanmar juga mengendalikan negara tersebut. Namun keduanya tidak punya wakil dalam Majelis Umum pada tahun 2021 dan 2022.

Pada bulan Desember, setelah sekali lagi menerima dokumen persaingan, Komite Akreditasi mengeluarkan laporan. Mereka menunda pengambilan keputusan mengenai kedua negara itu, meninggalkan Taliban dan junta masih terkendala.

Komite ini juga menolak untuk mengeluarkan rekomendasi mengenai permintaan bersaing dari Libya. Ini berarti akreditasi berada di tangan pemerintahan yang diakui secara internasional yang berkedudukan di ibu kota Tripoli daripada pemerintahan saingan di timur, di mana banjir bandang yang menghancurkan ribuan nyawa terjadi awal bulan ini.

Ada beberapa negara lain di mana kekuasaan diperebutkan di dalam negeri, tetapi tidak di PBB.