Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan mereka "sangat terganggu" dengan keputusan untuk melarang Partai Candlelight dan mendesak pemerintah "untuk mengubah kebijakan agar warganya dapat berpartisipasi dalam demokrasi multiparti yang adil."
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres secara implisit mengkritik penindasan terhadap oposisi.
"Sekretaris Jenderal kembali menegaskan bahwa pemilihan inklusif, di mana pluralitas pandangan dan pilihan pemilih direpresentasikan, penting untuk menumbuhkan keyakinan dalam proses pemilihan dan mendukung kemampuan rakyat Kamboja untuk melaksanakan hak-hak demokratis mereka," kata juru bicara PBB Stephane Dujarric pada 31 Mei.
Hun Sen, yang berusia 70 tahun dan berkuasa di negara yang secara resmi demokratis, telah berkuasa selama 38 tahun. Dia dan partainya memiliki semua keuntungan sebagai pemegang jabatan menjelang pemilu dalam hal organisasi politik, personel, keuangan, dan pengaruh media.
Sekitar 9,7 juta warga Kamboja terdaftar untuk memberikan suara bagi 125 anggota Majelis Nasional.
Dalam pidatonya pada hari Selasa, Hun Sen mengatakan ia merasa tertekan untuk menerapkan undang-undang pemungutan suara yang direvisi karena ia sedang ditusuk dari belakang oleh lawan politiknya yang mengajak orang-orang untuk memboikot pemilihan atau memberikan suara tidak sah.
Baca Juga: PM Kamboja Hun Sen Desak Myanmar Buka Akses Bantuan Kemanusiaan dan Kunjungan Utusan Khusus ASEAN
Dia mengatakan tujuan dari perubahan undang-undang bukan untuk mengalahkan siapa pun, melainkan untuk mendorong tanggung jawab di antara orang-orang yang ingin mencalonkan diri.
"Bagaimana mereka bisa menjadi anggota parlemen, senator, atau melayani di dewan-dewan komune, distrik, munisipalitas, dan provinsi, jika mereka sendiri tidak pergi memilih dan mencoba menghalangi orang lain untuk memilih juga?" ujarnya mempertanyakan.
Dia mengatakan orang yang tidak memberikan suara masih memiliki hak untuk memilih dan hanya akan kehilangan hak untuk menjadi calon.
Partai Candlelight adalah pengganti tidak resmi dari Partai Penyelamatan Nasional Kamboja, yang menjadi tantangan serius bagi partai Hun Sen sebelum pemilu pada tahun 2018.
Partai tersebut dibubarkan hanya beberapa bulan sebelum pemilu oleh keputusan pengadilan kontroversial yang menduga mereka merencanakan penggulingan ilegal pemerintah.
Pembubaran partai tersebut memungkinkan partai Hun Sen memenangkan semua kursi di Majelis Nasional.
Sumber : Associated Press
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.