Usulan Perdamaian Prabowo Jadi yang Terbaru Walau Ditolak Ukraina, Inilah Usulan Berbagai Negara

MOSKOW, KOMPAS.TV - Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Andrey Rudenko,  menegaskan Rusia mempertimbangkan semua proposal yang masuk tentang penyelesaian situasi di Ukraina, sambil menambahkan Moskow menyambut upaya penyelesaian dari semua negara, termasuk Indonesia yang menjadi salah satu usulan terbaru, seperti laporan TASS, Senin, (5/6/2023)

Seperti laporan TASS, inisiatif terbaru datang dari Indonesia (meskipun Moskow belum menerima rincian lengkapnya).

Sejalan dengan usulan perdamaian China, inisiatif tersebut menyerukan gencatan senjata segera, yang menyebabkan rencana tersebut ditolak sepenuhnya oleh Kiev. Ukraina dilaporkan hanya siap membahas inisiatif yang dipimpin oleh Presiden Vladimir Zelensky.

Sementara itu, Rusia menganggapnya sebagai hal yang menggelikan seraya bersikeras aneksasi empat wilayah baru oleh Rusia tidak dapat didiskusikan dan ditawar-tawar.

Berikut adalah poin-poin kunci tentang berbagai rencana perdamaian untuk Ukraina.

Baca Juga: Prabowo Usulkan Solusi Konflik Rusia-Ukraina: Genjatan Senjata, Bentuk Zona Demiliterisasi

Inisiatif Perdamaian Indonesia lewat Skenario 'Korea'

Rencana yang diusulkan oleh Indonesia melalui menteri pertahanan Prabowo Subianto pada awal Juni di Singapura mirip dengan prinsip-prinsip penyelesaian di Semenanjung Korea setelah perang antara Utara dan Selatan pada tahun 1950-an.

"Saya mengusulkan garis besar rencana perdamaian sebagai berikut. Pertama, gencatan senjata di tempat, yaitu penghentian pertikaian di posisi saat ini dari kedua pihak yang berselisih. Kedua, penarikan diri sejauh 15 kilometer dari posisi terdepan ke zona demiliterisasi baru. Ketiga, pasukan pengamat dan pemantauan Perserikatan Bangsa-Bangsa akan segera dibentuk dan ditempatkan di sepanjang zona demiliterisasi baru ini," kata Menhan Prabowo Subianto dalam pertemuan pertahanan Shangri-La Dialogue di Singapura, seperti disiarkan oleh International Institute for Strategic Studies.

Dia juga menyarankan bahwa PBB harus "mengorganisir, melaksanakan, dan melaksanakan referendum di wilayah yang diperebutkan untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk," menambahkan bahwa negaranya siap memberikan kontribusi pengamat militer dan unit di bawah naungan penjaga perdamaian PBB.

Selain itu, inisiatif tersebut akan berarti penempatan pasukan perdamaian PBB di DMZ, serta penyelenggaraan referendum yang diawasi PBB untuk "mengkonfirmasi secara obyektif kehendak mayoritas." Sementara itu menurut laporan TASS, rencana ini tidak menjelaskan wilayah mana yang dimaksud.

Indonesia menyatakan kesiapannya untuk ikut serta dalam seluruh proses dan mengirim pasukan militer sebagai bagian dari misi perdamaian PBB. Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto, yakin akan efektivitas langkah-langkah tersebut karena terbukti dalam pengalaman Korea.

Baca Juga: Kemlu Ukraina Tolak Solusi Damai Prabowo: Rusia Harus Mundur, Tak Ada Skenario Alternatif

12 poin usulan perdamaian China

Pada bulan Februari, China mengeluarkan rencana perdamaian sendiri dengan 12 poin. Beijing meminta penurunan ketegangan, gencatan senjata, dan penghentian pertikaian, serta pembicaraan perdamaian.

China menekankan kekhawatiran keamanan semua pihak harus diperhatikan; sementara itu, tidak boleh mencoba untuk menjamin perdamaian regional dengan memperluas blok militer.

Rencana perdamaian China ini mencakup penyelesaian krisis kemanusiaan, pertukaran tawanan, dan memastikan ekspor pangan melalui koridor gandum.

China meminta pencegahan pengembangan dan penggunaan senjata biologi dan kimia, pencegahan penyebaran senjata nuklir, dan menghindari krisis nuklir.

Menurut Beijing, sudah saatnya menghentikan pemberlakuan sanksi sepihak yang tidak disetujui oleh Dewan Keamanan PBB, serta melawan upaya untuk membuat ekonomi global menjadi senjata untuk menekan. China juga siap membantu dalam pembangunan kembali zona konflik di Ukraina pasca-perang.

Baca Juga: Lengkap, Inilah 12 Poin Usulan Perdamaian China untuk Penyelesaian Politik Konflik Rusia Ukraina

Inisiatif Brasil, Prancis, dan Vatikan

Presiden Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, juga mendesak untuk segera digelarnya perundingan. Menurut Lula, perlu membangun format internasional baru dengan partisipasi negara-negara yang siap bertindak sebagai mediator di Moskow dan Kiev dan tidak terlibat dalam konflik.

