Rincian Pelanggaran HAM Ukraina dan Rusia Menurut Komisi HAM PBB, Termasuk Eksekusi Mati Tawanan

 

JENEWA, KOMPAS.TV - Tim Kantor Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) mendokumentasikan puluhan pembunuhan tawanan perang, penyiksaan, dan pelanggaran lain yang dilakukan Ukraina dan Rusia terhadap satu sama lain yang dapat dianggap sebagai kejahatan perang, menurut laporan yang dirilis pada Jumat (24/3/2023).

Dalam laporan tersebut, terkait perlakuan terhadap tahanan perang yang berada di bawah kekuasaan Federasi Rusia, OHCHR mendokumentasikan pelanggaran HAM berat, dan pelanggaran serius terhadap Hukum Humaniter Internasional yang dapat dianggap sebagai kejahatan perang yang dilakukan setelah penangkapan dan segera setelahnya.

Pelanggaran Berat HAM oleh Pasukan Rusia terhadap Tentara Ukraina, Termasuk Eksekuti Mati Tawanan Perang

Pelanggaran tersebut termasuk eksekusi mati terhadap 15 tahanan perang, penggunaan tahanan perang sebagai perisai manusia, kematian dua tahanan perang yang mengalami luka-luka akibat kurangnya perawatan medis, dan penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi lainnya untuk memperoleh informasi.

OHCHR juga mendokumentasikan praktik perampokan yang meluas terhadap milik tahanan perang dan evakuasi dalam kondisi yang tidak manusiawi, seperti di dalam kendaraan yang penuh sesak dengan tangan terikat dan mata tertutup, tanpa akses ke air atau toilet.

Dari 203 tahanan perang Ukraina yang diwawancarai oleh OHCHR, 136 jatuh ke tangan Federasi Rusia setelah penyerahan mereka dinegosiasikan antara pasukan yang berseteru.

OHCHR tidak mendokumentasikan pelanggaran Hukum Humaniter Internasional Saat Sengketa Bersenjata maupun Hukum HAM Internasional yang signifikan selama penangkapan personel Ukraina yang penyerahannya dinegosiasikan.

Para perwira senior, dan dalam satu kesempatan pengamat internasional, hadir selama penyerahan dinegosiasikan dari kelompok besar personil Ukraina, terutama di Mariupol.

Ini berkontribusi pada perlindungan di tempat untuk tahanan perang dan menempatkan mereka pada risiko yang lebih rendah untuk disiksa atau diperlakukan dengan tidak manusiawi setelah penangkapan.

Baca Juga: Penyelidik PBB Tuduh Rusia Lakukan Kejahatan Perang atas Deportasi Paksa Anak-anak Ukraina

OHCHR mengidentifikasi 48 tempat penahanan tahanan perang di Federasi Rusia dan di wilayah Ukraina yang diduduki oleh Rusia.

Lebih dari 75 persen tahanan perang yang diwawancarai oleh OHCHR ditahan sementara atau selama seluruh periode penahanan di fasilitas penjara, dianggap melanggar kewajiban Hukum Humaniter Internasional (IHL), karena mereka tidak dapat ditahan dalam pengurungan yang ketat.

Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional Saat Sengketa Bersenjata dan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional tercatat dalam 32 tempat yang terkait dengan kondisi buruk dalam penahanan (kamar, makanan, kebersihan dan perhatian medis), penolakan komunikasi dengan dunia luar yang mempengaruhi baik tawanan perang maupun keluarga mereka, penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya, kerja paksa yang melanggar aturan IHL, dan kurangnya akses untuk pengawas independen.

Di sebagian besar tempat penahanan, pelanggaran sangat luas dan persisten. OHCHR mendokumentasikan lima kasus di mana tawanan perang pria meninggal setelah disiksa atau diperlakukan buruk, dan empat kasus di mana tawanan perang pria meninggal karena kurangnya perhatian medis selama penahanan.

Melalui wawancara individu dengan 24 tawanan perang wanita, OHCHR menemukan tawanan perang wanita yang berada di tangan Federasi Rusia diperlakukan secara berbeda dengan tawanan perang pria.

Wanita diinternir secara terpisah dari pria dan umumnya lebih sedikit mengalami kekerasan fisik, terutama bentuk yang paling parah, dan menikmati kondisi yang lebih baik selama evakuasi dan pemindahan antara tempat penahanan.

Namun, dalam 17 kasus, tawanan perang wanita yang diinternir di fasilitas penahanan praperadilan dan penjara di Donetsk atau di Federasi Rusia, mengalami pemukulan, elektrokusi, dipaksa telanjang, pemeriksaan rongga tubuh dan ancaman kekerasan seksual.

Tawanan perang wanita yang diwawancarai oleh OHCHR juga tidak diberikan akses ke layanan kesehatan seksual dan reproduktif.

Di wilayah Donetsk yang diduduki Rusia, OHCHR mendokumentasikan sebelas kasus pengadilan pidana terhadap tawanan perang Ukraina karena hanya berpartisipasi dalam pertempuran.

OHCHR juga mendokumentasikan penggunaan penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya untuk mengekstraksi pengakuan dan kesaksian; penolakan hak untuk diadili oleh pengadilan yang secara teratur dibentuk, independen dan tidak memihak; dan pelanggaran hak untuk memiliki penasihat hukum pilihan sendiri.

