Klaim Beijing di Laut China Selatan Picu Protes ASEAN, PM Li Qiang Ingatkan Pentingnya Ekonomi China

JAKARTA, KOMPAS.TV - Perdana Menteri China Li Qiang berupaya meredam gejolak di KTT ASEAN atas kebijakan pemerintahnya dalam pertemuan dengan para pemimpin Asia Tenggara di KTT ASEAN, Rabu (5/9/2023) di Jakarta. Ia menekankan pentingnya China sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia dan mitra perdagangan utama bagi kawasan Asia Tenggara. 

Sebagai tanggapan terhadap kekhawatiran baru-baru ini terkait agresi Beijing di Laut China Selatan yang diperebutkan, Li mengutip sejarah panjang hubungan persahabatan China dengan Asia Tenggara, termasuk upaya bersama menghadapi pandemi virus corona dan bagaimana kedua belah pihak telah menyelesaikan perbedaan melalui dialog.

"Selama kita tetap berada di jalur yang benar, tidak peduli badai apa yang mungkin datang, kerja sama China-ASEAN akan tetap kokoh seperti sebelumnya dan terus maju meskipun dalam kondisi apapun," kata Li, dikutip dari Associated Press. "Kita telah memelihara perdamaian dan ketenangan di Asia Timur, sementara dunia penuh kekacauan dan perubahan."

Namun, negara-negara yang juga mengeklaim wilayah di Laut China Selatan, yang menjadi anggota dalam Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN), memprotes langkah agresif China dalam memperkuat klaim wilayahnya yang luas di jalur laut strategis tersebut.

Sebuah peta China yang baru memicu gelombang protes dari pemimpin-pemimpin negara lain yang mengatakan peta tersebut menunjukkan klaim yang luas Beijing yang merambah ke perairan pantai mereka.

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menyatakan kekhawatirannya atas kasarnya tindakan aparat China baru-baru ini di perairan yang diperebutkan tersebut. Pada awal Agustus, sebuah kapal penjaga pantai China menggunakan semprotan air untuk mencoba menghalangi kapal militer Filipina yang membawa pasokan ke pasukan Filipina di wilayah yang diperebutkan, Shoal Second Thomas.

"Kita tidak mencari konflik, tetapi itu adalah kewajiban kita sebagai warga dan sebagai pemimpin untuk selalu siap menghadapi tantangan terhadap kedaulatan, hak kedaulatan kita, dan yurisdiksi maritim kita di Laut China Selatan," kata Marcos kepada rekan-rekan pemimpin ASEAN dalam pertemuan ASEAN hari Selasa, (5/9/2023).

Baca Juga: Hari ke-2 KTT ASEAN, Jokowi Pimpin Pertemuan dengan Negara Mitra ASEAN, dari China Sampai AS

Sebuah salinan pidato Marcos selama pertemuan ASEAN dengan Qiang hari Rabu yang dikeluarkan kepada wartawan menunjukkan Presiden Filipina tersebut mengeluarkan kritik tersirat, tetapi tidak mengangkat agresi khusus dalam Laut China Selatan yang diperebutkan.

Filipina "terus memegang teguh pentingnya Konvensi Hukum Laut PBB 1982 sebagai kerangka kerja di dalamnya semua aktivitas di laut dan samudra dilakukan," kata Marcos dalam pertemuan tersebut. "Kita sekali lagi menegaskan komitmen kita pada aturan hukum dan penyelesaian damai sengketa."

Pada tahun 2016, sebuah tribunal arbitrase di Den Haag, Belanda, yang didirikan berdasarkan Konvensi PBB tersebut, menetapkan bahwa klaim wilayah China yang luas di Laut China Selatan berdasarkan alasan sejarah tidak punya dasar hukum.

China, yang merupakan mitra dialog penuh ASEAN, tidak ikut serta dalam arbitrase yang diminta pada tahun 2013 oleh Filipina, menolak putusan tahun 2016, dan terus melanggarnya.