Lula da Silva meminta adanya KTT PBB dengan partisipasi baik Presiden Rusia Vladimir Putin maupun Presiden Ukraina Vladimir Zelensky.

Meskipun rincian rencana Brasil tidak diketahui, menurut da Silva, Moskow harus disodorkan beberapa "prasyarat minimal".

Presiden Prancis, Emmanuel Macron, juga ingin mengembangkan rencana sendiri bersama dengan China, menurut laporan Bloomberg.

Namun, sampai saat ini, pemimpin Prancis hanya mengusulkan agar Zelensky mengadakan pertemuan khusus tentang konflik di Paris.

Dia meminta agar Ukraina diberikan jaminan keamanan yang dapat diandalkan, sebuah tuntutan yang juga didukung oleh Jerman. Denmark dan Swedia menyatakan kesiapannya untuk menyediakan platform bagi aliansi tersebut.

Vatikan juga mengusulkan misi perdamaian dan upaya mediasi. Paus Fransiskus menyatakan kesiapannya untuk mengunjungi Kiev dan Moskow.

Saat ini, misi perdamaian Tahta Suci Vatikan dipimpin oleh Presiden Konferensi Uskup Italia, Matteo Zuppi. Namun, persyaratan dan prasyarat dari misi ini tidak diketahui - paus mencatat bahwa inisiatif ini tidak dipublikasikan, meskipun tujuannya adalah mencapai gencatan senjata.

Baca Juga: Jokowi Bertemu Zalenskyy di Sela KTT G7, Pastikan Indonesia Terus Dukung Perdamaian Ukraina-Rusia

Misi perdamaian negara-negara Afrika

Pada pertengahan Mei, Afrika Selatan mengumumkan bahwa negara-negara Afrika sedang bekerja untuk meyakinkan Rusia dan Ukraina agar memulai perundingan perdamaian.

Inisiatif Afrika tidak terdiri dari satu rencana tunggal, namun sebaliknya, termasuk sejumlah ide dari rencana lain, seperti gencatan senjata dan mengubah PBB menjadi platform penyelesaian utama.

Negara-negara Afrika juga tertarik untuk mengembalikan sejumlah bank Rusia ke sistem pembayaran SWIFT.

 

Saat ini, negara-negara tersebut sedang bernegosiasi tentang syarat dan waktu kunjungan delegasi mereka ke Moskow dan Kiev. Pertemuan akan dilakukan pada akhir Juni - awal Juli.

Posisi Rusia

Posisi Rusia dijelaskan selama pertemuan di Belarus, dan kemudian dalam pembicaraan di Turki pada Februari-April 2022; ini mencakup status Ukraina yang netral dan non-blok, yang dijamin oleh serta dalam konstitusinya, serta penolakan bagi Ukraina untuk memiliki persenjataan nuklir sendiri.

Rusia menuntut demiliterisasi dan denazifikasi Ukraina, penyelesaian masalah bahasa, serta pengakuan kemerdekaan Donetsk dan Lugansk, dan pengakuan kedaulatan Rusia atas Krimea dan Sevastopol.

Namun pada akhir April, pembicaraan tersebut terhenti: Ukraina tidak merespons proyek perdamaian Rusia dengan bahasa kesepakatan perdamaian yang jelas.

Sementara itu, Rusia berulang kali mencatat mereka menyambut upaya semua negara yang bertujuan untuk penyelesaian damai krisis Ukraina, tetapi mereka mengharapkan proposal konkret, termasuk dari Indonesia, Vatikan, dan Afrika Selatan.

Moskow juga menegaskan tidak ada rencana perdamaian yang dapat ada, jika tidak termasuk aneksasi empat wilayah baru oleh Rusia.

Namun, Putin menekankan bahwa rencana China dapat dianggap sebagai dasar perjanjian perdamaian, ketika Barat dan Kiev siap untuk itu.

Baca Juga: Dino Patti Djalal Tanggapi Usulan Prabowo soal Resolusi Konflik Rusia-Ukraina: Sangat Spesifik

'10 langkah' Zelenskyy

Sementara itu, Zelensky mengusulkan "rencana perdamaian" sendiri yang menurut Ukraina merupakan satu-satunya solusi jangka panjang yang mungkin, pada November 2022. Rencana tersebut mencakup 10 poin.

Menurut Zelensky, Rusia harus menarik pasukannya dari Ukraina, "memulihkan integritas teritorial Ukraina," dan menukar tawanan perang dengan formula "semua untuk semua."

Kiev harus diberikan keamanan militer, nuklir, pangan, biologi, dan energi melalui mekanisme internasional. Selain itu, Ukraina ingin semua kerusakan akibat pertikaian dibayar oleh Rusia.

Menurut Kiev, "waktu bagi para mediator", seperti China, Brasil, Vatikan, telah "berakhir," sementara inisiatif Indonesia dianggap "hanya akan membeli waktu bagi Rusia."

Ukraina siap membahas proposal Afrika, tetapi tidak berniat untuk membekukan konflik.