Uni Eropa Resmi Berlakukan UU Pelarangan Produk yang Dianggap Mendukung Deforestasi Masuk Uni Eropa

BRUSEL, KOMPAS.TV - Sebanyak 27 negara anggota Uni Eropa hari Selasa (16/5/2023) secara resmi mengadopsi dan memberlakukan aturan baru yang bertujuan untuk mengurangi kontribusi Uni Eropa terhadap deforestasi global. Aturan ini akan mengatur perdagangan sejumlah produk yang menjadi pemicu berkurangnya kawasan hutan di seluruh dunia.

Aturan baru ini menurut Uni Eropa bertujuan untuk memastikan konsumsi dan perdagangan Uni Eropa terhadap komoditas dan produk ini tidak berkontribusi terhadap deforestasi dan degradasi lebih lanjut pada ekosistem hutan.

Dalam regulasi baru ini, perusahaan-perusahaan yang melakukan perdagangan minyak kelapa sawit, ternak, kayu, kopi, kakao, karet, dan kedelai harus memastikan barang-barang yang mereka jual di Uni Eropa tidak menyebabkan deforestasi dan kerusakan hutan di manapun di dunia sejak tahun 2021.

Regulasi ini juga mencakup produk turunan seperti cokelat dan kertas cetak yang juga harus memenuhi persyaratan ini.

Uni Eropa menganggap hutan adalah penyerap emisi gas rumah kaca yang sangat penting. Dengan tumbuhnya tanaman, karbon dioksida di atmosfer dihisap oleh tanaman tersebut.

Sayangnya, menurut World Resource Institute, luas kawasan hutan sebesar 10 lapangan sepak bola menghilang setiap menit di dunia. Uni Eropa mengkhawatirkan bahwa tanpa regulasi baru ini, mereka dapat bertanggung jawab atas hilangnya 248.000 hektar (612.000 acre) hutan setiap tahun, luasan yang hampir sama besarnya dengan negara anggota Uni Eropa, Luxembourg.

Namun, undang-undang ini memberikan harapan baru. "Jika diimplementasikan dengan efektif, undang-undang ini dapat secara signifikan mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari penebangan hutan tropis untuk makanan dan komoditas lainnya," kata Stientje van Veldhoven, direktur regional World Resource Institute untuk Eropa. "Dan ini dapat membantu melindungi keanekaragaman hayati yang kritis dan sumber daya air di hutan hujan tropis."

Selain itu, undang-undang ini akan memaksa perusahaan-perusahaan untuk menunjukkan bahwa barang-barang impor mereka mematuhi peraturan di negara asal, termasuk hak asasi manusia dan perlindungan masyarakat adat.

Baca Juga: Eropa Larang Impor CPO Hasil Deforestasi, GAPKI: Tidak Takut, Masih Ada Pasar yang Lain

Namun, Uni Eropa juga menyadari bahwa ini adalah langkah yang tidak mudah bagi negara-negara produsen. Oleh karena itu, Uni Eropa berkomitmen untuk bekerja sama dengan negara-negara produsen guna memastikan mereka dapat beradaptasi dengan regulasi baru ini tanpa merugikan perekonomian dan mata pencaharian penduduk mereka.

Dalam menghadapi tantangan besar ini, semua pihak harus berperan aktif. "Hal ini akan membutuhkan insentif bagi kelompok rentan seperti petani kecil untuk beralih ke praktik tanpa deforestasi, memastikan mereka tidak tertinggal dalam transisi ini," tambah Van Veldhoven.

Tidak bisa dipungkiri bahwa hutan-hutan di seluruh dunia semakin terancam oleh penebangan kayu dan pertanian, termasuk tanaman kedelai dan minyak kelapa sawit. Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa, sekitar 420 juta hektar (1,6 juta mil persegi) hutan, luas yang lebih besar dari Uni Eropa, telah hancur antara tahun 1990 dan 2020.

Sebagai konsumen dan pedagang besar komoditas, Uni Eropa bertekad untuk memastikan bahwa konsumsi dan perdagangan komoditas dan produk ini tidak menyumbang pada deforestasi dan kerusakan hutan yang lebih parah.

Dengan adanya regulasi baru ini, Uni Eropa menganggap keberlanjutan dan perlindungan lingkungan semakin diperjuangkan. Namun, implementasi dan pemantauan yang efektif akan menjadi kunci keberhasilan. Uni Eropa berharap langkah tersebut dapat menjadi contoh bagi dunia dalam memerangi deforestasi dan menjaga kelestarian hutan dunia.

