Arab Saudi dan Iran Sepakat Pulihkan Hubungan Diplomatik dengan Bantuan China

DUBAI, KOMPAS.TV — Iran dan Arab Saudi pada Jumat (10/3/2023) kemarin setuju memulihkan hubungan diplomatik dan membuka kembali kedutaan besar setelah tujuh tahun ketegangan antara kedua negara.

Terobosan diplomatik besar dengan perantara China ini menurunkan kemungkinan konflik bersenjata antara kedua rival di Timur Tengah itu baik secara langsung maupun dalam konflik proksi di seluruh wilayah.

Seperti laporan Associated Press, Sabtu (11/3), perjanjian ini dicapai di Beijing selama gelaran Kongres Rakyat Nasional, merupakan kemenangan diplomatik besar bagi China ketika negara-negara Arab di Teluk melihat Amerika Serikat mundur perlahan dari Timur Tengah yang lebih luas.

Kegembiraan juga datang ketika para diplomat mencoba mengakhiri perang panjang di Yaman, konflik di mana baik Iran maupun Arab Saudi terlibat secara mendalam.

Kedua negara merilis komunikasi bersama tentang perjanjian dengan China, yang memfasilitasi kesepakatan ini ketika Presiden Xi Jinping dianugerahi masa jabatan lima tahun ketiganya sebagai pemimpin pada Jumat sebelumnya.

Video di media negara Iran menunjukkan Ali Shamkhani, sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, dengan penasihat keamanan nasional Saudi Musaad bin Mohammed al-Aiban dan Wang Yi, diplomat senior China.

Pernyataan bersama itu menyerukan pemulihan hubungan dan membuka kembali kedutaan besar "dalam jangka waktu maksimal dua bulan." Pertemuan oleh menteri luar negeri mereka juga direncanakan.

Dalam video itu, Wang dapat terdengar memberikan "ucapan selamat yang tulus" pada kedua negara atas "kebijaksanaannya."

Baca Juga: Obesitas Mengancam Arab Saudi, Pemerintah Gaungkan Reformasi Anti-Kegemukan

"Kedua belah pihak menunjukkan ketulusan," kata Wang Yi.

"China sepenuhnya mendukung kesepakatan ini."

Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyambut dekatnya hubungan antara Arab Saudi dan Iran dan berterima kasih kepada China atas peran mereka.

"Hubungan tetangga yang baik antara Iran dan Arab Saudi sangat penting untuk stabilitas di wilayah Teluk," kata juru bicara PBB Stéphane Dujarric di markas besar PBB.

China, yang bulan lalu menjadi tuan rumah Presiden Iran Ebrahim Raisi adalah pembeli minyak Saudi nomor satu.

Xi datang ke Riyadh bulan Desember untuk pertemuan dengan negara-negara Arab di Teluk yang kaya akan minyak karena penting untuk pasokan energi China.

Kantor berita negara Iran IRNA mengutip Shamkhani yang menyebut pembicaraan tersebut "jelas, transparan, komprehensif, dan konstruktif."

"Menghilangkan salah pengertian dan pandangan masa depan dalam hubungan antara Tehran dan Riyadh pasti akan menyebabkan meningkatnya stabilitas dan keamanan regional, serta meningkatkan kerja sama di antara negara-negara Teluk Persia dan dunia Islam dalam mengelola tantangan saat ini," kata Shamkhani.

Al-Aiban berterima kasih kepada Irak dan Oman yang telah berperan sebagai mediator antara Iran dan Arab Saudi, seperti yang disampaikan dalam pernyataannya melalui Saudi Press Agency.

"Sementara kami menghargai apa yang telah kami capai, kita berharap kami dapat terus melanjutkan dialog yang konstruktif," ujar pejabat Arab Saudi tersebut.

Seperti diketahui, ketegangan antara Iran dan Arab Saudi telah berlangsung lama. Arab Saudi memutuskan hubungan dengan Iran tahun 2016 setelah demonstran menyerbu pos diplomatik Saudi di sana.

