China Ingin Rusia dan Ukraina Berdamai, Ajukan 12 Poin Penyelesaian

BEIJING, KOMPAS.TV - China menegaskan keinginannya agar Rusia dan Ukraina segera berdamai setelah konflik berkepanjangan kedua negara telah memasuki waktu setahun.

Sejak Rusia meluncurkan invasi ke Ukraina, pada 24 Februari 2022 hingga saat ini, Jumat (24/2/2023), belum ada tanda-tanda perang akan berhenti.

Kementerian Luar Negeri China pun mengajukan proposal untuk kesepakatan politik demi menghentikan krisis di Ukraina.

Pada 12 poin penyelesaian yang diajukan oleh China, di dalamnya termasuk seruan untuk de-eskalasi dan gencatan senjata.

Baca Juga: Zelenskyy Percaya Diri di Setahun Invasi Rusia ke Ukraina: Kami Pasti Menang

“Semua pihak harus menunjukkan rasionalitas dan pengendalian diri, menghindari memicu ketegangan atau mengambil langkah-langkah untuk memperparah konflik, mencegah eskalasi lebih lanjut dan mencegah situasi lepas kendali,” bunyi proposal tersebut dikutip dari TASS.

 

Proposal itu juga menyebutkan untuk membantu kontak antara Rusia dan Ukraina, serta dimulainya kembali dialog langsung, mempromosikan de-eskalasi bertahap, sampai tembakan dan permusuhan berhenti.

“Negosiasi perdamaian harus dimulai. Diagol dan negosiasi adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan krisis di Ukraina. Semua upaya yang ditujukan untuk menyelesaikan krisis secara damai perlu didorong dan didukung,” ujarnya.

Selain itu, China juga menyerukan agar semua negara perhatian, dan meringankan kepentingan dan kekhawatiran keamanan semua negara dengan cara yang tepat.

Kementerian Luar Negeri China juga menegaskan mentalitas Perang Dingin sudah mulai harus ditinggalkan.

“Keamanan satu negara tidak boleh dipastikan dengan merusak keamanan negara lain, dan keamanan regional tak dapat dipertahankan melalui penguatan dan perluiasan blok militer,” tuturnya.

China juga menyerukan agar krisis kemanusiaan di Ukraina segera diselesaikan, dan mencegahnya agar tak menyeberang.

China juga mendukung pertukaran tahanan Rusia dan Ukraina, serta menyerukan untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk itu.

Dokumen tersebut juga menekankan bahwa semua pihak dalam konflik harus mematuhi hukum kemanusiaan internasional, menghindari serangan terhadap warga sipil dan fasilitas sipil, melindungi perempuan dan anak-anak serta membela hak-hak dasar tawanan perang.

Baca Juga: China Wajib Khawatir, Taiwan Bakal Kirim 500 Tentara ke AS untuk Latihan Militer Gabungan

Selain itu juga menyerukan untuk membastikan bahwa ekspor gandum dan biji-bijian ke pasar global terus berlanjut.

Dokumen itu pun mendesak untuk mencegah proliferasi senjata nuklir dan menghindari krisis nuklir, serta seruan untuk menjaga keamanan pembangkit listrik tenaga nuklir.

Kementerian Luar Negeri China juga menentang sanksi unilateral atas krisis di Ukraina, yang dijatuhkan tanpa keputusan yang relevan dari Dewan Keamanan (DK) PBB.

Juga menyerukan upaya bersama untuk memitigasi krisis dan pengaruhnya terhadap kerja sama global di sektor keuangan, perdagangan, pangan dan transportasi.