Baca Juga: Soal Gugatan Uni Eropa Terkait Nikel, Presiden Jokowi Minta Pemimpin Berikutnya Tak Takut!

Kewajiban due diligence

Regulasi ini menetapkan aturan wajib bagi semua operator dan pedagang yang memasok, membuat tersedia, atau mengekspor komoditas-komoditas berikut dari pasar UE: minyak kelapa sawit, sapi, kayu, kopi, kakao, karet, dan kedelai.

Aturan ini juga berlaku untuk sejumlah produk turunan seperti cokelat, perabotan, kertas cetak, dan turunan minyak kelapa sawit tertentu (yang digunakan misalnya sebagai komponen dalam produk perawatan pribadi).

Para operator akan diharuskan melacak komoditas yang mereka jual hingga ke lahan tempat komoditas tersebut diproduksi. Pada saat yang sama, aturan baru ini bertujuan untuk menghindari duplikasi kewajiban dan mengurangi beban administratif bagi operator dan otoritas.

Terdapat juga kemungkinan bagi operator kecil untuk mengandalkan operator yang lebih besar untuk menyusun deklarasi due diligence.

Regulasi ini menetapkan tanggal batas untuk aturan baru ini pada tanggal 31 Desember 2020, yang berarti hanya produk-produk yang diproduksi di lahan yang tidak mengalami deforestasi atau degradasi hutan setelah 31 Desember 2020 yang diizinkan beredar di pasar Uni Eropa atau diekspor dari Uni Eropa.

Baca Juga: Malaysia Pertimbangkan Setop Ekspor Minyak Kelapa Sawit ke Uni Eropa, Ini Alasannya

Pemeriksaan terhadap produk

Regulasi ini menciptakan sistem benchmarking, yang menetapkan tingkat risiko terkait deforestasi dan degradasi hutan (rendah, standar, atau tinggi) untuk negara-negara di dalam dan di luar UE.

Kategori risiko ini akan menentukan tingkat kewajiban khusus bagi operator dan otoritas negara anggota untuk melakukan inspeksi dan pengawasan. Hal ini akan memfasilitasi pemantauan yang ditingkatkan untuk negara-negara berisiko tinggi dan mempermudah kewajiban due diligence untuk negara-negara berisiko rendah.

Otoritas yang berwenang harus melakukan pemeriksaan terhadap 9% operator dan pedagang yang berdagang produk dari negara-negara berisiko tinggi, 3% dari negara-negara berisiko standar, dan 1% dari negara-negara berisiko rendah, untuk memastikan bahwa mereka memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam regulasi ini dengan efektif.

Selain itu, otoritas yang berwenang akan melakukan pemeriksaan terhadap 9% komoditas dan produk yang relevan yang ditempatkan, tersedia, atau diekspor dari pasar mereka oleh negara-negara berisiko tinggi.

Uni Eropa akan meningkatkan kerja sama dengan negara mitra, terutama yang diklasifikasikan sebagai berisiko tinggi.

Baca Juga: Diskriminatif, Kelompok Negara Penghasil Minyak Sawit Desak Uni Eropa Tinjau Ulang Kebijakan Biofuel

Aspek hak asasi manusia

Aturan baru ini juga memperhitungkan perlindungan hak asasi manusia terkait deforestasi dan menambahkan referensi terhadap prinsip persetujuan bebas, sebelumnya, dan berinformasi dari masyarakat adat.

Sanksi yang mencegah

Regulasi ini mencakup ketentuan mengenai sanksi, yang negara anggota harus memastikan bahwa sanksi tersebut efektif, proporsional, dan mencegah pelanggaran.

Denda yang sebanding dengan kerusakan lingkungan dan nilai komoditas atau produk terkait harus ditetapkan setidaknya sebesar 4% dari omzet tahunan operator di Uni Eropa dan mencakup sementara pengecualian dari proses pengadaan publik dan akses ke pendanaan publik.

Pendorong utama deforestasi global dan degradasi hutan, menurut Uni Eropa, adalah ekspansi lahan pertanian, yang terkait dengan produksi komoditas yang termasuk dalam cakupan regulasi ini.

Sebagai konsumen utama komoditas-komoditas tersebut, UE dapat mengurangi kontribusinya terhadap deforestasi global dan degradasi hutan dengan memastikan bahwa produk-produk ini dan rantai pasokan terkaitnya "bebas deforestasi".