Baca Juga: China Minta Komisi HAM PBB Selidiki Pelanggaran HAM Amerika Serikat, Termasuk Penembakan Anak-Anak

Pelanggaran Berat HAM oleh Pasukan Ukraina terhadap Tentara Rusia, Termasuk Eksekuti Mati Tawanan Perang

Terkait perlakuan terhadap tawanan perang oleh Ukraina, OHCHR juga mendokumentasikan kasus eksekusi mati terhadap minimal 25 tawanan perang tentara Rusia pada saat penangkapan, melalui informasi yang dikumpulkan dari sumber terbuka, kunjungan langsung, dan wawancara dengan saksi.

Kasus semacam itu merupakan pelanggaran berat terhadap HAM internasional dan pelanggaran serius terhadap Hukum Humaniter Internasional yang mungkin merupakan kejahatan perang.

OHCHR juga mendokumentasikan kasus penyiksaan atau bentuk lain dari perlakuan tidak manusiawi terhadap 113 tawanan perang, banyak dari mereka mengalami pemukulan, penendangan, atau, dalam jumlah lebih sedikit, tikaman.

Hal tersebut terjadi pada berbagai tahapan penahanan, tetapi terutama selama penangkapan, interogasi pertama, atau evakuasi ke tempat penahanan.

Banyak tawanan perang melaporkan kondisi yang buruk dan sering kali menghina, selama evakuasi mereka ke kamp transit dan tempat penahanan permanen, terutama terpaksa memadati kendaraan yang terlalu penuh, sering kali setengah telanjang, dengan tangan terikat di belakang punggung.

OHCHR mendokumentasikan kasus kondisi penahanan yang tidak memadai di 8 dari 31 fasilitas transit dan permanen yang dikelola oleh Pemerintah Ukraina.

OHCHR juga mendokumentasikan kasus penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, termasuk "pukulan sambutan" di koloni pemasyarakatan di Dnipro dari Maret hingga Mei 2022.

OHCHR menyambut baik pendirian kamp tawanan perang oleh Ukraina di wilayah Lviv seperti yang diwajibkan oleh aturan Hukum Humaniter Internasional tentang tempat dan kondisi penahanan serta keamanan tawanan perang.

Namun, OHCHR memiliki kekhawatiran terkait dengan kurangnya makanan, suhu dingin di tempat tinggal, dan perlakuan yang menghina.

OHCHR juga mencatat sejumlah besar tawanan perang tetap ditahan di fasilitas pemasyarakatan, yang merupakan pelanggaran kewajiban Hukum Humaniter Internasional, karena mereka tidak boleh ditahan dalam tahanan yang terlalu ketat.

OHCHR mengidentifikasi pola pelanggaran terkait proses pidana yang dilakukan oleh otoritas Ukraina terhadap tawanan perang dari kelompok bersenjata yang berhubungan dengan Rusia.

Baca Juga: Departemen HAM PBB: Serangan Rudal Rusia ke 10 Kota Ukraina Bisa Menjadi Kejahatan Perang

Pelanggaran hak asasi manusia oleh Ukraina dan Rusia termasuk pengadilan atas tindakan yang dianggap sebagai partisipasi dalam pertempuran, serta pelanggaran hak untuk persidangan yang adil, terutama hak untuk mempersiapkan pembelaan dan mendapatkan konsultasi hukum dari pihak yang dipilih sendiri.

Selain itu, terdapat pengakuan yang diperoleh dengan janji pembebasan cepat selama pertukaran tawanan perang dan persidangan yang terburu-buru oleh pengadilan yang mungkin kurang imparsial.

Laporan pertama dari misi kantor HAM PBB di Ukraina tentang perlakuan terhadap tawanan perang dirilis bersamaan dengan update pelanggaran hak asasi manusia secara umum selama periode enam bulan yang berakhir pada Januari.

Laporan ini berdasarkan wawancara dengan sekitar 400 tawanan perang, separuh dari mereka adalah warga Ukraina yang dibebaskan dan separuh lagi adalah warga Rusia yang ditawan di Ukraina.

Laporan OHCHR berfokus pada perlakuan terhadap tawanan perang oleh pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata internasional sejak serangan berskala besar oleh Federasi Rusia terhadap Ukraina pada 24 Februari 2022.

Laporan ini mencakup periode dari 24 Februari 2022 hingga 23 Februari 2023 dan didasarkan pada temuan Misi Pemantauan Hak Asasi Manusia di Ukraina.

Laporan ini meneliti pelanggaran Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional (IHRL) terkait perlakuan terhadap tawanan perang selama semua tahap penahanan - mulai dari penangkapan hingga penahanan dan repatriasi mereka.

Pemerintah Ukraina memberikan akses penuh dan rahasia kepada OHCHR untuk mengunjungi tawanan perang di tempat penahanan resmi, yang diakui oleh OHCHR dengan sangat menghargai.

Selain itu, Badan Layanan Penjara Negara dan Kantor Jaksa Agung aktif terlibat dengan OHCHR terkait keprihatinan yang diungkapkan mengenai perlakuan terhadap tawanan perang.

OHCHR tidak diberikan akses ke tawanan perang yang ditahan oleh Federasi Rusia meskipun mengajukan permintaan berulang kali.

Pada satu kesempatan, pada 19 Agustus 2022, OHCHR diizinkan untuk bertemu dengan sekelompok 13 tawanan perang pria Ukraina yang ditahan di fasilitas penahanan pra-persidangan (SIZO) di Luhansk. Namun, OHCHR tidak diizinkan untuk melakukan wawancara rahasia.