Usai Pemilu Malaysia, Pakatan Harapan dan Barisan Nasional Belum Capai Kata Sepakat untuk Koalisi

Langkah itu dinilai kontroversial karena PH telah lama menjadikan antikorupsi sebagai prinsip inti dari agenda politiknya, sementara anggota UMNO dianggap penuh dengan korupsi, tidak terkecuali presiden partai Zahid, yang diadili atas puluhan tuduhan korupsi.

Baca Juga: Pembentukan Koalisi Malaysia Sengit, Barisan Nasional Klaim Belum Diajak Bicara Perikatan Nasional

Pada 2018, UMNO kehilangan kekuasaan untuk pertama kalinya dalam sejarah enam dekade Malaysia akibat kemarahan publik atas skandal 1MDB, di mana miliaran dolar dana publik dimaling.

“Zahid tidak akan diberikan posisi pemerintah dan tidak akan ada campur tangan dalam kasus pengadilannya. Ini adalah keputusan yang sulit tetapi kita harus mengenali musuh yang lebih besar. PAS tidak diperbolehkan dalam pemerintahan,” kata seorang anggota dewan pimpinan DAP kepada The Straits Times.

PAS, anggota Perikatan Nasional yang dipimpin Muhyiddin Yassin, muncul sebagai partai terbesar di parlemen dengan 44 kursi setelah pemilu pada Sabtu lalu, dan lama mendukung pandangan Islamis yang menurut para kritikus melanggar kebebasan pribadi.

Ketua Pemuda PKR Adam Adli, yang terkenal dengan kampanyenya melawan kleptokrasi, mengatakan bahwa Barisan Nasional dan Pakatan Harapan harus bekerja sama.

“Kalau ada kerja sama, pasti ada syaratnya,” ujarnya menanggapi pertanyaan media di hotel tersebut, Sabtu.

Baik Pakatan Harapan Anwar Ibrahim dan Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin, dengan masing-masing 82 dan 79 anggota parlemen, membutuhkan dukungan dari anggota parlemen Barisan Nasional untuk mencapai mayoritas sederhana minimal 112 kursi di badan legislatif dengan 222 kursi.

Tetapi The Straits Times, Minggu malam, melaporkan, UMNO sangat terpecah, dengan beberapa pemimpin meminta Zahid, yang ingin mengikat 30 anggota parlemen Barisan Nasional untuk mendukung Pakatan Harapan, mengundurkan diri.

Baca Juga: Malaysia Gelar Pemilu Hari Ini, Koalisi Partai Bersaing Sengit Memperebutkan Suara Pemilih Muda

Sekitar 20 anggota parlemen UMNO ingin mendukung Perikatan Nasional, dan beberapa tokoh terkemuka di UMNO yakin partai tersebut harus tetap menjadi oposisi, setelah mengalami kekalahan terburuknya.

Namun, Zahid bersikeras setiap janji dukungan tertulis untuk kandidat perdana menteri mana pun sebelumnya tidak sah karena melanggar sumpah yang dilakukan oleh kandidat Barisan Nasional untuk mematuhi keputusan kolektif koalisi.

Dalam tanggapan langsung, Menteri Pertahanan Senior sementara Hishammuddin Hussein, dikatakan memimpin kelompok pro-Perikatan Nasional, bersikeras dia tidak akan bekerja dengan Anwar Ibrahim dan DAP.

“No Anwar, No DAP. Mereka yang merasa bisa memecat saya karena berpegang pada sikap ini, coba saja,” kata mantan wakil presiden UMNO itu, mengacu pada resolusi majelis umum partai tahun lalu.

Gabungan Parti Sarawak, yang meraih 22 dari 31 kursi negara bagian, menyatakan pada Minggu, dukungannya untuk mantan perdana menteri Muhyiddin, menempatkan presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia di posisi terdepan.

Raja Malaysia yang ditugaskan untuk menentukan siapa yang mungkin mendapatkan kepercayaan mayoritas di legislatif, memutuskan pada Minggu bahwa mengingat situasi parlemen hasil pemilu, partai dan anggota parlemen independen harus mengajukan koalisi yang dapat membentuk pemerintahan pada Senin pukul 14.00 waktu Kuala Lumpur.