Indonesia dan Negara ASEAN Tolak Hadiri Undangan Menlu Thailand yang Undang Menlu Junta Myanmar

JAKARTA, KOMPAS.TV - ASEAN harus tetap mematuhi konsensus lima poinnya mengenai penyelesaian krisis di Myanmar, dan melibatkan hanya satu pihak tidak menguntungkan perdamaian, demikian disampaikan Indonesia, Senin (19/6/2023).

Pernyataan itu dilontarkan menanggapi undangan Menlu Thailand Don Pramudwinai atas pertemuan menlu ASEAN yang akan dihadiri Menlu junta milter Myanmar.

Pada Senin (19/6), menlu Singapura, Malaysia, Filipina, Brunei, Indonesia, Vietnam, dan Kamboja menyatakan tidak hadir, dan beberapa di antaranya mengirimkan perwakilan tingkat rendah, seperti laporan Straits Times, Senin (19/6).

Selain Myanmar dan tuan rumah Thailand, Laos adalah satu-satunya negara yang mengirimkan diplomat tingkat atas, menurut sumber-sumber mereka.

Menlu Indonesia Retno Marsudi mengatakan ASEAN "belum mencapai konsensus untuk terlibat kembali atau mengembangkan pendekatan baru terhadap isu Myanmar", seperti yang tertera dalam surat yang diverifikasi oleh sumber seperti laporan Straits Times.

Indonesia meningkatkan keterlibatannya dengan berbagai pemangku kepentingan di Myanmar sejak menjadi ketua ASEAN untuk tahun 2023, seperti yang dikatakan oleh staf khusus Indonesia Menlu Retno Marsudi bidang diplomasi regional, Ngurah Swajaya, dalam sebuah konferensi pers di Jakarta, Senin (19/6).

"Dalam waktu lima bulan, Indonesia melakukan lebih dari 75 pertemuan dengan Myanmar bersama berbagai mitra. Dan keterlibatan ini melibatkan Dewan Administrasi Negara, Pemerintah Persatuan Nasional, dan yang lainnya," kata Ngurah Swajaya.

"Sebenarnya, pertemuan-pertemuan tersebut dilakukan dengan cepat setelah KTT ASEAN ke-42," tambahnya, merujuk pada pertemuan para pemimpin negara-negara anggota ASEAN yang diadakan pada bulan Mei.

Baca Juga: Israel Serang Kamp Pengungsian Palestina dengan Helikopter Apache: 4 Orang Tewas, Puluhan Terluka

Komentar Ngurah Swajaya muncul setelah pemerintah sementara Thailand mengatakan akan mengadakan pembicaraan dengan Menlu junta militer Myanmar.

Minggu lalu, Thailand mengundang Menlu negara ASEAN untuk pertemuan informal tersebut.

Menlu Singapura Vivian Balakrishnan pada Jumat lalu mengatakan "akan terlalu cepat untuk terlibat kembali dengan junta pada tingkat KTT atau bahkan tingkat menteri luar negeri." 

Singapura hari Jumat (16/6/2023) menolak gagasan untuk duduk bersama dengan pemerintah militer Myanmar, dengan Menteri Luar Negeri Vivian Balakrishnan mengutip kurangnya kemajuan junta dalam memenuhi rencana perdamaian tahun 2021.