PBB: Lebih dari 5 Juta Orang Terlantar Akibat Konflik Sudan yang Berlarut-larut

KAIRO, KOMPAS.TV - Lebih dari 5 juta orang mengungsi akibat pertempuran berbulan-bulan di Sudan saat bentrokan antara militer negara dan pasukan paramiliter saingannya.

Badan migrasi Perserikatan Bangsa-Bangsa IOM pada Rabu (5/9/2023) menyebut bahwa konflik tidak menunjukkan tanda-tanda mereda.

Menurut Organisasi Internasional untuk Migrasi IOM, lebih dari 4 juta orang mengungsi secara internal sejak konflik pecah bulan April, sementara 1,1 juta orang mengungsi ke negara-negara tetangga.

Lebih dari 750.000 orang pergi ke Mesir atau Chad, kata IOM seperti laporan Associated Press, Rabu (5/9/2023).

Upaya internasional untuk meredakan konflik selama ini gagal. Setidaknya ada sembilan perjanjian gencatan senjata sejak pecahnya konflik dan semuanya gagal.

Sudan terperosok ke dalam kekacauan hampir lima bulan yang lalu ketika ketegangan yang sudah lama membara antara militer, dipimpin oleh Jenderal Abdel Fattah Burhan, dan Pasukan Dukungan Cepat, yang dipimpin oleh Mohamed Hamdan Dagalo, berubah menjadi perang terbuka.

Negosiasi damai resmi yang dimediasi oleh Amerika Serikat dan Arab Saudi di kota pantai kerajaan Jeddah di Arab Saudi ditunda pada akhir Juni dengan kedua mediator secara terbuka menuding RSF dan tentara terus melanggar gencatan senjata yang mereka sepakati.

Jenderal Burhan mengadakan pembicaraan di Juba pada Senin (4/9/2023) dengan Presiden Sudan Selatan dalam kunjungannya yang kedua ke luar negeri sejak perang di negaranya dimulai awal tahun ini.

Baca Juga: 9 Tewas dalam Kecelakaan Pesawat di Sudan saat Perang Masuki Hari ke-100

Jenderal Abdel-Fattah Burhan, ketua Dewan Penguasa yang berkuasa, tiba di ibu kota Sudan Selatan, Juba, diterima Presiden Salva Kiir.

Kedua pemimpin memeriksa penjaga kehormatan kemudian menuju pembicaraan yang berfokus pada upaya regional untuk menemukan penyelesaian konflik di Sudan, menurut Dewan Penguasa.

Dalam kunjungannya ke Juba, Burhan didampingi oleh Menteri Luar Negeri Pelaksana Ali al-Sadiq dan Jenderal Ahmed Ibrahim Mufadel, kepala Badan Intelijen Umum, dan perwira militer lainnya, menurut Dewan Penguasa.

Menteri Urusan Kabinet Sudan Selatan Martin Elia Lomuro mengatakan, presiden Sudan Selatan punya solusi "untuk mengatasi konflik" di Sudan, menurut pernyataan dari presiden Sudan Selatan.

"Semua orang tahu Presiden Kiir adalah satu-satunya orang yang punya kedekatan dan pengetahuan tentang Sudan dan bisa menemukan solusi untuk krisis Sudan," kata Lomuro.

Al-Sadiq, menteri luar negeri pelaksana Sudan mengatakan, Sudan Selatan adalah kandidat terbaik untuk memediasi konflik yang sedang berlangsung "karena kita sudah menjadi satu negara begitu lama dan kita saling mengenal, kita tahu masalah-masalahnya dan kita tahu kebutuhan kita."

Sudan Selatan memperoleh kemerdekaan dari Sudan pada tahun 2011 setelah konflik panjang.

Baca Juga: PBB: Ditemukan Kuburan Massal 87 Mayat di Darfur, Paramiliter RSF Sudan Ditengarai Pelakunya

Pada awal perang berkepanjangan di Sudan, Kiir Sudan Selatan berusaha menjadi mediator antara para jenderal yang sedang bertempur, sebagai bagian dari inisiatif Pemerintah Otoritas Perkembangan, sebuah blok regional beranggotakan delapan negara yang mencakup Sudan.

Pemimpin Sudan juga bertemu dengan Presiden Abdel Fattah el-Sissi Mesir pekan lalu di kota pantai Mesir, el-Alamein. Ini adalah kunjungan pertamanya ke luar negeri sejak perang dimulai.

Pada April, ketegangan yang sudah lama membara antara militer, dipimpin oleh Burhan, dan Pasukan Dukungan Cepat paramiliter yang kuat, dipimpin oleh Mohammed Hamdan Dagalo, meledak menjadi pertempuran terbuka di ibu kota dan tempat lainnya.

Pertempuran ini mengubah ibu kota Sudan, Khartoum, menjadi medan perang perkotaan, dengan kedua belah pihak tidak berhasil mengendalikan ibu kota. Markas besar militer, di mana Burhan diyakini berada sejak konflik dimulai, menjadi salah satu pusat konflik.

Di wilayah Darfur barat - tempat terjadinya kampanye genosida pada awal 2000-an - konflik berubah menjadi kekerasan etnis, dengan RSF dan milisi Arab yang bersekutu menyerang kelompok etnis Afrika, menurut kelompok hak asasi manusia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.