Masih Ngeyel, Bos Junta Militer Myanmar Kembali Tidak Diundang ke KTT ASEAN November Nanti

Penasihat Departemen Luar Negeri AS Derek Chollet mengadakan pembicaraan dengan pemerintah lain dan dengan perwakilan dari Pemerintah Persatuan Nasional yang dideklarasikan sendiri, yang didominasi oleh partai pemimpin sipil terguling Aung San Suu Kyi, selama Sidang Umum PBB awal bulan ini.

Baca Juga: Pensiunan Perwira Senior Myanmar Ditembak Mati di Rumahnya oleh Gerilyawan Pemberontak

Myanmar merencanakan pemilihan baru pada Agustus 2023, tetapi Chollet memperingatkan "tidak ada kemungkinan" pemilu tersebut bisa bebas dan adil.

Pada Rabu, sebuah partai yang terkait junta militer Myanmar menunjuk sekutu dekat Jenderal Min Aung Hlaing sebagai pemimpinnya. Ini menjadi sebuah tanda lebih lanjut bahwa junta tengah bersiap untuk pemilihan.

Anggota eksekutif Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan USDP memilih Khin Yi sebagai ketua baru untuk menggantikan Than Htay, yang mengundurkan diri karena kesehatannya.

Khin Yi, yang menjabat sebagai penjabat ketua partai bulan lalu, secara luas dipandang sebagai sekutu dekat Jenderal Min Aung Hlaing.

Khin Yi adalah menteri imigrasi di bawah pemerintahan saat ini sampai dia mengundurkan diri pada bulan Agustus selama perombakan Kabinet. Ini memicu spekulasi bahwa dia akan mengambil peran yang lebih besar dalam partai.

“Kami akan membuat pengaturan yang diperlukan untuk meningkatkan jumlah anggota partai, pendukung, dan mereka yang akan mendukung partai kami dengan berbagai cara,” kata Khin Yi, Rabu.

Partai yang didukung militer hanya memenangkan 33 kursi dari total 476 kursi di Parlemen dalam pemilihan 2020.

Baca Juga: Bos Junta Militer Myanmar Bertemu Putin secara Resmi di Vladivostok, Apa yang Dibicarakan?

Partai Suu Kyi memenangkan 396 kursi, mendorong USDP untuk menyerukan pemungutan suara baru, dengan alasan kecurangan pemilu.

Hal ini menyebabkan militer melakukan kudeta pada Februari 2021, yang menyebabkan para pemimpin sipil ditangkap.

Hasil pemilu dibatalkan, meskipun pengamat internasional mengatakan pemilihan itu bebas dan adil.

Myanmar dibebani dengan melonjaknya inflasi dan menyusutnya cadangan mata uang asing di tengah sanksi internasional.

Bank Dunia mengatakan ekonomi tetap lemah karena inflasi yang tinggi dan tekanan eksternal yang memburuk.

Junta militer terlibat dalam konflik dengan tentara etnis bersenjata dan pendukung Suu Kyi.

Pasukan Junta telah membunuh lebih dari 2.300 warga sipil dan menangkap lebih dari 15.700 orang lainnya sejak kudeta, menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik.