Xi Jinping: Keamanan Jadi Pondasi Pembangunan China ke Depan

Dalam menghadapi kondisi ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19, kesenjangan pendapatan dan kekayaan yang semakin membesar, serta penurunan jumlah penduduk, ia menyerukan pertumbuhan ekonomi yang "wajar" dengan fokus pada peningkatan kualitas ekspansi tersebut.

Kebijakan baru harus memprioritaskan peningkatan permintaan domestik, mendorong inovasi dan mandiri dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan sektor industri, dan mempromosikan pembangunan rendah karbon, katanya.

Perdana Menteri baru, Li Qiang, mengatakan China akan meningkatkan kapasitasnya dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi dalam konferensi media pada hari Senin.

"Kami akan melakukan upaya lebih besar... untuk menciptakan pola pembangunan baru dan mengonsentrasikan upaya kami pada mendorong pengembangan berkualitas tinggi," katanya.

Baca Juga: China Bantah Punya Motif Terselubung Damaikan Saudi-Iran: Biar Timteng Jadi Tuan di Tanah Sendiri

Li juga berjanji untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih baik bagi perusahaan swasta di China dan mendorong pemerintah untuk membentuk hubungan yang lebih erat dengan pengusaha.

Pertemuan parlemen selama seminggu terakhir, yang melihat Kongres Rakyat Nasional (KRN) memilih untuk secara resmi mengonfirmasi posisi pemerintah, menyelesaikan transisi kepemimpinan yang dimulai pada Kongres Partai Komunis China pada tahun 2022.

Selama pertemuan yang diadakan dua kali dalam setiap dekade pada Oktober, Xi menumpuk Komite Tetap Politbiro - puncak kekuasaan di China - dengan orang-orang yang setia, termasuk Perdana Menteri Li.

Pada Jumat lalu, KRN secara bulat menyetujui Xi sebagai presiden dan kepala Komisi Militer Pusat, memperkuat posisinya sebagai pemimpin paling berkuasa di China sejak Mao Zedong.

Mulai akhir tahun 1970-an, para pemimpin China berupaya untuk memisahkan partai dan negara serta berbagi kekuasaan antara presiden dan perdana menteri.

Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada satu orang yang punya terlalu banyak kekuasaan dalam tangannya, untuk mencegah terulangnya kekacauan Revolusi Kebudayaan, sambil menjamin batas waktu dua periode.

Namun, ini dibatalkan oleh Xi pada tahun 2018.