Indonesia Anggap Penyelesaian Isu Myanmar Mendesak, Pengamat: Insentif Bisa Jadi Solusi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Dirjen Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI Sidharto R Suryodipuro menegaskan krisis Myanmar yang dipicu kudeta militer pada Februari 2021 menjadi isu yang mendesak untuk segera diselesaikan.

Menurut Sidharto, kudeta militer memicu krisis politik dan kemanusiaan yang serius, dengan dampak meluas tidak hanya untuk Myanmar sendiri.

“Ini juga menyalahi ketentuan dalam Piagam ASEAN yang jelas disebutkan mengenai pemerintah konstitusional. Jadi ini masalah yang mendesak untuk segera diselesaikan,” kata Sidharto di sela-sela acara “Kick Off Keketuaan ASEAN Indonesia 2023” di Bundaran HI, Jakarta, Minggu.

Sementara itu pengamat hubungan internasional dari Universitas Gadjah Mada Randy Nandyatama berpendapat bahwa insentif bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi krisis politik di Myanmar.

Dalam upaya membantu mempercepat penyelesaian krisis di Myanmar, Indonesia menegaskan akan konsisten memimpin ASEAN untuk mengimplementasikan Konsensus Lima Poin (5PC) yang telah disepakati para pemimpin ASEAN pada April 2021.

Konsensus Lima Poin adalah keputusan para pemimpin ASEAN setelah pertemuan khusus, yang juga dihadiri oleh pemimpin junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing, untuk membantu negara itu mengatasi krisis politiknya.

Konsensus tersebut menyerukan penghentian kekerasan, dialog dengan semua pemangku kepentingan, menunjuk utusan khusus untuk memfasilitasi mediasi dan dialog, mengizinkan ASEAN untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Myanmar, serta mengizinkan utusan khusus ASEAN untuk berkunjung dan bertemu dengan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar.

Baca Juga: Menlu Retno Ungkap Arti Tema Keketuaan ASEAN Indonesia 2023: Relevansi hingga Ekonomi

Selain menjabat ketua ASEAN tahun ini, Menlu RI akan menjalankan tugasnya sebagai Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar, sebagaimana dilakukan dua ketua ASEAN sebelumnya yaitu Brunei Darussalam dan Kamboja yang menunjuk menteri luar negerinya sebagai utusan khusus. 

“Ibu Menlu (Retno Marsudi) sudah membentuk office of the special envoy yang akan membantunya dalam memperkuat bantuan kemanusiaan serta membawa semua pihak dalam dialog,” kata Sidharto.

“Kita berharap dialog di antara para pihak di Myanmar bisa dimulai. Masalahnya mereka punya keberanian untuk melakukan dialog atau tidak? Jadi kuncinya adalah keberanian mereka sendiri untuk melakukan dialog, maka ASEAN akan bantu,” ujarnya.