Junta Militer Myanmar Beri Pengampunan ke Lebih dari 2.100 Tahanan Politik, Termasuk Warga Asing

Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik hari Selasa mengatakan 17.897 orang yang ditangkap sejak pengambilalihan kekuasaan militer tahun 2021 masih ditahan.

Kelompok tersebut mencatat secara detail jumlah penangkapan dan korban yang terkait dengan tindakan represi oleh pemerintah militer.

Pembebasan tahanan dipandang sebagai upaya pemerintah militer garis keras untuk melembutkan citranya sebagai pelanggar hak asasi manusia yang serius.

Minggu lalu, mantan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mendesak militer Myanmar untuk mengambil inisiatif dalam menemukan jalan keluar dari krisis politik yang kejam di negara itu, termasuk membebaskan tahanan politik, setelah bertemu dengan Min Aung Hlaing.

Baca Juga: Korban Tewas akibat Serangan Udara Junta Militer Myanmar Jadi 171 Warga Sipil, Termasuk 38 Anak-Anak

Pernyataan setelah pertemuan tersebut mengatakan bahwa Ban "mendukung seruan masyarakat internasional untuk segera melepaskan semua tahanan yang ditahan secara sewenang-wenang oleh militer Myanmar, untuk dialog konstruktif, dan untuk semua pihak menahan diri sejauh mungkin,".

Ampunan tersebut juga datang sehari setelah Min Aung Hlaing bertemu dengan Menteri Luar Negeri China, yang telah memberikan dukungan kunci kepada rezimnya sejak merebut kekuasaan.

MRTV mengatakan pada Selasa bahwa Qin Gang mengadakan pembicaraan di ibu kota Naypyitaw dengan Min Aung Hlaing dan pejabat teratas lainnya serta bertukar pandangan tentang hubungan bilateral, situasi politik Myanmar, dan kondisi yang diperlukan untuk stabilitas dan perkembangannya.

China punya kepentingan geopolitik dan ekonomi strategis di Myanmar, tetangganya di selatan, dan merupakan salah satu negara besar yang mempertahankan hubungan baik dengan junta militer, yang dihindari dan dikenai sanksi oleh banyak negara Barat karena pengambilalihan dan represi brutal terhadap lawan-lawannya.

Myanmar jatuh dalam kekacauan sejak tentara merebut kekuasaan. Pengambilalihan tersebut memicu protes damai yang ditekan dengan kekerasan berdarah. Kekerasan meningkat sejak munculnya perlawanan bersenjata di seluruh negara dan upaya militer besar-besaran untuk menindasnya.

Hingga hari Selasa, 3.452 warga sipil telah dibunuh aparat keamanan sejak pengambilalihan militer, menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik.