Sekjen PBB Minta Ada Strategi Bersama dan Dana Tambahan untuk Selesaikan Krisis Myanmar

Lebih dari 700.000 warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh, di mana mereka tinggal di kamp-kamp, sementara pasukan Myanmar diduga melakukan pemerkosaan massal, pembunuhan massal, dan membakar ribuan rumah.

Mahkamah Internasional, pengadilan tertinggi PBB, memerintahkan Myanmar pada Januari 2020 untuk melakukan segala yang bisa mereka lakukan untuk mencegah genosida terhadap etnis Rohingya.

"Saya tetap sangat prihatin tentang situasi politik, kemanusiaan, dan hak asasi manusia yang semakin memburuk di Myanmar, termasuk di negara bagian Rakhine dan nasib jumlah besar pengungsi yang hidup dalam kondisi putus asa," katanya.

Pemimpin PBB juga menyatakan dukungannya terhadap rencana perdamaian lima poin yang dirumuskan oleh pemimpin-pemimpin ASEAN tahun 2021.

Baca Juga: Menhan Prabowo Subianto Ungkap ASEAN Adalah Tempat Teraman dan Paling Tenteram di Dunia

Rencana ini meminta penghentian segera kekerasan di Myanmar dan dimulainya dialog di antara pihak-pihak yang bersaing, termasuk para jenderal penguasa dan kubu Suu Kyi.

Namun, pemimpin-pemimpin ASEAN mengakui dalam sebuah pernyataan bersama bahwa strategi mereka gagal membuat kemajuan dalam penyelesaian masalah di Myanmar.

Meskipun demikian, para pemimpin ASEAN memutuskan tetap mengikuti rencana tersebut dan melanjutkan larangan terhadap para jenderal Myanmar dan pejabat yang ditunjuk mereka untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi ASEAN.

Wakil Presiden AS Kamala Harris, yang terbang ke Jakarta untuk bergabung dalam pembicaraan puncak ASEAN sebagai pengganti Presiden Joe Biden, mengatakan kepada pemimpin-pemimpin ASEAN hari Rabu bahwa Washington mendukung rencana perdamaian mereka.

"Kami punya komitmen bersama terhadap aturan dan norma internasional serta kemitraan kami dalam masalah nasional dan regional yang mendesak, seperti krisis di Myanmar," kata Harris.

"Amerika Serikat akan terus mendesak rezim tersebut untuk mengakhiri kekerasan yang mengerikan, membebaskan semua tahanan yang ditahan secara tidak adil, dan memulihkan demokrasi inklusif di Myanmar," kata Harris.