Pemilih Uzbekistan Jalani Referendum Konstitusi, di Antaranya Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

TASHKENT, KOMPAS.TV - TPS dibuka pada Minggu pagi (30/4/2023), dimana rakyat Uzbekistan akan memutuskan tentang referendum konstitusi yang memungkinkan Presiden Shavkat Mirziyoyev tetap berkuasa hingga 2040.

Pihak berwenang Uzbekistan mengatakan bahwa perombakan konstitusi akan meningkatkan tata kelola dan kualitas hidup di negara Asia Tengah yang berpenduduk 35 juta jiwa, yang hak-haknya lama dibatasi.

Namun, menurut pengamat politik, Mirziyoyev lah yang diperkirakan akan paling diuntungkan di negara mayoritas Muslim tersebut.

Tempat pemungutan suara dibuka pada pukul 8 pagi (0300 GMT), menurut Komisi Pemilihan Uzbekistan. Mereka akan ditutup pukul 8 malam, seperti laporan France24, Minggu (30/4/2023).

Salah satu reformasi utama yang diharapkan adalah memperpanjang masa jabatan presiden dari lima menjadi tujuh tahun; dan memungkinkan Mirziyoyev yang berusia 65 tahun untuk menjabat dua kali lagi dan memperpanjang waktunya berkuasa hingga 2040.

Tidak diragukan lagi, perubahan akan diadopsi, di negara di mana media sangat terkontrol. 

Dua jurnalis yang bekerja untuk media negara Uzbek dikutip oleh France24 dengan kondisi anonim bahwa mereka telah "diperintahkan untuk meliput Uzbekistan, referendum, dan presiden dengan cara positif". Keduanya mengatakan sensor meningkat selama kampanye referendum.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memberi suara ini terlihat sah, mendaftarkan selebritas lokal di acara rapat besar dan konser untuk memuji baik usulan dan presiden.

Papan reklame di sekitar ibu kota Tashkent, kota terbesar di Asia Tengah, menampilkan percakapan pesan imajiner antara pemilih.

"Ayah, apakah kita akan pergi ke taman?" pesan pertama menyebut, "Tidak, kita harus memilih dulu," jawab pesan kedua.

Baca Juga: Xi Jinping dan Putin Bersua di Uzbekistan, Saling Dukung dan Kecam Upaya AS Dominasi Dunia

Uzbekistan Baru?

Kampanye tampaknya berhasil. Agay Danilov, seorang mahasiswa berusia 18 tahun, dikutip oleh France24 mengatakan bahwa referendum ini "ide yang bagus".

"Kita dapat memilih masa depan negara kita," tambah Danilov.

Sejak berkuasa tahun 2016 usai kematian Islam Karimov, Mirziyoyev memimpin reformasi di Uzbekistan, termasuk penghapusan kerja paksa di perkebunan kapas.

Namun, aktivis mengatakan pelanggaran HAM masih berlangsung, dan pihak berwenang belum menunjukkan tanda-tanda mengizinkan oposisi politik muncul.

Setidaknya 21 orang tewas dalam demonstrasi di wilayah otonom Karakalpakstan pada tahun 2022.

Aktivis HAM menuduh pihak berwenang menggunakan kekuatan mematikan terhadap para demonstran.

Olivier Ferrando, seorang peneliti di Universitas Katolik Lyon di Prancis, mengatakan reformasi ini merupakan "tindakan unggulan" bagi Mirziyoyev dalam upayanya untuk "bersinar" lebih dari warisan pendahulunya.

Karimov meninggal tahun 2016 setelah seperempat abad pemerintahan yang brutal.

Mirziyoyev adalah perdana menteri selama 13 tahun, tetapi sekarang menampilkan dirinya sebagai sosok yang jauh lebih progresif.

"Banyak analis melihat, wajar saja, upaya oleh Mirziyoyev untuk tetap berkuasa, tetapi akan disayangkan jika teks ini dianggap hanya sebagai pihak otoriter," kata Ferrando seperti dikutip France24, merujuk pada amendemen.

Di antara usulan Mirziyoyev adalah pelarangan hukuman mati dan perlindungan hak asasi manusia untuk apa yang Mirziyoyev sebut sebagai "Uzbekistan baru".

"Kita akan melihat, tentu saja, jika reformasi konstitusional ini, yang salah satu tujuannya adalah memberikan jaminan kepada komunitas internasional mengenai perkembangan demokratis di Uzbekistan baru, dapat melampaui efek kosmetik sederhana dan sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat," kata Ferrando.

Baca Juga: Sergey Lavrov: Rusia dan Uzbekistan Siap Bekerja Sama dengan Taliban di Afghanistan

Protes Berdarah

Rakyat Uzbekistan sedang bangkit dari musim dingin yang sangat keras yang ditandai oleh kelangkaan bahan bakar, dan dihadapkan pada kemiskinan yang berkelanjutan dan korupsi endemik.

Meskipun ada kemajuan ekonomi dan perbaikan sosial, seperti kriminalisasi kekerasan dalam rumah tangga, pemerintah tidak mentolerir perbedaan pendapat.

Selama kerusuhan Juli 2022, demonstrasi menentang amendemen konstitusi di Karakalpakstan, yang akan mengurangi otonomi wilayah yang luas, namun mendapat respons melalui penindasan berdarah. Puluhan orang dipenjara.

Amendemen yang kontroversial tersebut sejak itu ditarik kembali.