Malaysia Lantik Kabinet PM Anwar Ibrahim, Komposisinya Dikritik Pedas dan Disebut Penuh Kleptokrat

KUALA LUMPUR, KOMPAS.TV - Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim terus mendapat kecaman, kabinetnya disebut "kleptokrat" saat para menteri baru dilantik di hadapan Raja Sultan Abdullah bin Sultan Ahmad Shah.

Saingan politik dan netizen mempermasalahkan penunjukannya Presiden Umno Zahid Hamidi sebagai Wakil Perdana Menteri, meskipun Zahid terakhir menghadapi 47 tuduhan korupsi di pengadilan.

Anwar juga dikritik karena menyimpan jabatan Menteri Keuangan untuk dirinya sendiri.

Saingan utamanya, Presiden Perikatan Nasional PN Muhyiddin Yassin, yang kini menjadi pemimpin oposisi, mengatakan hal itu akan mengarah pada sentralisasi kekuasaan dan korupsi.

“Tindakan Anwar seperti menjual martabat bangsa hanya karena keinginannya menjadi Perdana Menteri,” kata Tan Sri Muhyiddin, Sabtu (3/12/2022).

“Kabinet kleptokrat yang dibentuk atas dasar kecurangan terhadap amanat rakyat ini tidak punya legitimasi untuk berfungsi sebagai badan eksekutif tertinggi negara,” imbuhnya.

Klaim Muhyiddin atas jabatan perdana menteri digagalkan setelah kehilangan dukungan dari beberapa anggota parlemen UMNO dan koalisi yang awalnya diduga akan memberinya mayoritas parlemen.

Baca Juga: Kabinet Baru Malaysia, PM Anwar Ibrahim Rangkap Menteri Keuangan dan 2 Menteri Juga Jadi Wakilnya

Barisan Nasional yang dipimpin UMNO adalah salah satu dari beberapa koalisi yang setuju membentuk "pemerintahan persatuan" bersama Pakatan Harapan PH yang dipimpin Anwar Ibrahim, dibentuk atas desakan Raja setelah pemilu Malaysia pada 19 November menghasilkan parlemen tanpa mayoritas.

Muhyiddin menolak bergabung dengan pemerintah persatuan, malah memilih PN untuk duduk di bangku oposisi.

Mantan Menteri Perdagangan dan Industri Internasional Rafidah Aziz termasuk di antara mereka yang mempersoalkan penunjukan mantan Menteri Keuangan Tengku Zafrul Aziz sebagai Menteri Perdagangan dan Industri Internasional.

Kandidat UMNO Zabrul Aziz punya koneksi bagus tapi baru pertama kali kalah dalam pemungutan suara ketika dia mencalonkan diri di Kuala Selangor.

Dia mengatakan dalam apa yang disebutnya sebagai “surat terbuka” kepada Anwar di Facebook, “Ada pemandangan buruk ketika Anda menunjuk seseorang yang kalah dalam pemilu…di mana kredibilitasnya?”

Dia juga mempertanyakan penunjukan Zahid “sebagai DPM, tidak kurang”, menunjukkan bahwa Zahid sedang menunggu hasil penyelidikan tuduhan korupsi yang luar biasa panjang.

“Ya, ada yang mengatakan seseorang dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Tetapi jika orang tersebut akhirnya dinyatakan bersalah, maka Anda harus mendapatkan DPM pengganti!” dia menulis.

Baca Juga: Anwar Ibrahim Tolak Mobil Dinas Mercedes S600 usai Tak Ambil Gaji, Minta Pejabat Malaysia Berhemat

Partai Aksi Demokratik DAP, anggota koalisi Pakatan Harapan PH pimpinan Anwar Ibrahim mengatakan penunjukan Zahid bukan berarti sikap antikorupsi partai itu dikorbankan.

“Jika kita tidak membentuk pemerintahan, alternatifnya adalah partai lain yang akan membentuk pemerintahan,” kata sekretaris jenderal partai Anthony Loke dalam konferensi pers.

Loke, yang melanjutkan jabatannya di Kementerian Perhubungan sejak 2018, mengatakan DAP menjanjikan "dukungan tanpa syarat" kepada Anwar sebagai PM dan "bersedia mengorbankan apa saja" termasuk posisi Kabinet untuk memfasilitasi pembentukan pemerintahan baru.

DAP, yang memenangkan 40 kursi, terbanyak di antara entitas koalisi Pakatan Harapan, hanya mendapat empat menteri di Kabinet 28 kursi Anwar Ibrahim.

Ditanya tentang Anwar yang memegang jabatan perdana menteri dan portofolio keuangan, Loke meyakinkan akan ada check and balances di dalam Kabinet.

Baca Juga: Momen Jokowi Beri Selamat Kepada Anwar Ibrahim Usai Terpilih Sebagai Perdana Menteri Malaysia

Secara terpisah, anggota parlemen DAP Gobind Singh Deo mengatakan dia menolak undangan Anwar menjadi menteri untuk fokus pada perannya sebagai anggota parlemen.

Dia pernah menjabat sebagai menteri komunikasi dan multimedia selama pemerintahan PH sebelumnya pada tahun 2018 dan diharapkan mendapat tempat di Kabinet.

Menteri Reformasi Hukum dan Kelembagaan Azalina Othman Said, dari UMNO, memuji Zahid atas “keberanian dalam membawa BN ke tingkat politik yang berbeda, dan (karena berani) naik di atas politik partai terutama dalam iklim ini, untuk mengulurkan tangan melintasi pelaminan demi pembangunan bangsa”.

Dia berjanji mengubah undang-undang yang sudah ketinggalan zaman, termasuk pemisahan kekuasaan jaksa agung dan jaksa penuntut umum.

“Saya juga akan memastikan isu-isu yang belum terselesaikan, termasuk status kewarganegaraan anak-anak yang lahir di luar negeri dari ibu Malaysia, akan terus mengalami kemajuan,” katanya.