Rencana Ganti Nama India Menjadi Bharat, Motif Politik dan Kontroversi di Tengah Publik

NEW DELHI, KOMPAS.TV - Semuanya dimulai dari undangan makan malam G20, namun akan memengaruhi lebih dari satu miliar orang penduduk India.

Undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah India kepada tamu pertemuan G20 pekan ini menyebut Presiden India, Droupadi Murmu, sebagai "Presiden Bharat." Tiba-tiba pertanyaan itu muncul di mana-mana, apakah negara dengan lebih dari 1,4 miliar penduduk sekarang akan disebut dengan nama Sanskerta kuno mereka: Bharat?

Sejak itu, para menteri PM Narendra Modi, pendukung nasionalis Hindu, bintang Bollywood, dan pemain kriket membuat pernyataan serupa secara publik: India seharusnya secara resmi berganti nama menjadi Bharat, seperti laporan dari Associated Press, Jumat, (8/9/2023).

India dikenal dengan dua nama: India, umum di seluruh dunia, dan nama Sanskerta "Bharat." Sekarang, pemerintahan Modi memberi sinyal warga India melepaskan nama India dan, sebaliknya, menyebut negara mereka sebagai Bharat.

Kemungkinan ini beresonansi dengan para nasionalis Hindu yang merupakan basis pemilih inti perdana menteri. Alasan yang mereka sebutkan: nama "India" terkait dengan kolonialisme dan perbudakan, sentimen yang sudah lama dimiliki oleh Partai Bharatiya Janata berkuasa pimpinan Modi. Tetapi alasannya, yaitu politik, budaya, dan sejarah, jauh lebih dalam.

 

Baca Juga: Terobosan India, Segera Kirim Misi Pengamatan Matahari untuk Pertama Kalinya

Ada Beberapa Versi Sejarah, Tapi Situasi India Unik

Nama, baik itu nama seseorang atau seluruh negara, adalah banyak hal. Ini bersifat deskriptif, penting secara emosional, dan sangat terkait dengan identitas. Jadi, ketika menyangkut seluruh negara, perubahan nama bukanlah hal yang kecil.

Di seluruh dunia, telah terjadi beberapa perubahan nama negara yang mencolok dalam beberapa dekade terakhir ketika negara-negara melepaskan nama yang diberlakukan oleh penguasa kolonial.

Ceylon diganti menjadi Sri Lanka tahun 1972. Rhodesia berganti nama menjadi Zimbabwe tahun 1980. Burma menjadi Myanmar tahun 1989. Dan tahun lalu, Turki secara resmi berubah menjadi Türkiye. Daftar ini terus berlanjut, Cambodia menjadi Kampuchea, Swaziland menjadi Eswatini, Malaya menjadi Malaysia.

Di India, tuntutan perubahan nama negara ini berasal dari sudut pandang budaya dan agama yang lebih kuat. Mereka sering dibangkitkan oleh nasionalis Hindu yang mengatakan nama Bharat lebih otentik terhadap masa lalu negara ini.

Secara resmi, pemerintah India belum membuat keputusan apa pun dan tidak mengeluarkan pernyataan, dan salah satu pemimpin senior menepis spekulasi perubahan nama sebagai "hanya rumor." Tetapi Menteri Luar Negeri India, Subrahmanyam Jaishankar, tampaknya mempromosikan penggunaan nama Bharat lebih sering minggu ini.

"'India, yang disebut Bharat' - itu ada di dalam konstitusi. Tolong, saya mengundang semua orang untuk membacanya," kata Jaishankar hari Rabu, (6/9/2023).

Baca Juga: India Geger, Pemerintah Modi Ganti Nama India dengan Nama Kuno Bharat

Memang konstitusi India menggunakan istilah Bharat namun hanya sekali. "India, yang disebut Bharat, akan menjadi Serikat Negara." Di semua tempat lain, negara ini disebut sebagai India dalam bahasa Inggris.

Nama Bharat adalah kata Sanskerta kuno yang banyak sejarawan percayai berasal dari naskah Hindu awal.

"India" punya akar etimologi dalam Sungai Indus, yang disebut "Sindhu" dalam bahasa Sanskerta. Nama lain yang populer tetapi tidak diakui secara hukum untuk negara ini adalah Hindustan, yang berarti "tanah Indus" dalam bahasa Persia. Ketiga nama tersebut telah digunakan jauh sebelum pemerintahan Inggris.

