LONDON, KOMPAS.TV - Pejabat penegak hukum tertinggi Amerika Serikat (AS) mengumumkan pembentukan "strike force teknologi disruptif" atau pasukan penggempur teknologi yang bersifat disruptif, Kamis (16/2/2023). Satuan baru ini bertugas melindungi teknologi AS dari musuh-musuh asing dan ancaman keamanan nasional lainnya.
Wakil Jaksa Agung AS Lisa Monaco, pejabat nomor 2 di Departemen Kehakiman AS, mengumumkan pembentukan satuan serang baru itu dalam pidatonya di London di Chatham House, seperti dilaporkan oleh Straits Times, Kamis (16/2/2023).
Inisiatif ini, kata dia, akan menjadi upaya bersama antara Departemen Kehakiman dan Perdagangan AS, dengan tujuan untuk menghalangi lawan yang "mencoba menyerap teknologi terbaik kita," kata Monaco dalam catatan pers.
"Kami akan menggunakan intelijen dan analisis data untuk menargetkan pelaku ilegal, meningkatkan kemitraan publik-swasta untuk memperkuat rantai pasokan, dan mengidentifikasi peringatan dini tentang ancaman terhadap aset penting kami, seperti semikonduktor," ujar Monaco.
Departemen Kehakiman dalam beberapa tahun terakhir semakin fokus membawa kasus pidana untuk melindungi kekayaan intelektual korporat, rantai pasokan AS, dan data pribadi tentang warga AS dari musuh-musuh asing, baik melalui serangan siber, pencurian, atau penghindaran sanksi.
Pejabat penegak hukum telah berkali-kali mengatakan bahwa China secara jauh tetap menjadi ancaman terbesar bagi inovasi teknologi dan keamanan ekonomi AS - pandangan yang diulang Monaco lagi pada Kamis.
"Doktrin 'fusi sipil-militer' China berarti bahwa setiap kemajuan oleh perusahaan China dengan aplikasi militer harus dibagikan dengan negara," kata Monaco.
"Jadi jika sebuah perusahaan yang beroperasi di China mengumpulkan data Anda, maka kemungkinan besar pemerintah China mengaksesnya."
Baca Juga: Perusahaan Chip Komputer Besar Tuduh Eks Pekerja di China Curi Teknologi, Bukan Pertama Kalinya
Sumber : Kompas TV/Straits Times
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.