Arab Saudi menjatuhkan hukuman mati terhadap seorang ulama Syiah terkemuka bersama dengan 46 orang lainnya beberapa hari sebelumnya, yang memicu demonstrasi.

Baca Juga: Menlu Arab Saudi Pertama Kalinya Kunjungi Ukraina, Langsung Gelontorkan Bantuan Rp6,1 Triliun

Saat itu, Pangeran Mahkota Mohammed bin Salman, yang saat itu masih menjabat sebagai deputi, mulai naik ke tampuk kekuasaan.

Putra dari Raja Salman tersebut sebelumnya membandingkan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dengan Adolf Hitler dari Jerman Nazi, dan mengancam akan menyerang Iran.

Sejak saat itu, Amerika Serikat (AS) menarik diri secara sepihak dari kesepakatan nuklir Iran dengan kekuatan dunia pada 2018.

Iran dituduh melakukan serangkaian serangan setelah itu, termasuk satu yang menargetkan industri minyak terbesar di Arab Saudi pada tahun 2019, yang sementara waktu membuat produksi minyak negara tersebut turun setengahnya.

Meskipun awalnya pemberontak Houthi yang didukung Iran di Yaman mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut, negara-negara Barat dan para ahli menyalahkan Teheran.

Iran membantah dan juga membantah melakukan serangan lain yang kemudian diatribusikan kepadanya.

Agama juga memainkan peran penting dalam hubungan mereka. Arab Saudi, yang menjadi rumah bagi Ka'bah dan kiblat shalat umat Islam, menggambarkan dirinya sebagai negara Sunni terkemuka di dunia.

Sementara itu, teokrasi Iran memandang dirinya sebagai pelindung minoritas Syiah Islam.

Kedua kekuatan ini punya kepentingan yang saling bersaing di tempat lain, seperti dalam krisis di Lebanon dan dalam pemulihan Irak setelah invasi AS tahun 2003 yang menggulingkan Saddam Hussein.

Pemimpin milisi dan kelompok politik Lebanon yang didukung Iran, Hezbollah, Hassan Nasrallah, mengatakan kesepakatan tersebut bisa "membuka horison baru" di Lebanon, sementara Suriah, dan Yaman. Irak, Oman, dan Uni Emirat Arab juga memuji kesepakatan tersebut.

Diplomat terkemuka Pakistan, Bilawal Bhutto Zardari, yang merupakan Ketua Dewan Menteri Luar Negeri Organisasi Kerja Sama Islam, memuji China karena "mendorong penyelesaian sengketa, bukan mendorong sengketa yang berkelanjutan."

Kristian Coates Ulrichsen, seorang fellow peneliti di Rice University's Baker Institute yang lama mempelajari wilayah tersebut mengatakan Arab Saudi mencapai kesepakatan dengan Iran setelah Uni Emirat Arab mencapai pemahaman serupa dengan Tehran.

Baca Juga: Arab Saudi Geger, Gurun Pasir Menjelma Jadi Lautan Lavender Liar Ungu, Warga Antusias Berwisata

"Pengurangan ketegangan dan de-eskalasi ini berlangsung selama tiga tahun dan ini dipicu oleh pengakuan Arab Saudi bahwa tanpa dukungan AS yang tanpa syarat, mereka tidak dapat memproyeksikan kekuatan terhadap Iran dan wilayah lainnya," katanya.

Pangeran Mohammed, yang sekarang fokus pada proyek konstruksi besar-besaran di dalam negeri, kemungkinan ingin menarik diri dari perang di Yaman, tambah Ulrichsen. "Ketidakstabilan bisa menimbulkan banyak kerusakan bagi rencananya," katanya.

Houthi merebut ibu kota Yaman, Sanaa, pada 2014 dan memaksa pemerintah yang diakui secara internasional untuk mengasingkan diri di Arab Saudi.

