Klaim Beijing di Laut China Selatan Picu Protes ASEAN, PM Li Qiang Ingatkan Pentingnya Ekonomi China

JAKARTA, KOMPAS.TV - Perdana Menteri China Li Qiang berupaya meredam gejolak di KTT ASEAN atas kebijakan pemerintahnya dalam pertemuan dengan para pemimpin Asia Tenggara di KTT ASEAN, Rabu (5/9/2023) di Jakarta. Ia menekankan pentingnya China sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia dan mitra perdagangan utama bagi kawasan Asia Tenggara. 

Sebagai tanggapan terhadap kekhawatiran baru-baru ini terkait agresi Beijing di Laut China Selatan yang diperebutkan, Li mengutip sejarah panjang hubungan persahabatan China dengan Asia Tenggara, termasuk upaya bersama menghadapi pandemi virus corona dan bagaimana kedua belah pihak telah menyelesaikan perbedaan melalui dialog.

"Selama kita tetap berada di jalur yang benar, tidak peduli badai apa yang mungkin datang, kerja sama China-ASEAN akan tetap kokoh seperti sebelumnya dan terus maju meskipun dalam kondisi apapun," kata Li, dikutip dari Associated Press. "Kita telah memelihara perdamaian dan ketenangan di Asia Timur, sementara dunia penuh kekacauan dan perubahan."

Namun, negara-negara yang juga mengeklaim wilayah di Laut China Selatan, yang menjadi anggota dalam Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN), memprotes langkah agresif China dalam memperkuat klaim wilayahnya yang luas di jalur laut strategis tersebut.

Sebuah peta China yang baru memicu gelombang protes dari pemimpin-pemimpin negara lain yang mengatakan peta tersebut menunjukkan klaim yang luas Beijing yang merambah ke perairan pantai mereka.

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menyatakan kekhawatirannya atas kasarnya tindakan aparat China baru-baru ini di perairan yang diperebutkan tersebut. Pada awal Agustus, sebuah kapal penjaga pantai China menggunakan semprotan air untuk mencoba menghalangi kapal militer Filipina yang membawa pasokan ke pasukan Filipina di wilayah yang diperebutkan, Shoal Second Thomas.

"Kita tidak mencari konflik, tetapi itu adalah kewajiban kita sebagai warga dan sebagai pemimpin untuk selalu siap menghadapi tantangan terhadap kedaulatan, hak kedaulatan kita, dan yurisdiksi maritim kita di Laut China Selatan," kata Marcos kepada rekan-rekan pemimpin ASEAN dalam pertemuan ASEAN hari Selasa, (5/9/2023).

Baca Juga: Hari ke-2 KTT ASEAN, Jokowi Pimpin Pertemuan dengan Negara Mitra ASEAN, dari China Sampai AS

Sebuah salinan pidato Marcos selama pertemuan ASEAN dengan Qiang hari Rabu yang dikeluarkan kepada wartawan menunjukkan Presiden Filipina tersebut mengeluarkan kritik tersirat, tetapi tidak mengangkat agresi khusus dalam Laut China Selatan yang diperebutkan.

Filipina "terus memegang teguh pentingnya Konvensi Hukum Laut PBB 1982 sebagai kerangka kerja di dalamnya semua aktivitas di laut dan samudra dilakukan," kata Marcos dalam pertemuan tersebut. "Kita sekali lagi menegaskan komitmen kita pada aturan hukum dan penyelesaian damai sengketa."

Pada tahun 2016, sebuah tribunal arbitrase di Den Haag, Belanda, yang didirikan berdasarkan Konvensi PBB tersebut, menetapkan bahwa klaim wilayah China yang luas di Laut China Selatan berdasarkan alasan sejarah tidak punya dasar hukum.

China, yang merupakan mitra dialog penuh ASEAN, tidak ikut serta dalam arbitrase yang diminta pada tahun 2013 oleh Filipina, menolak putusan tahun 2016, dan terus melanggarnya.

Konflik di Laut China Selatan melibatkan China, Taiwan, dan beberapa negara anggota ASEAN - Brunei, Malaysia, Filipina, dan Vietnam - yang sudah terjadi selama puluhan tahun dalam ketegangan terus meningkat di Laut China Selatan, tempat sebagian besar perdagangan global berlangsung.

Hal ini juga menjadi isu sensitif dalam persaingan antara Amerika Serikat dan China.

Washington tidak mengeklaim wilayah lepas pantai tersebut, tetapi telah menggelar pesawat tempur untuk melakukan apa yang dikatakan sebagai patroli kebebasan berlayar dan terbang. China memperingatkan AS untuk tidak campur tangan dalam apa yang dikatakan sebagai perselisihan yang murni Asia.

Baca Juga: KTT ASEAN Putuskan Myanmar Tak akan Pimpin ASEAN 2026, Diganti Filipina

Konflik di Laut China Selatan tidak melibatkan sisa dari ASEAN, yaitu Kamboja, Laos, Indonesia, Singapura, Thailand, dan Myanmar.

Pertanyaan muncul mengapa blok regional tersebut, dan pemimpin Indonesia saat ini yang memimpin ASEAN, gagal mengeluarkan ekspresi kekhawatiran atas tindakan penjaga pantai China yang sangat dikecam AS dan negara-negara Barat dan Asia lainnya.

Marty Natalegawa, mantan Menteri Luar Negeri RI, menyebut kegagalan ASEAN untuk mengutuk tindakan agresif China sebagai "keheningan yang menggema."

Selain dari konflik wilayah yang berkepanjangan, pembicaraan di puncak pertemuan Jakarta ini difokuskan pada konflik internal berkepanjangan di Myanmar, yang menguji ASEAN dan menyebabkan perpecahan di antara negara-negara anggotanya tentang bagaimana menyelesaikan krisis ini secara efektif.

Evaluasi terhadap rencana perdamaian ASEAN menunjukkan rencana tersebut gagal membuat kemajuan yang signifikan sejak diperkenalkan dua tahun yang lalu.

Rencana tersebut memanggil untuk mengakhiri segera konflik mematikan dan dialog antara pihak-pihak yang berselisih, termasuk Aung San Suu Kyi dan pejabat terpilih secara demokratis lainnya yang digulingkan oleh militer dalam pengambilalihan kekuasaan yang dikutuk secara internasional yang memicu konflik internal.

Meskipun rencana tersebut belum berhasil sejauh ini, para pemimpin ASEAN memutuskan untuk tetap mematuhi rencana tersebut dan terus melarang para jenderal Myanmar dan pejabat yang mereka tunjuk dari pertemuan tingkat tinggi, termasuk pembicaraan yang sedang berlangsung di Jakarta, demikian disebutkan dalam pernyataan ASEAN.

Pasukan keamanan Myanmar telah membunuh sekitar 4.000 warga sipil dan menangkap 24.410 lainnya sejak pengambilalihan kekuasaan oleh militer, menurut organisasi pemantau hak Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik.