Pemerintah AS Terancam Gagal Bayar Utang pada Awal Juni, Ini Penjelasan Detail Krisis Itu

WASHINGTON, KOMPAS.TV - Pemerintah Amerika Serikat (AS) terancam risiko default atau gagal bayar utang, dan bencana itu diperkirakan terjadi akhir bulan ini. Pada Rabu (3/5/2023), Presiden AS Joe Biden mengundang empat pemimpin kongres dan senat untuk membahas secara langsung soal ini di Gedung Putih minggu depan.

Sederhananya begini. Pemerintah AS terancam tidak bisa mendapatkan uang tunai untuk melunasi tagihan yang telah dikumpulkan pemerintah. Jika pemerintah AS tidak dapat membayar tagihan tersebut, maka utang nasionalnya akan dianggap gagal bayar, atau default.

Inisiatif Biden ini adalah langkah konkret pertama untuk negosiasi untuk menghindari potensi bencana ekonomi yang kolosal. Namun, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh: Biden dan Partai Republik bahkan tidak dapat sepakat pada apa yang akan dinegosiasikan.

Berikut adalah penjelasan detail masalahnya, seperti laporan Associated Press, Rabu (3/5/2023).

Baca Juga: Kremlin Tegaskan Tak Ada ‘Alasan Objektif’ Tetapkan Rusia Default, Masih Bisa Bayar Utang

Apa Masalahnya?

Jika batas pinjaman legal pemerintah sebesar $31,4 triliun tidak dinaikkan, atau permintaan menaikkan batas utang ditangguhkan dalam beberapa minggu ke depan, hasilnya bisa menjadi kekacauan finansial secara kolosal.

Jika pemerintah AS tidak bisa meminjam uang untuk membayar tagihan jangka panjang, bisa saja jutaan pekerjaan hilang, bisnis gulung tikar, bencana yang merata di pasar keuangan dan penderitaan ekonomi yang berkelanjutan.

Kerusakan akan bersifat finansial, tetapi penyebabnya bersifat politik, karena terjadinya perselisihan antara Partai Republik dan Demokrat, bukan masalah kesehatan fundamental ekonomi AS.

Penjadwalan pertemuan di Gedung Putih hari Selasa depan menunjukkan para pemimpin kedua partai memahami risiko yang ada. Namun, ini hanya sebuah pertemuan, tidak lebih dari itu. Masih ada jurang pemikiran antara kubu Demokrat dan Republik mengenai apa yang harus dilakukan.

Baca Juga: Segini Nilai Surat Utang Amerika Serikat yang Dipegang Arab Saudi, Usai Jepang Geser China

Apa Sebab Biden Menjadwalkan Pertemuan dengan Pemimpin Kongres AS?

Penerimaan pajak pada bulan April kurang dari yang diharapkan. Ini berarti hanya ada sedikit jaminan keuangan sebelum pemerintah AS kehabisan uang.

Departemen Keuangan sudah menggunakan "langkah-langkah luar biasa" sejak Januari untuk menjalankan pemerintahan, dan perbaikan akuntansi jangka pendek untuk memberi waktu kepada para anggota Kongres.

Namun, Menteri Keuangan Janet Yellen mengatakan, batas waktu itu semakin singkat.

“Setelah meninjau penerimaan pajak federal yang terbaru, perkiraan terbaik kami adalah, kami tidak akan dapat terus memenuhi semua kewajiban pemerintah pada awal Juni, dan mungkin pada tanggal 1 Juni, jika Kongres tidak menaikkan atau menangguhkan batas utang sebelum waktu tersebut,” tulis Yellen dalam surat kepada legislator yang menjadi publik pada Senin malam.

Pada Selasa (2/5), Sekretaris pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre menolak untuk mengatakan bagaimana surat tersebut mungkin telah memengaruhi pemikiran Biden.

Namun setelah rilis surat itu, undangan Biden kepada Ketua DPR Kevin McCarthy, Pemimpin Mayoritas Senat kubu Demokrat Chuck Schumer, Pemimpin Minoritas Kongres dari Demokrat Hakeem Jeffries, dan Pemimpin Minoritas Senat kubu Republik Mitch McConnell, menjadi publik.

Baca Juga: Utang Global Capai 225 Triliun Dollar AS, Rekor Tertinggi Sejak Perang Dunia 2

Mengapa Mereka Tidak Bisa Segera Bertemu?

Ibu kota AS berjalan berdasarkan kalender, dan itu bisa menjadi hambatan abadi untuk menyelesaikan sesuatu.

Kongres sedang libur minggu ini. McCarthy berada di Yerusalem pada hari Senin, berbicara di Knesset, parlemen Israel. Dalam pernyataannya merespons surat Yellen, dia tidak menyebut undangan Gedung Putih, meskipun dia telah menekan selama berbulan-bulan untuk berbicara dengan Presiden.

Biden akan berada di Jepang, Papua Nugini, dan Australia mulai 17 hingga 25 Mei. Singkatnya, 9 Mei adalah saat semua pemimpin utama berada di Washington.

Mengapa Mereka Tidak Bisa Bersepakat?

Meskipun keuangan pemerintah kompleks, perpecahan ini sederhana.

Anggota kongres partai Republik ingin pemotongan pengeluaran sebagai imbalan untuk menaikkan batas utang, dengan mengatakan jalur anggaran saat ini tidak dapat dipertahankan.

Biden dan Demokrat di Kongres ingin menaikkan batas utang tanpa kondisi apa pun, dengan mengatakan setiap pilihan tentang pengeluaran harus menjadi diskusi terpisah daripada alasan untuk menahan pemerintah sebagai "sandera."

