Inisiatif Thailand Undang Menlu Junta Militer Myanmar ke Pertemuan ASEAN Disambut Dingin

BANGKOK, KOMPAS.TV - Pemerintah sementara Thailand menjadi tuan rumah bagi menteri luar negeri junta yang berkuasa di Myanmar pada pembicaraan damai regional informal, Minggu (18/6/2023), sementara rekan-rekan utama Asia Tenggara menjauh dari pertemuan yang menuai kecaman tajam.

Melansir Straits Times, Senin (19/6/2023), sejauh ini hanya Kamboja yang secara resmi menghadiri pembicaraan tersebut.

Para jenderal Myanmar dilarang selama hampir dua tahun dari pertemuan tingkat senior ASEAN karena gagal menghormati kesepakatan untuk memulai pembicaraan dengan lawan yang terkait dengan pemerintah sipil yang digulingkan yang dipimpin oleh peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi yang sekarang dipenjara.

Tetapi Thailand, yang Perdana Menterinya Prayut Chan-o-cha sendiri pertama kali mengambil alih kekuasaan lewat kudeta militer, mengundang Menteri Luar Negeri yang ditunjuk junta militer Myanmar, Than Swe, ke pembicaraan bersama dengan menteri luar negeri lainnya di blok beranggotakan 10 negara itu, menurut dua sumber yang mengetahui pertemuan itu seperti dikutip Straits Times.

Juru bicara junta militer Myanmar tidak dapat dihubungi untuk memberikan komentar, Minggu.

Kementerian Luar Negeri Thailand bungkam tentang siapa yang akan menghadiri pertemuan dua hari di kota resor Pattaya, yang undangannya dikirim oleh Menteri Luar Negeri Don Pramudwinai hanya empat hari sebelum dimulai.

Baca Juga: Junta Militer Myanmar Rayu Penentangnya, Janjikan Hadiah Uang dan Ampunan jika Serahkan Senjata

Menlu Thailand Don Pramudwinai mengatakan kepada saluran berita lokal Matichon, Minggu (18/6), inisiatif tidak resmi itu dimaksudkan untuk melengkapi, bukan menggantikan, upaya yang dipimpin ASEAN dan anggota bebas untuk hadir atau tidak.

"Situasi saat ini telah berubah banyak. Saat ini ada lebih banyak pertempuran di dalam Myanmar," katanya. "Myanmar juga memiliki jalan peta menuju pemilihan umum. Hal-hal ini membuat kita perlu terus berinteraksi dengan Myanmar."

Myanmar telah dilanda kekerasan sejak kudeta pada 1 Februari 2021. Militer Myanmar berperang di banyak front untuk mencoba menghancurkan gerakan perlawanan demokrasi bersenjata yang terbentuk sebagai respons terhadap tindakan keras. Junta mengatakan bahwa mereka sedang melawan teroris yang bertujuan untuk menghancurkan negara.

Para pengkritik inisiatif Thailand terhadap Myanmar ini mengatakan hal itu berisiko mengakui bahkan mengesahkan junta militer Myanmar, dan tidak tepat karena berada di luar inisiatif perdamaian resmi ASEAN yang dikenal sebagai "konsensus lima poin".

Orang lain mempertanyakan mengapa Thailand menggelar pembicaraan ini sekarang, ketika akan punya pemerintahan baru bulan Agustus setelah koalisi pro-militer kalah telak dalam pemilihan 16 Mei oleh partai-progresif dan partai-populis.

Menteri Luar Negeri Kamboja, Prak Sokhonn, dijadwalkan hadir dalam pertemuan tersebut, demikian pernyataan pemerintahnya pada hari Jumat.

Baca Juga: China Tegaskan Dukung Sentralitas ASEAN, Negara Asia Menentang Ekspansi NATO dan Perang Dingin Baru

Anggota ASEAN lainnya menolak undangan Thailand, termasuk Indonesia yang akan menjadi ketua pada tahun 2023, serta Singapura yang Menteri Luar Negerinya, Vivian Balakrishnan, hari Jumat mengatakan "terlalu dini untuk terlibat kembali dengan junta dalam tingkat pertemuan puncak atau bahkan tingkat menteri luar negeri".

Nantiwat Samart, sekretaris menteri luar negeri Thailand, mempertahankan pembicaraan yang digelar hari Minggu. Dia dikutip oleh situs web Thai-language Nation TV yang mengatakan bahwa Myanmar tidak boleh sepenuhnya terisolasi atau diabaikan oleh ASEAN.

Pemerintah Malaysia dan Vietnam mengatakan menteri luar negeri mereka tidak akan menghadiri pertemuan tersebut karena komitmen sebelumnya. Filipina, yang tidak menanggapi pertanyaan selama akhir pekan, dipandang sebagai pendukung isolasi jenderal Myanmar.

Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar, yang terdiri dari pendukung pemerintahan yang digulingkan pimpinan Aung San Suu Kyi, mengutuk inisiatif Thailand. "Mengundang junta yang tidak sah ke dalam diskusi ini tidak akan berkontribusi pada penyelesaian krisis politik di Myanmar," demikian pernyataannya pada hari Sabtu.

Surat terbuka dari 81 kelompok aktivis Myanmar pada hari Minggu mengutuk "inisiatif yang rahasia", mengatakan bahwa hal itu "bertentangan dengan kebijakan ASEAN untuk tidak mengundang pejabat junta dalam pertemuan tingkat tinggi."

"Kami menuntut pemerintah sementara Thailand untuk segera membatalkan pertemuan ini," demikian pernyataan tersebut.