Pemimpin Negara ASEAN Kutuk Serangan Bersenjata pada Konvoi Bantuan ASEAN di Myanmar

Adapun Indonesia mengurangi kritik keras terhadap junta militer Myanmar sejak mengambil peran rotasi sebagai pemimpin ASEAN.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, Indonesia mengambil "pendekatan diplomasi non-megafon" untuk mendorong dialog dan mengakhiri kekerasan.

Hal tersebut merupakan tujuan dari rencana perdamaian lima poin dinegosiasikan negara-negara Asia Tenggara dengan jenderal Myanmar pada tahun 2021.

Berada dalam tekanan internasional agar melakukan lebih banyak untuk mengatasi kekerasan, para pemimpin ASEAN memutuskan tidak mengundang bos Junta Militer Myanmar ke KTT setelah militer merebut kekuasaan. Myanmar hanya memperbolehkan perwakilan non-politik.

Penguasa militer Myanmar memprotes tindakan tersebut sebagai pelanggaran kebijakan non-intervensi ASEAN.

Baca Juga: Jokowi Beri Waktu Sambutan pada Timor Leste yang Baru Pertama Kali Ikut KTT ASEAN

Namun, dalam pembicaraan menteri luar negeri menjelang KTT, beberapa Menlu mengusulkan agar ASEAN memulihkan kembali status Dewan Administrasi Negara yang dipimpin militer Myanmar dan "membawa Myanmar kembali ke pertemuan tingkat menteri luar negeri dan pertemuan puncak ASEAN, dengan mencatat bahwa waktu untuk isolasi telah memenuhi tujuannya," menurut laporan ASEAN.

Laporan tersebut tidak mengidentifikasi negara-negara yang mendorong untuk melonggarkan hukuman sosial bagi Myanmar di tingkat Asia Tenggara meskipun adanya kemarahan internasional terhadap serangan militer yang terus berlanjut di negara tersebut.

Usulan agar ASEAN mengembalikan Myanmar ke dalam lingkupnya berstatus "dicatat," kata laporan tersebut, memberi petunjuk bahwa usulan tersebut tidak mendapat persetujuan penuh dari semua menteri.

Pembicaraan tingkat menteri menekankan bahwa krisis Myanmar tidak boleh mempengaruhi kemajuan ASEAN dalam membangun komunitas regional, kata laporan tersebut, yang mengutip satu pengamatan bahwa tidak akan ada solusi jangka pendek untuk krisis Myanmar.

"Laporan tersebut juga mencatat, tanpa menguraikan, adanya kekhawatiran tentang meningkatnya kejahatan lintas batas, termasuk perdagangan manusia dan produksi obat-obatan terlarang yang berasal dari Myanmar.

Lebih mengkhawatirkan lagi, laporan itu mengatakan, ada 'panggilan kepada semua pihak untuk menghentikan arus masuk senjata dan pendanaan keuangan ke Myanmar, yang menyebabkan eskalasi konflik.'"