Namun, pemerintahan Modi, yang memenangkan pemilihan nasional tahun 2014 dan kembali berkuasa pada tahun 2019, punya kecenderungan untuk mengganti nama.

Pemerintahan Modi melakukan penggantian di berbagai kota, desa, dan jalan-jalan utama yang selama ini dikaitkan dengan pemerintahan Inggris dan warisan Muslim, dengan argumen ini adalah upaya berkelanjutan untuk menyelamatkan negara dari celaan kolonialisme dan penakluk Muslim. Salah satu upaya yang menonjol adalah perubahan nama kota utara Allahabad - dinamai oleh penguasa Muslim Mughal berabad-abad yang lalu, menjadi kata Sanskerta "Prayagraj."

Baca Juga: Xi Jinping Tak Datang ke KTT G20 di India dan Bikin Joe Biden Kecewa, Ini Kemungkinan Alasannya

Politik Ada di Pusat Perdebatan

Latihan perubahan nama ini sarat dengan motivasi politik yang merupakan unsur penting dari agenda revisi pemerintah yang berkuasa dan, di bawah pemerintahan Modi, datang dalam suasana serangan yang semakin meningkat oleh nasionalis Hindu terhadap minoritas, terutama Muslim.

Sebagai negara yang mayoritas Hindu dan lama menyatakan karakter multikulturalnya, India punya minoritas Muslim yang cukup besar, 14 persen dari penduduk.

Pada saat ini, orang India dan bahkan orang asing dengan diam-diam didorong untuk terbiasa dengan penggunaan nama ulang negara.

Aplikasi seluler yang dibuat oleh pemerintah untuk media dan delegasi G20 yang menghadiri pertemuan tersebut menyebut Bharat sebagai nama resmi negara, pengumuman publik pertama dari jenisnya selama acara global apa pun.

Tamu yang menghadiri pertemuan juga disambut di ibu kota tuan rumah dengan spanduk raksasa yang merujuk pada negara sebagai Bharat dan India.

Upaya untuk mengubah nama India dilakukan sebelumnya melalui kasus-kasus pengadilan, tetapi para hakim selama ini menjauhi masalah tersebut. Namun, sidang Parlemen federal yang akan datang, pengumuman mengejutkan yang dibuat oleh pemerintah Modi tanpa mengungkapkan agenda apa pun, telah menimbulkan spekulasi. Partai oposisi mengatakan rebranding resmi bisa saja dalam rencana.

Baca Juga: Misi Pendaratan di Bulan Sukses, Narendra Modi: Ini Momen Bersejarah bagi India

Pada bulan Juli, partai oposisi India mengumumkan aliansi baru bernama INDIA dalam upaya untuk menggulingkan Modi dan mengalahkan partainya menjelang pemilihan nasional tahun 2024. Akronim itu adalah singkatan dari "Aliansi Pengembangan Nasional India." Sejak itu, beberapa pejabat dalam partai Modi menuntut negara mereka disebut Bharat bukan India.

Pembentukan aliansi tersebut, kata Zoya Hasan, seorang akademisi dan ilmuwan politik India, "mungkin menjadi pemicu utama di sini."

"Ini adalah debat politik yang bertujuan untuk memalukan oposisi yang merebut kembali platform nasionalisme dengan nama baru," kata Hasan. "Ini mengguncang pemerintahan yang berkuasa, dan mereka ingin mendapatkan kembali monopoli mereka atas nasionalisme dengan menggugat Bharat."

Dia juga mengatakan bahwa timing penggunaan Bharat secara tiba-tiba menarik perhatian mengingat satu peristiwa penting baru-baru ini. Ketua Rashtriya Swayamsevak Sangh RSS, sebuah gerakan Hindu radikal yang banyak dituduh mengaduk kebencian agama dengan pandangan anti-Muslim yang agresif, baru-baru ini mendorong warga India untuk lebih sering menggunakan nama Sanskerta ini. RSS adalah kapal ideologis dari partai Modi, dan perdana menteri adalah anggota seumur hidup.

 

"Mereka dapat menyebutnya Bharat. Itu salah satu nama resmi. Tetapi tidak perlu menghapus India," kata Hasan, menambahkan bahwa kontroversi ini adalah "kontroversi yang tidak perlu" karena kedua nama "telah hidup berdampingan dengan bahagia."