Sekjen PBB Minta Ada Strategi Bersama dan Dana Tambahan untuk Selesaikan Krisis Myanmar

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres hari Kamis, (7/9/2023) di Jakarta memperbaharui seruan mendesak kepada masyarakat internasional untuk mencari strategi bersama guna mengakhiri krisis yang semakin memburuk di Myanmar.

António Guterres mengatakan bantuan keuangan yang menurun harus ditingkatkan ke tingkat sebelumnya agar badan dunia tersebut dapat merespons "tragedi besar" ini, seperti laporan Associated Press, Kamis, (7/9/2023).

Guterres mengatakan situasi di Myanmar makin memburuk sejak pertemuan dengan pemimpin-pemimpin ASEAN pada KTT tahun 2022, dan kembali mengimbau junta militer Myanmar segera membebaskan semua tahanan politik dan "membuka pintu kembali ke pemerintahan demokratis."

Pasukan militer Myanmar merebut kekuasaan tanggal 1 Februari 2021, dari pemerintahan yang terpilih di bawah Aung San Suu Kyi, menangkapnya bersama anggota-anggota puncak dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi yang meraih kemenangan besar dalam pemilihan umum November 2020.

Pasukan keamanan menindas perlawanan yang meluas terhadap pengambilalihan militer tersebut dengan kekuatan mematikan, membunuh ribuan warga sipil dan menangkap ribuan lainnya yang terlibat dalam protes damai. Tindakan keras ini memicu perlawanan bersenjata di sebagian besar negara yang miskin.

Guterres membela respons internasional dalam konferensi pers hari Kamis sebelum bergabung dalam pertemuan-pertemuan KTT ASEAN di Jakarta, Kamis, (7/9/2023).

Baca Juga: Rencanakan Pertemuan ke Hanoi Vietnam, Mengapa Joe Biden Tak Hadir KTT Ke-43 ASEAN Jakarta?

Guterres juga memperbaharui keprihatinannya atas masalah-masalah lain yang semakin memburuk karena negara-negara berselisih pendapat. Ia memperingatkan "ada risiko nyata dari perpecahan, dari perpecahan besar dalam sistem ekonomi dan keuangan dunia dengan strategi berbeda dalam teknologi dan kecerdasan buatan serta kerangka kerja keamanan yang konflik."

"Dunia kita sedang diuji sampai batasnya oleh serangkaian krisis, mulai dari darurat iklim yang memburuk, perang dan konflik yang meningkat, kemiskinan yang semakin meningkat, ketidaksetaraan yang semakin meluas, hingga ketegangan geopolitik yang meningkat," kata Guterres.

Pada Agustus 2017, diskriminasi jangka panjang terhadap Muslim Rohingya di Myanmar yang mayoritasnya beragama Buddha, termasuk penolakan kewarganegaraan dan hak-hak lainnya, mencapai puncak ketika militer Myanmar meluncurkan apa yang disebutnya kampanye pembersihan di negara bagian Rakhine utara sebagai respons terhadap serangan oleh kelompok militan Rohingya terhadap polisi dan penjaga perbatasan.