PM Jepang Perintahkan Anggaran Pertahanan Dinaikkan Jadi 2 Persen dari PDB, Segini Nilai Rupiahnya

TOKYO, KOMPAS.TV - Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida menginstruksikan para menteri untuk menggandakan pengeluaran pertahanan menjadi sekitar 2 persen dari produk domestik bruto (PDB) dalam lima tahun.

Hal itu diungkapkan Menteri Pertahanan Yazukazu Hamada, Senin (28/11/2022). The Straits Times melaporkan, kebijakan itu diambil untuk menghadapi meningkatnya ketegasan China di kawasan.

Sebuah panel ahli memberi nasihat kepada PM Kishida bulan ini, yang merekomendasikan langkah-langkah pajak yang luas untuk membayar kenaikan anggaran dan memperingatkan tentang peningkatan utang yang bisa menyebabkan Jepang, sekutu Amerika Serikat, terkena dampak perubahan pasar internasional.

Pemerintahan Kishida berjanji meningkatkan pengeluaran pertahanan "secara substansial" untuk melawan apa yang dilihat Tokyo sebagai peningkatan ancaman keamanan yang ditimbulkan oleh China.

Anggaran belanja pertahanan direncanakan lebih dari 40 triliun yen atau sekitar 4.538 triliun rupiah dalam lima tahun ke depan mulai tahun fiskal 2023, menurut sumber Yomiuri Shimbun yang dikutip Asia News Network, Senin.

Pemerintah dan partai berkuasa Jepang saat ini sedang berkoordinasi dalam menyusun Program Pertahanan Jangka Menengah.

Tujuan yang ingin dicapai pada akhir jangka waktu lima tahun pada tahun fiskal 2027 adalah agar pengeluaran pertahanan ini, ditambah pengeluaran terkait seperti penelitian dan pengembangan keamanan, mencapai setidaknya 2 persen dari PDB negara.

Meskipun Jepang bukan anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), angka ini akan menempatkan negara itu setara dengan pedoman NATO untuk para anggotanya.