Indonesia Tegaskan Sikap Keras, Menlu Retno Minta ASEAN Tidak Boleh Didikte Junta Militer Myanmar

JAKARTA, KOMPAS.TV - Indonesia kembali menegaskan sikap kerasnya terhadap junta militer Myanmar. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi hari Kamis, (29/12/2022) di Jakarta menegaskan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ASEAN tidak boleh didikte oleh junta militer Myanmar.

Menlu Retno menegaskan Konsensus Lima Poin ASEAN harus menjadi satu-satunya rujukan keterlibatan ASEAN dengan junta militer Myanmar.

“Dalam mekanisme ASEAN, hanya dikenal satu track dalam engagement dengan Myanmar yaitu dengan rujukan utama implementasi Konsensus Lima Poin. Tidak ada track lainnya,” kata Retno dalam konferensi pers bersama Menlu Malaysia Zambry Abdul Kadir di Jakarta hari Kamis, (29/12/2022) seperti laporan Antara.

Menlu Retno lebih lanjut menjelaskan Indonesia dan Malaysia akan bekerja sama untuk memastikan krisis di Myanmar tidak akan menghambat agenda pembangunan masyarakat ASEAN. “ASEAN akan selalu bersama rakyat Myanmar,” tutur Menlu Retno.

Menlu Zambry mengatakan Malaysia dan Indonesia menyambut baik Resolusi 2669 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diadopsi pada 21 Desember 2022, yang mendukung peran utama ASEAN untuk mencari penyelesaian yang aman bagi krisis di Myammar.

“Malaysia dan Indonesia mendukung sepenuhnya Konsensus Lima Poin yang dicapai oleh para pemimpin ASEAN. Konsensus itu adalah rujukan mutlak ASEAN dan harus dilaksanakan secara keseluruhan,” kata Zambry.

Baca Juga: Kepemimpinan Indonesia di ASEAN Diyakini Bisa Dorong Solusi Masalah Pengungsi Rohingya dan Myanmar

“Saya setuju dengan pandangan Ibu Retno bahwa kerja-kerja ASEAN tidak boleh ditentukan oleh junta Myanmar,” ujar Menlu Zambry, menambahkan.

ASEAN sebelumnya telah mengecualikan junta Myanmar dalam pertemuan-pertemuan tingkat tingginya, karena militer dianggap gagal untuk menerapkan Konsensus Lima Poin.

Konsensus tersebut berisi langkah-langkah menuju penyelesaian damai atas konflik yang dipicu kudeta terhadap pemerintahan terpilih Myanmar pada 1 Februari 2021.

Namun, Thailand hari Kamis (22/12/2022) saat menjadi tuan rumah pertemuan untuk membahas krisis di Myanmar,  menghadirkan junta militer.

Beberapa anggota ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Singapura tidak hadir dalam pertemuan itu, sementara, Kamboja, Laos, dan Vietnam memenuhi undangan Thailand.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand Kanchana Patarachoke mengatakan konsultasi tersebut merupakan pertemuan non-ASEAN, tetapi ditujukan untuk melengkapi upaya kolektif ASEAN yang tengah berjalan untuk menemukan resolusi politik yang damai bagi situasi di Myanmar.

Baca Juga: PBB “Serang” Junta Militer Myanmar dengan Resolusi Aung San Suu Kyi Dibebaskan, AS Beri Dukungan

Pertemuan itu disebutkan fokus pada penyediaan bantuan kemanusiaan dan penjajakan berbagai langkah lain untuk mendukung implementasi Konsensus Lima Poin.

Kanchana mengatakan konsultasi itu adalah kali pertama selama lebih dari satu tahun yang di dalamnya para menlu melakukan diskusi secara tatap muka untuk menyediakan ruang diplomatik bagi diskusi yang jujur dan konstruktif. 

Pertemuan itu, ujarnya, juga merupakan keterlibatan pragmatis, terutama untuk negara-negara tetangga yang paling terkena dampak oleh situasi saat ini.

Dalam sebuah pernyataan, menlu Myanmar mengatakan dalam konsultasi informal itu delegasi Myanmar “bertukar pandangan dengan rasa hormat” tentang masalah kerja sama Myanmar dengan ASEAN untuk implementasi konsensus. 

Delegasi Myanmar, ujarnya, juga memberikan informasi yang benar, mencerminkan situasi aktual di lapangan, dan menegaskan kembali posisi Myanmar dalam tinjauan para pemimpin ASEAN yang baru saja diadopsi.

Delegasi tersebut juga dikatkan menyoroti kemajuan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Myanmar di bawah Konsensus Lima Poin dengan kerja sama Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan dalam Manajemen Bencana (AHA Centre).