KTT ASEAN Putuskan Myanmar Tak akan Pimpin ASEAN 2026, Diganti Filipina

JAKARTA, KOMPASTV - Para pemimpin Asia Tenggara di KTT ASEAN sepakat memutuskan Myanmar dicabut haknya menjadi pemimpin bergilir ASEAN sesuai jadwal pada tahun 2026, demikian kata diplomat-diplomat Asia dan seorang pemimpin hari Selasa (5/9/2023).

Keputusan ini merupakan pukulan terbaru bagi upaya para jenderal yang berkuasa di Myanmar untuk mendapatkan pengakuan internasional setelah merebut kekuasaan secara paksa pada tahun 2021.

Filipina setuju mengambil alih kursi ketua blok regional tersebut tahun 2026, kata Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr dalam pernyataannya seusai pertemuan tertutup di KTT ASEAN yang diadakan oleh Indonesia, Selasa (5/9).

"Senang rasanya bagi saya untuk mengumumkan Filipina siap untuk mengemban tugas dan menjadi Ketua ASEAN pada tahun 2026," kata Marcos kepada rekan-rekan pemimpin ASEAN-nya di Jakarta, demikian bunyi pernyataan itu.

Marcos tidak menjelaskan mengapa Myanmar kehilangan kehormatan memimpin ASEAN selama setahun. Tetapi, dua diplomat ASEAN mengatakan kepada The Associated Press, ini terkait dengan perang saudara di negara itu dan kekhawatiran bahwa hubungan ASEAN dengan Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa, antara lain, mungkin terganggu karena mereka tidak mengakui pemerintahan yang dipimpin oleh militer di Myanmar. 

Para diplomat berbicara dengan syarat anonim karena mereka tidak diizinkan untuk membahas masalah sensitif ini secara publik.

Pemerintah Barat yang dipimpin oleh AS mengutuk penggulingan pemerintahan yang terpilih secara demokratis oleh militer Myanmar terhadap Aung San Suu Kyi tahun 2021 dan menuntut pembebasannya segera dari tahanan bersama dengan pejabat-pejabat lainnya.

Kelanjutan konflik saudara yang mematikan di Myanmar dan eskalasi konflik di Laut China Selatan yang sudah lama berlangsung menjadi agenda tinggi dalam pembicaraan blok beranggotakan 10 negara itu pada Selasa.

Baca Juga: Di KTT ASEAN, Jokowi Minta Semua Pihak untuk Tak Jadikan ASEAN Sebagai Arena Rivalitas!

Masalah-masalah sulit seperti persaingan AS - China di kawasan ini memicu perpecahan di dalam ASEAN, dan Presiden Indonesia Joko Widodo memperbarui seruannya untuk persatuan.

"Kita semua sadar akan besarnya tantangan dunia saat ini, di mana kunci utama untuk menghadapinya adalah persatuan dan eksistensi ASEAN," kata Jokowi kepada sejawatnya para pemimpin negara ASEAN.

Presiden Jokowi menyamakan kelompok regional ini dengan kapal besar yang membawa penduduk Asia Tenggara. 

"Para pemimpin ASEAN harus memastikan kapal ini mampu terus berlayar, mampu terus berlayar," kata Jokowi. "Kita harus menjadi kapten dari kapal kita sendiri untuk membawa perdamaian, membawa stabilitas, membawa kemakmuran bersama."

Sebagai tindakan hukuman karena tidak mematuhi rencana perdamaian dalam negeri lima poin yang dirancang oleh para pemimpin ASEAN tahun 2021, para jenderal puncak Myanmar dan pejabat-pejabat yang mereka tunjuk dilarang hadir dalam pertemuan puncak tahun ini di Jakarta, meskipun ada saran dari beberapa negara anggota, bahwa Myanmar boleh kembali karena pengusiran mereka tidak berhasil menyelesaikan krisis di negara itu.

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan pemimpin ASEAN memutuskan untuk tetap mematuhi rencana perdamaian meskipun ada penilaian rencana tersebut tidak mengarah pada kemajuan dalam meredakan krisis.

Mereka menunjuk tiga negara, ketua sebelumnya, saat ini, dan berikutnya dari ASEAN, untuk berurusan langsung dengan ketidakstabilan dalam negeri Myanmar, kata Retno kepada para wartawan. Menurut Retno, para jenderal Myanmar akan tetap dilarang hadir dalam pertemuan tingkat tinggi ASEAN.

Pasukan keamanan Myanmar membunuh sekitar 4.000 warga sipil dan menangkap 24.410 orang lainnya sejak kudeta militer tersebut, menurut Assistance Association for Political Prisoners, sebuah organisasi pemantau hak asasi manusia.

Baca Juga: [FULL] Pidato Presiden Jokowi Buka KTT ke-43 ASEAN Jakarta, Begini Pesannya!

Setelah pertemuan KTT ASEAN hari Selasa, para pemimpin ASEAN akan bertemu rekan-rekan dari Asia dan Barat dari hari Rabu hingga Kamis, termasuk Wakil Presiden AS Kamala Harris, yang hadir sebagai pengganti Presiden Joe Biden, Perdana Menteri China Li Qiang, dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov.

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengatakan, sebelum terbang ke Jakarta, ia berencana memberikan jaminan tentang keselamatan pembuangan air limbah radioaktif yang diolah ke laut dari pembangkit listrik nuklir Fukushima yang rusak. Pembuangan dimulai pada 24 Agustus dan China segera memberlakukan larangan terhadap semua produk perikanan Jepang.

Ditanya tentang kemungkinan pertemuan dengan Perdana Menteri China Li di Jakarta, Kishida mengatakan belum ada keputusan yang dibuat mengenai hal itu.

Kishida dan tiga menteri kabinetnya baru-baru ini makan hidangan mentah berupa flounder fish atau ikan pipih, gurita, dan kakap putih yang ditangkap di lepas pantai Fukushima setelah dimulainya pembuangan air limbah, sebagai upaya untuk menunjukkan hidangan tersebut aman.

Tentang sengketa wilayah Laut China Selatan, para pemimpin ASEAN menegaskan perlunya "meningkatkan saling percaya dan keyakinan, menjalankan kendali diri dalam melakukan aktivitas yang akan mempersulit atau memperburuk sengketa dan memengaruhi perdamaian dan stabilitas, serta menghindari tindakan yang mungkin lebih memperumit situasi," sesuai dengan komunike pasca-pertemuan yang akan dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo atas nama para pemimpin lainnya.

Anggota ASEAN, seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam, terlibat dalam sengketa wilayah Laut China Selatan, yang hampir seluruhnya diklaim oleh China.