China Klaim Berdaulat atas Pulau dan Perairan Laut China Selatan, Tolak Berbicara dengan Menhan AS

SINGAPURA, KOMPAS.TV - Letnan Jenderal Jing Jianfeng dari China di Singapura pada hari Sabtu (3/6/2023), membantah tuduhan AS bahwa China menekan dan mengintimidasi negara-negara Asia Pasifik, seraya menuduh Menteri Pertahanan AS Llloyd Austin secara terang-terangan atau tersembunyi membuat tuduhan palsu terhadap China.

Selain itu Jianfeng menyatakan, "China memiliki kedaulatan yang tak terbantahkan atas pulau-pulau di Laut China Selatan dan perairan yang berdekatan," seperti dikutip dari Associated Press, Minggu (4/6/2023).

Letnan Jenderal Jing Jianfeng dari China adalah seorang anggota senior delegasi yang mengiringi Menteri Pertahanan Jenderal Li Shangfu di pertemuan petinggi pertahanan di Singapura.

Berbicara dengan wartawan setelah Austin berbicara, Jing mengeklaim AS "menipu dan mengeksploitasi" negara-negara Asia-Pasifik untuk memajukan kepentingan sendiri dan mempertahankan "posisinya yang dominan" di kawasan tersebut.

Jianfeng mengatakan Washington mempertahankan aliansi yang merupakan "sisa-sisa Perang Dingin" dan membentuk pakta-pakta baru, seperti perjanjian AUKUS dengan Inggris dan Australia serta kelompok "Quad" dengan Australia, India, dan Jepang, untuk membagi dunia menjadi kamp-kamp yang didorong oleh ideologi dan memprovokasi konfrontasi.

Jing Jianfeng, yang tidak menerima pertanyaan, mengatakan, "China berkomitmen untuk pembangunan dan kemakmuran kawasan ini."

Jianfeng menuduh AS meninggalkan kebijakan satu China, menuduh Washington mendukung pihak yang ingin memisahkan Taiwan dan mengulangi klaim Beijing bahwa, "Taiwan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah kedaulatan China."

Baca Juga: Menhan China Sebut Mentalitas Perang Dingin Berkembang di Asia-Pasifik, Sindir AS soal AUKUS

"Tidak ada ruang bagi kita untuk mengalah atau mengompromikan," ujarnya.

Li, yang menjadi Menteri Pertahanan China pada Maret, menolak ajakan Austin untuk berbicara di sela-sela konferensi, meskipun keduanya berjabat tangan sebelum duduk di sisi berlawanan meja yang sama saat forum dibuka pada Jumat.

Menhan Amerika Serikat Lloyd Austin mengatakan hal ini tidak cukup.

"Berjabat tangan dengan ramah saat makan malam bukanlah pengganti keterlibatan yang substansial," ujarnya.

Menhan China Li Shangfu yang diangkat menjadi menteri pertahanan pada Maret, dikenai sanksi Amerika yang merupakan bagian dari serangkaian langkah yang luas terhadap Rusia yang diberlakukan tahun 2018 karena keterlibatan Li dalam pembelian pesawat tempur dan rudal antipesawat dari Moskow oleh China.

Sanksi-sanksi tersebut, yang secara umum mencegah Li melakukan bisnis di Amerika Serikat, tidak mencegahnya untuk melakukan pembicaraan resmi, kata pejabat pertahanan Amerika.

Belum jelas apakah Li, yang dijadwalkan berpidato di forum pada Minggu pagi, berada di ruangan saat Austin berbicara. Ia kemudian bergabung dengan menteri pertahanan AS dan lainnya untuk pertemuan tingkat menteri.

Baca Juga: Prabowo Singgung Situasi AS-China di Forum IISS Shangri-La Dialogue, Yakin Soal Hal Ini!

Menteri Pertahanan AS, Lloyd Austin, Sabtu (3/6/2023) menegaskan Washington tidak akan mentoleransi "kekeraan dan intimidasi" terhadap sekutu dan mitra-mitra AS oleh China, sambil meyakinkan Beijing bahwa Amerika Serikat tetap berkomitmen untuk mempertahankan status quo di Taiwan dan lebih memilih dialog daripada konflik.

Berbicara di Shangri-La Dialogue, forum tahunan yang menghadirkan pejabat pertahanan papan atas, diplomat, dan pemimpin di Singapura, Austin berupaya mendapatkan dukungan untuk visi Washington mengenai "Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, dan aman dalam dunia aturan dan hak-hak" sebagai langkah terbaik untuk menangani peningkatan ketegasan China di kawasan tersebut.

AS telah memperluas kegiatan sendiri di sekitar Indo-Pasifik untuk melawan klaim teritorial yang luas dari China, termasuk rutin berlayar dan terbang melintasi Selat Taiwan dan Laut China Selatan.

"Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap negara dapat terbang, berlayar, dan beroperasi di mana pun hukum internasional memperbolehkannya," ujarnya dalam forum yang diselenggarakan oleh lembaga pemikir International Institute for Strategic Studies. "Dan setiap negara, besar atau kecil, harus tetap bebas untuk melakukan kegiatan maritim yang sah."