PM Jepang Perintahkan Anggaran Pertahanan Dinaikkan Jadi 2 Persen dari PDB, Segini Nilai Rupiahnya

Pemerintah dan partai berkuasa berniat mendongkrak angka tersebut secara signifikan guna memperkuat kemampuan pertahanan negara secara drastis.

Pengeluaran yang tercantum dalam program pertahanan tidak termasuk biaya terkait pertahanan seperti pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan (litbang) oleh pemerintah selain Kementerian Pertahanan dan pembangunan infrastruktur.

Pemerintah Jepang berencana menetapkan kerangka kerja untuk mengalokasikan anggaran terkait keamanan dan anggaran Penjaga Pantai Jepang bersama-sama sebagai pembelanjaan pertahanan secara keseluruhan, dengan tujuan meningkatkan pembelanjaan ini untuk mencapai setidaknya 2 persen dari PDB pada tahun fiskal 2027.

Anggaran pertahanan awal untuk tahun fiskal 2022 adalah 0,96 persen dari PDB. Dengan ukuran ekonomi Jepang saat ini, 2 persen dari PDB akan menjadi sekitar 11 triliun yen per tahun atau setara 1,247 triliun rupiah atau dua kali lipat anggaran yang saat ini berlaku.

Anggaran pertahanan Jepang saat ini adalah 5,4 triliun yen atau sekitar 612,4 triliun rupiah untuk tahun fiskal 2022, dan diperkirakan mencapai 6 triliun yen atau sekitar 680 triliun rupiah untuk tahun fiskal berikutnya.

Pemerintah bermaksud untuk meningkatkan jumlah tersebut setiap tahun hingga tahun fiskal 2027.

Baca Juga: Populasi Jepang Menyusut, Angka Kelahiran 2022 Pecahkan Rekor Terendah, Pemerintah: Ini Krisis!

“Mengingat situasi keamanan saat ini, kami perlu segera memperkuat belanja pertahanan dalam lima tahun,” kata Menteri Pertahanan Yasukazu Hamada kepada wartawan setelah pertemuan dengan Perdana Menteri Fumio Kishida dan Menteri Keuangan Shunichi Suzuki.

"Dia mengatakan kepada kami untuk melakukan segala upaya dalam mengamankan (pendanaan) yang diperlukan dengan cepat dan tegas," kata Hamada.

Untuk memenuhi ukuran rencana pertahanan jangka menengah Jepang, yang akan disusun pada akhir tahun, pemerintah Jepang memutuskan untuk mendapatkan pendanaan dari reformasi pendapatan dan pengeluaran.

“Sebagai negara yang bertanggung jawab, kita harus melakukan upaya maksimal dalam reformasi pengeluaran, tetapi pada saat yang sama sumber pendanaan tetap sangat diperlukan untuk mendukung mereka secara stabil,” kata Hamada mengutip ucapan Kishida.