Indonesia dan Negara ASEAN Tolak Hadiri Undangan Menlu Thailand yang Undang Menlu Junta Myanmar

JAKARTA, KOMPAS.TV - ASEAN harus tetap mematuhi konsensus lima poinnya mengenai penyelesaian krisis di Myanmar, dan melibatkan hanya satu pihak tidak menguntungkan perdamaian, demikian disampaikan Indonesia, Senin (19/6/2023).

Pernyataan itu dilontarkan menanggapi undangan Menlu Thailand Don Pramudwinai atas pertemuan menlu ASEAN yang akan dihadiri Menlu junta milter Myanmar.

Pada Senin (19/6), menlu Singapura, Malaysia, Filipina, Brunei, Indonesia, Vietnam, dan Kamboja menyatakan tidak hadir, dan beberapa di antaranya mengirimkan perwakilan tingkat rendah, seperti laporan Straits Times, Senin (19/6).

Selain Myanmar dan tuan rumah Thailand, Laos adalah satu-satunya negara yang mengirimkan diplomat tingkat atas, menurut sumber-sumber mereka.

Menlu Indonesia Retno Marsudi mengatakan ASEAN "belum mencapai konsensus untuk terlibat kembali atau mengembangkan pendekatan baru terhadap isu Myanmar", seperti yang tertera dalam surat yang diverifikasi oleh sumber seperti laporan Straits Times.

Indonesia meningkatkan keterlibatannya dengan berbagai pemangku kepentingan di Myanmar sejak menjadi ketua ASEAN untuk tahun 2023, seperti yang dikatakan oleh staf khusus Indonesia Menlu Retno Marsudi bidang diplomasi regional, Ngurah Swajaya, dalam sebuah konferensi pers di Jakarta, Senin (19/6).

"Dalam waktu lima bulan, Indonesia melakukan lebih dari 75 pertemuan dengan Myanmar bersama berbagai mitra. Dan keterlibatan ini melibatkan Dewan Administrasi Negara, Pemerintah Persatuan Nasional, dan yang lainnya," kata Ngurah Swajaya.

"Sebenarnya, pertemuan-pertemuan tersebut dilakukan dengan cepat setelah KTT ASEAN ke-42," tambahnya, merujuk pada pertemuan para pemimpin negara-negara anggota ASEAN yang diadakan pada bulan Mei.

Baca Juga: Israel Serang Kamp Pengungsian Palestina dengan Helikopter Apache: 4 Orang Tewas, Puluhan Terluka

Komentar Ngurah Swajaya muncul setelah pemerintah sementara Thailand mengatakan akan mengadakan pembicaraan dengan Menlu junta militer Myanmar.

Minggu lalu, Thailand mengundang Menlu negara ASEAN untuk pertemuan informal tersebut.

Menlu Singapura Vivian Balakrishnan pada Jumat lalu mengatakan "akan terlalu cepat untuk terlibat kembali dengan junta pada tingkat KTT atau bahkan tingkat menteri luar negeri." 

Singapura hari Jumat (16/6/2023) menolak gagasan untuk duduk bersama dengan pemerintah militer Myanmar, dengan Menteri Luar Negeri Vivian Balakrishnan mengutip kurangnya kemajuan junta dalam memenuhi rencana perdamaian tahun 2021.

"Dari perspektif ASEAN, kami punya konsensus lima poin," kata Dr Balakrishnan mengenai kesepakatan tahun 2021 antara ASEAN dan junta Myanmar yang, antara lain, menyerukan penghentian segera kekerasan dan dialog antara semua pihak.

"Kami tidak melihat kemajuan signifikan dalam memenuhi konsensus tersebut. Jadi kami percaya bahwa akan terlalu cepat untuk terlibat kembali dengan junta pada tingkat KTT, atau bahkan tingkat menteri luar negeri," tambahnya, sebagai tanggapan atas pertanyaan yang diajukan dalam konferensi pers setelah pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken.

Pemimpin-pemimpin ASEAN menguatkan posisi ini selama KTT mereka pada bulan Mei, catat Dr Balakrishnan, yang sedang melakukan kunjungan ke Washington.

Baca Juga: Jokowi Resmi Tutup KTT ASEAN 2023, Penyelesaian Konflik Myanmar Jadi Satu Kesepakatan

Indonesia tidak membuat "kualifikasi" mengenai pertemuan yang diadakan oleh Thailand tersebut, apakah itu secara khusus bertentangan dengan rencana perdamaian atau tidak, kata Ngurah.

Namun, ia menekankan, "Pada KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, semua pemimpin menegaskan bahwa konsensus lima poin merupakan titik acuan utama bagi ASEAN untuk membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya dan menemukan solusi damai yang dipimpin dan dimiliki oleh Myanmar."

Sebagai Ketua ASEAN pada tahun 2023, Indonesia berjanji melakukan yang terbaik dalam memperbaiki situasi di Myanmar, yang telah dilanda kekacauan setelah militer negara itu menggulingkan pemerintahan terpilih secara demokratis dalam kudeta pada Februari 2021.

Pada bulan April 2021, ASEAN menyusun rencana perdamaian lima poin dengan Myanmar, tetapi belum ada kemajuan signifikan dalam memulihkan perdamaian atau meredakan kekerasan pasca-kudeta yang telah menewaskan ribuan orang.

Posisi ASEAN adalah melarang junta militer Myanmar untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi blok tersebut karena kegagalan mereka dalam melaksanakan rencana perdamaian, dan mengundang perwakilan non-politik untuk hadir sebagai gantinya.

Para pengkritik inisiatif Thailand mengatakan tindakan Thailand berisiko memberi pengakuan kepada junta militer Myanmar dan tidak sesuai karena berada di luar inisiatif perdamaian resmi ASEAN.

Thailand pada hari Senin membenarkan penyelenggaraan pertemuan tersebut, dan mengatakan dialog diperlukan untuk melindungi perbatasannya dengan negara yang dilanda konflik tersebut.