Biden mengatakan dia tidak akan bernegosiasi tentang batas utang, tetapi dia bersedia untuk membahas pengeluaran pemerintah dengan McCarthy.

Para pejabat Gedung Putih mengatakan dia berencana untuk memberi tahu para pemimpin kongres dalam pertemuan minggu depan bahwa AS harus menghindari default yang akan menjadi bersejarah, tetapi juga mulai secara terpisah menyusun anggaran 2024.

"Senang bertemu dengan McCarthy, tetapi bukan tentang apakah batas utang diperpanjang," kata Biden kepada wartawan pekan lalu. "Itu tidak bisa dinegosiasikan."

Baca Juga: Presiden Baru Zambia Pusing, Negaranya Bangkrut dan Punya Utang Rp 181 Triliun

Apa yang terjadi dengan Anggaran Pemerintah?

Presiden Joe Biden menantang Ketua Kongres Kevin McCarthy untuk membuat rencana anggaran, dan pemimpin Partai Republik memberikan hasilnya.

Anggota Kongres Partai Republik secara tipis menyetujui UU untuk mengurangi defisit sebesar 4,8 triliun dollar selama 10 tahun. Hal tersebut dilakukan dengan memotong pengeluaran diskresioner hingga mencapai level 2022, dan menetapkan batasan 1 persen per tahun pada kenaikan selanjutnya.

UU tersebut juga akan mengurangi dana bantuan Covid-19 yang tidak digunakan, menghapus kredit pajak energi bersih yang disetujui Biden tahun lalu, serta membatalkan rencana penghapusan utang mahasiswa yang disetujui oleh Biden, di mana pemerintah memberi pengampunan utang.

"Anggota kongres Partai Republik telah melakukan tugas mereka dan menyetujui UU yang bertanggung jawab untuk meningkatkan batas utang, menghindari default dan menangani pengeluaran yang ceroboh," ujar McCarthy dalam sebuah pernyataan.

Belum jelas bagaimana para anggota Partai Demokrat bisa mendapatkan kenaikan batas utang tanpa dukungan dari anggota Partai Republik. Namun, Partai Demokrat mengatakan, pemotongan anggaran yang tidak jelas pada UU usulan Partai Republik akan merugikan perekonomian, karena pengeluaran dalam negeri kemungkinan besar akan dipotong sebesar 22 persen dibandingkan dengan angka dasar.

Moody's Analytics, perusahaan jasa analisis keuangan serta lembaga usaha dan pemerintah, memperkirakan UU Partai Republik akan menyebabkan hilangnya 780.000 pekerjaan pada tahun depan.

Para anggota Partai Demokrat berharap bisa membangkitkan oposisi publik, memprediksi akan terjadi masalah ekonomi yang mengerikan.

"Ketua Kongres McCarthy menciptakan situasi di mana ia sengaja menyetujui UU yang ekstrem, terpojok oleh rekan-rekan Partai Republiknya, dan sekarang tidak punya banyak ruang untuk manuver," ujar Schumer hari Selasa. "McCarthy memberikan dua pilihan buruk kepada kita: default utang atau default pada negara kita."

Apakah Pemotongan Anggaran Partai Republik Mampu Memperbaiki Utang?

Tidak sepenuhnya.

Estimasi Moody's Analytics menunjukkan, dibandingkan dengan status quo, rencana GOP, sebutan Partai Republik, akan mengurangi utang sebagai bagian dari perekonomian secara keseluruhan. Namun, dampaknya relatif kecil.

Pendorong jangka panjang utang yang menciptakan tantangan keberlanjutan adalah Social Security, Medicare dan Medicaid.

Baik McCarthy maupun Biden telah bersumpah untuk tidak memotong Social Security dan Medicare, program populer yang menyediakan layanan kesehatan dan pendapatan pensiun untuk orang tua.

Tanpa pemotongan yang lebih dalam, kenaikan pajak atau perubahan pada program-program tersebut, analisis oleh Penn Wharton Budget Model menunjukkan bahwa utang akan mencapai tingkat yang mengkhawatirkan dalam beberapa dekade mendatang.

Bagaimana ini akan berakhir?

Tidak ada yang tahu dengan pasti. Para pejabat pemerintah, ekonom, dan mantan pembantu yang menangani peningkatan batas utang masa lalu bersedia berspekulasi, meskipun mereka umumnya menuntut anonimitas untuk melakukannya.

Para pejabat pemerintah mempertimbangkan apakah Biden bisa melewati Kongres dengan mengutip Amandemen Ke-14 Konstitusi yang menyatakan bahwa "validitas" utang AS "tidak boleh dipertanyakan". Tetapi Presiden sudah lama mengutamakan cabang legislatif karena pengalamannya selama 36 tahun di Senat.

Jeffries, pemimpin Demokrat di DPR, mengatakan pada Selasa bahwa fraksinya akan memulai proses untuk memaksa DPR mempertimbangkan pemungutan suara pleno mengenai batas utang yang bersih, meskipun proses tersebut bisa memakan waktu berbulan-bulan.

Anggota GOP bisa mengalah jika pasar keuangan panik, seperti Ketua Komite Anggaran Senat Sheldon Whitehouse dari kubu Demokrat dan yang lainnya telah memperkirakan hal itu. Kesepakatan mungkin tercapai, yang mencakup reformasi izin untuk proyek-proyek energi yang dikejar, baik oleh kubu Republik maupun Biden.

Yang paling mungkin terjadi adalah Demokrat dan Republik sepakat untuk memperpanjang batas utang untuk jangka pendek, yang akan mencegah default, tetapi tetap menjadikan isu tersebut tertunda sampai anggaran disepakati.