Pejabat PBB Bertemu Menteri Taliban, Desak Cabut Larangan Staf Perempuan Bekerja di LSM

KABUL, KOMPAS.TV — Pejabat tinggi PBB di Kabul hari Senin, (26/12/2022) bertemu menteri Taliban di Kabul Afghanistan menyusul keputusan Taliban melarang perempuan bekerja di LSM atau organisasi non-pemerintah, kata misi PBB Afghanistan seperti dilaporkan Associated Press, Senin, (26/12/2022).

Larangan Taliban itu mendorong empat lembaga bantuan internasional utama untuk menangguhkan operasi di Afghanistan, meningkatkan kemungkinan bahwa jutaan orang tidak akan bisa menerima bantuan makanan, pendidikan, perawatan kesehatan, dan layanan penting lainnya selama bulan-bulan musim dingin yang keras.

Pejabat kemanusiaan memperingatkan, mengecualikan perempuan dari pekerjaan LSM akan membawa konsekuensi bencana bagi penduduk karena sama saja dengan merampas bantuan penyelamatan nyawa mereka.

Langkah tersebut, yang terbaru dalam pembatasan hak dan kebebasan perempuan di Afghanistan, diumumkan hari Sabtu, (24/12/2022) oleh Qari Din Mohammed Hanif, menteri ekonomi Taliban.

Hal itu dilakukan diduga karena beberapa pegawai LSM perempuan di Afghanistan tidak mengenakan jilbab atau hijab dengan benar.

Hanif saat itu mengatakan, jika ada ormas yang tidak mematuhi perintah tersebut maka izinnya akan dicabut.

 

Misi PBB di Afghanistan mengatakan dalam sebuah tweet bahwa penjabat kepalanya, Ramiz Alakbarov, bertemu dengan Hanif hari Senin dan menyerukan pencabutan larangan tersebut.

“Jutaan warga Afghanistan membutuhkan bantuan kemanusiaan dan menghilangkan penghalang sangat penting,” kata PBB, tanpa memberikan rincian lebih lanjut tentang pertemuan tersebut.

Baca Juga: Taliban Perintahkan Pecat Staf Perempuan, 3 LSM Internasional Pilih Hentikan Operasi Kemanusiaan

Juru bicara Kementerian Perekonomian, Abdul Rahman Habib, mengatakan kepada The Associated Press bahwa pertemuan itu diatur setelah Hanif mengeluarkan perintah kepada LSM.

Keempat lembaga bantuan menghentikan operasi mereka di Afghanistan, mengatakan mereka tidak dapat secara efektif menjangkau orang-orang yang sangat membutuhkan tanpa tenaga kerja wanita mereka.

Save the Children, Komite Penyelamatan Internasional, Dewan Pengungsi Norwegia dan CARE selama ini memberikan layanan dan dukungan penting di tengah kondisi kehidupan rakyat Afghanistan yang merosot tajam.

Islamic Relief mengatakan staf perempuannya sangat penting dalam menyediakan perawatan kesehatan esensial, dan makanan serta mendukung para janda dan yatim piatu.

Lembaga tersebut untuk sementara menangguhkan kegiatan non-penyelamatan nyawa di Afghanistan akibat larangan tersebut, meskipun perawatan kesehatan penyelamat nyawa akan terus berlanjut.

Pengambilalihan Taliban pada pertengahan Agustus 2021 ketika pasukan AS dan NATO berada di minggu-minggu terakhir penarikan setelah 20 tahun perang, membuat ekonomi Afghanistan terpuruk dan membuat jutaan orang jatuh miskin dan kelaparan. Bantuan asing berhenti hanya dalam semalam.

Sanksi terhadap para penguasa Taliban, termasuk penghentian transfer bank dan pembekuan miliaran aset asing Afghanistan membatasi akses Taliban ke institusi global.

Baca Juga: Taliban Larang Perempuan Afghanistan Bekerja di LSM, Dianggap Telah Langgar Aturan Berpakaian

Dana dari lembaga bantuan membantu menopang ekonomi negara yang bergantung pada bantuan sebelum pengambilalihan oleh Taliban.

Qatar, yang memainkan peran kunci dalam memfasilitasi negosiasi yang mengarah pada penarikan pasukan AS dari Afghanistan tahun lalu, menyatakan keprihatinannya pada hari Minggu tentang larangan LSM yang diberlakukan "dengan dalih" bahwa beberapa staf perempuan tidak mematuhi aturan berpakaian Islami yang ditetapkan Taliban untuk perempuan.

Organisasi Kerjasama Islam OKI mengatakan hak-hak dasar perempuan Afghanistan mendapat "pukulan berat lainnya" akibat perintah Taliban tersebut.

Sekretaris jenderalnya, Hissein Brahim Taha, mengatakan langkah itu mencerminkan "kebijakan yang disengaja ... tampaknya berusaha untuk lebih memengaruhi hak-hak perempuan Afghanistan."

Awal pekan lalu, otoritas Taliban Afghanistan menghentikan pendidikan universitas bagi perempuan, memicu kemarahan internasional dan demonstrasi di kota-kota Afghanistan.

Keamanan di Kabul diintensifkan dalam beberapa hari terakhir, dengan peningkatan jumlah pos pemeriksaan, kendaraan lapis baja, pasukan khusus Taliban dan petugas bersenjata di jalanan.

Kementerian Dalam Negeri pemerintah Taliban dan kepala polisi Kabul belum bisa dimintai komentar mengenai keamanan yang diperketat itu.