Koalisi yang dipimpin oleh Arab Saudi bersenjatakan senjata dan intelijen Amerika Serikat memasuki perang di pihak pemerintah pengasingan Yaman pada tahun 2015. Tahun-tahun pertempuran yang tidak jelas menciptakan bencana kemanusiaan dan mendorong negara termiskin di dunia Arab ke ambang kelaparan.

Gencatan senjata selama enam bulan, yang merupakan gencatan senjata terpanjang dalam konflik Yaman, berakhir pada bulan Oktober. Negosiasi telah berlangsung belakangan ini, termasuk di Oman, yang lama menjadi perantara antara Iran dan AS. Beberapa orang berharap mencapai kesepakatan sebelum bulan Ramadan yang dimulai pada bulan Maret.

Iran dan Arab Saudi melakukan pembicaraan yang tidak teratur dalam beberapa tahun terakhir, tetapi tidak jelas apakah Yaman menjadi dorongan bagi detente baru ini.

Jurubicara pemberontak Yaman, Mohamed Abdulsalam, tampaknya menyambut baik kesepakatan tersebut dalam sebuah pernyataan yang juga mengecam AS dan Israel.

"Wilayah ini membutuhkan kembalinya hubungan normal antara negara-negaranya, melalui mana masyarakat Islam dapat mengembalikan keamanan yang hilang sebagai hasil dari campur tangan asing, dipimpin oleh zionis dan Amerika," katanya.

Baca Juga: Arab Saudi Kirim Astronot Perempuan Pertama ke Stasiun Luar Angkasa Internasional ISS

Bagi Israel, yang ingin memperbaiki hubungan dengan Arab Saudi meskipun Palestina tetap tanpa negara sendiri, penyelesaian ketegangan Riyadh dengan Iran dapat mempersulit perhitungan regionalnya sendiri.

Pemerintah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak memberikan komentar langsung pada hari Jumat. Netanyahu, yang tengah tertekan secara politik di dalam negeri, telah mengancam tindakan militer terhadap program nuklir Iran karena semakin mendekati tingkat senjata. Riyadh yang mencari perdamaian dengan Tehran mengambil salah satu sekutu potensial untuk melakukan serangan.

Belum jelas apa arti kesepakatan ini bagi Amerika Serikat. Meskipun selama ini dianggap menjamin keamanan energi Timur Tengah, pemimpin regional semakin waspada terhadap niat Washington setelah penarikan yang kacau dari Afghanistan tahun 2021. Departemen Luar Negeri AS tidak segera merespons permintaan komentar.

Gedung Putih menentang gagasan bahwa kesepakatan Arab Saudi-Iran di Beijing menunjukkan meningkatnya pengaruh China di Timur Tengah.

"Saya sangat menolak gagasan bahwa kami mundur di Timur Tengah – jauh dari itu," kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional, John Kirby.

Dia menambahkan, "Masih belum jelas apakah Iran akan memenuhi sisi kesepakatan mereka. Ini bukan rezim yang biasanya menghormati kata-katanya."

Mark Dubowitz, kepala Yayasan untuk Pertahanan Demokrasi, yang menentang kesepakatan nuklir Iran, mengatakan hubungan kembali antara Iran dan Arab Saudi melalui mediasi China "merugikan kepentingan Amerika," dan menekankan "Beijing sangat menyukai status quo."

Namun, Trita Parsi dari Institut Quincy, yang menganjurkan keterlibatan dengan Iran dan mendukung kesepakatan nuklir, menyebutnya "berita baik untuk Timur Tengah, karena ketegangan antara Arab Saudi dan Iran menjadi pendorong ketidakstabilan."

Dia menambahkan "China muncul sebagai pemain yang dapat menyelesaikan perselisihan bukan hanya menjual senjata ke pihak yang bertikai," dan menekankan Timur Tengah yang lebih stabil juga bermanfaat bagi Amerika Serikat.