PBB: Konflik Dahsyat di Sudan Sudah Membuat Sekitar 3,1 juta Orang Mengungsi

Upaya internasional dan regional sejauh ini gagal untuk mencapai gencatan senjata melalui negosiasi dan memungkinkan lembaga-lembaga kemanusiaan untuk memberikan dukungan kepada warga sipil yang masih terjebak dalam konflik. Sekretaris Jenderal PBB António Guterres memperingatkan akhir pekan lalu negara tersebut berada di ambang "perang saudara penuh".

Pada awal minggu ini, pertemuan regional mengemukakan gagasan penempatan pasukan ke Sudan untuk melindungi warga sipil. Kelompok Kuartet, yang bertemu pada hari Senin di ibu kota Ethiopia, Addis Ababa, mengusulkan diadakannya pertemuan Pusat Keamanan Afrika Timur, sebuah blok regional beranggotakan 10 negara, untuk membahas proposal tersebut.

Kelompok Kuartet adalah subkomite dari Otoritas Pengembangan Antar Pemerintah, atau IGAD, sebuah blok Afrika Timur beranggotakan delapan negara. Kelompok ini dipimpin oleh Presiden Kenya William Ruto, yang mendesak agar gencatan senjata di Sudan diadakan tanpa syarat dan didirikan zona kemanusiaan untuk membantu memberikan bantuan kemanusiaan.

Wakil militer Sudan, yang berada di Addis Ababa, tidak hadir dalam pertemuan hari Senin dan menuduh Ruto, ketua Kuartet, berpihak pada pasukan paramiliter karena keterkaitannya dengan bisnis keluarga komandan RSF. Pemerintah Sudan, yang dikendalikan oleh militer, mengulangi seruannya untuk menggantikan pemimpin Kenya sebagai ketua Kuartet.

Baca Juga: Serangan Udara di Sudan Tewaskan Setidaknya 22 Orang, Salah Satu yang Mematikan Selama Konflik

Belum ada komentar langsung dari Kenya. Namun, pemerintahnya membantah tuduhan tersebut bulan lalu dan mengatakan Ruto, yang diangkat oleh IGAD atas keberatan militer Sudan, bersikap netral.

Pemerintah Sudan juga mengecam proposal penempatan pasukan asing dan mengatakan setiap pasukan asing di wilayah Sudan akan dianggap "penyerbu".

Sudan juga mengkritik komentar Perdana Menteri Ethiopia yang mengusulkan penegakan zona larangan terbang di atas Sudan.

Sementara itu, Mesir akan menjadi tuan rumah pertemuan pada hari Kamis dengan negara-negara tetangga Sudan yang bertujuan untuk menetapkan "mekanisme efektif" untuk membantu mencari penyelesaian damai atas konflik tersebut, menurut kepresidenan Mesir.

Diplomasi regional ini dilakukan saat pembicaraan antara faksi yang bertikai di kota pesisir Arab Saudi, Jeddah, berulang kali gagal menghentikan pertempuran. Pembicaraan Jeddah dimediasi oleh Arab Saudi dan Amerika Serikat.

Pemerintah Inggris, sementara itu, memberlakukan sanksi terhadap enam perusahaan yang memiliki kaitan dengan militer dan RSF, sebagai bagian dari tekanan internasional terhadap faksi-faksi yang bertikai untuk menghentikan pertempuran. Sanksi yang diumumkan pada hari Rabu hampir identik dengan sanksi yang diberlakukan oleh AS terhadap kedua belah pihak bulan lalu.

Kantor Urusan Luar Negeri Inggris mengatakan perusahaan-perusahaan yang dikenai sanksi termasuk Al Junaid, sebuah perusahaan pertambangan emas yang menguntungkan, yang dimiliki oleh keluarga komandan pasukan paramiliter Jenderal Mohammed Hamdan Dagalo.

Juga dikenai sanksi adalah GSK Advance Ltd dan Tradive General Trading L.L.C., yang berbasis di Uni Emirat Arab. Kedua perusahaan tersebut diduga merupakan perusahaan depan yang dikendalikan oleh keluarga Dagalo.