Gawat, Putin Perintahkan Mobilisasi Tentara untuk Perang Ukraina, Ingin Rekrut 300.000 Tentara

MOSKOW, KOMPAS.TV - Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan mobilisasi parsial di Rusia ketika perang di Ukraina mencapai hampir tujuh bulan, Rabu (21/9/2022).

"Saya memandang perlu untuk mendukung usulan Kementerian Pertahanan dan Staf Umum untuk melakukan mobilisasi parsial di Federasi Rusia," kata Putin dalam pidatonya, Rabu (21/9) seperti laporan TASS.

Putin menambahkan, ia telah menandatangani dekrit yang relevan. Kegiatan mobilisasi akan dimulai langsung pada Rabu (21/9).

Putin juga memperingatkan Barat bahwa "itu bukan gertakan" dan menegaskan bahwa Rusia akan menggunakan semua cara yang ada untuk melindungi wilayahnya.

Jumlah total cadangan yang disusun dalam mobilisasi parsial adalah 300.000, kata para pejabat Rusia.

Seperti laporan Associated Press, Rabu (21/9), pidato televisi pemimpin Rusia itu terjadi sehari setelah wilayah yang dikuasai Rusia di timur dan selatan Ukraina mengumumkan rencana untuk mengadakan pemungutan suara untuk menjadi bagian integral dari Rusia.

Upaya yang didukung Kremlin untuk keinginan bergabungnya empat wilayah itu dapat mengatur panggung bagi Moskow untuk meningkatkan perang menyusul keberhasilan Ukraina.

Baca Juga: Perberat Hukuman bagi Desertir, Rusia Amandemen KUHP, Jaga Disiplin di Ukraina?

Vladimir Putin pada Rabu (21/9/2022) mengumumkan mobilisasi parsial di Rusia ketika perang di Ukraina mencapai hampir tujuh bulan, ingin rekrut 300.000 tentara tempur. (Sumber: AP Photo/Alexander Zemlianichenko, File)

Referendum, yang sudah diperkirakan akan terjadi sejak bulan-bulan pertama perang yang dimulai pada 24 Februari, akan dimulai pada Jumat (23/9) di Luhansk, Kherson dan sebagian wilayah Zaporizhzhia dan Donetsk yang dikuasai Rusia.

Putin menuduh Barat terlibat dalam "pemerasan nuklir" dan mencatat "pernyataan beberapa perwakilan tingkat tinggi dari negara-negara NATO terkemuka tentang kemungkinan menggunakan senjata nuklir pemusnah massal terhadap Rusia."

“Kepada mereka yang membiarkan pernyataan seperti itu mengenai Rusia, saya ingin mengingatkan Anda bahwa negara kita juga memiliki berbagai alat penghancur, dan untuk komponen yang terpisah dan lebih modern daripada negara-negara NATO dan ketika integritas wilayah negara kita terancam, untuk melindungi Rusia dan rakyat kami, kami pasti akan menggunakan semua cara yang kami miliki," tegas Putin.

Dia menegaskan, "Ini bukan gertakan."

"Kita berbicara tentang mobilisasi parsial, yaitu, hanya warga negara yang saat ini berada di cadangan yang akan dikenakan wajib militer, dan di atas semua itu, mereka yang bertugas di angkatan bersenjata memiliki spesialisasi militer tertentu dan pengalaman yang relevan," kata Putin.

Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan dalam sebuah wawancara televisi pada Rabu (21/9) bahwa wajib militer dan mahasiswa tidak akan dimobilisasi, hanya mereka yang memiliki pengalaman tempur dan layanan yang relevan yang akan dimobilisasi.

Dia mengatakan bahwa sejauh ini, 5.937 tentara Rusia telah tewas di Ukraina. Perkiraan Barat tentang kerugian militer Rusia mencapai puluhan ribu.

Baca Juga: Senjata Makan Tuan: Ukraina Gunakan Tank yang Ditinggal Mundur Pasukan Rusia untuk Serangan Balik

Pembaruan Shoigu tentang kerugian Rusia adalah ketiga kalinya militer Rusia menawarkan jumlah korban tewas kepada publik.

Pembaruan terakhir datang pada akhir Maret, ketika Kementerian Pertahanan mengeklaim 1.351 tentara Rusia tewas di Ukraina.

Putin mengatakan keputusan untuk memobilisasi sebagian "sepenuhnya memadai untuk ancaman yang kita hadapi, yaitu untuk melindungi tanah air kita, kedaulatan dan integritas teritorialnya, untuk memastikan keamanan rakyat kita dan orang-orang di wilayah yang dibebaskan."

Sebelumnya pada Rabu (21/9), Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menolak rencana Rusia untuk menggelar referendum di wilayah pendudukan di timur dan selatan Ukraina sebagai "kebisingan" dan berterima kasih kepada sekutu Ukraina untuk mengutuk pemungutan suara yang dijadwalkan akan dimulai Jumat.

Pada Selasa (20/9), empat wilayah yang dikuasai Rusia mengumumkan rencana untuk memulai pemungutan suara minggu ini untuk menjadi bagian integral dari Rusia. Ini dapat mengatur panggung bagi Moskow untuk meningkatkan perang menyusul keberhasilan Ukraina di medan perang.

Mantan Presiden Dmitry Medvedev, wakil kepala Dewan Keamanan Rusia yang diketuai oleh Putin, mengatakan referendum itu akan membuat perbatasan Rusia menjadi baru dan "tidak dapat diubah" sehingga memungkinkan Moskow menggunakan "cara apa pun" untuk mempertahankannya.

Dalam pidato malamnya, Zelenskyy mengatakan ada banyak pertanyaan seputar pengumuman itu. Tetapi, ia menekankan bahwa mereka tidak akan mengubah komitmen Ukraina untuk merebut kembali daerah-daerah yang diduduki oleh pasukan Rusia.

Baca Juga: Presiden China Tegaskan Dukungan untuk Kepentingan Mendasar Rusia, Amerika Mewanti-wanti

"Situasi di garis depan jelas menunjukkan bahwa inisiatif itu milik Ukraina," katanya.

"Posisi kami tidak berubah karena kebisingan atau pengumuman di suatu tempat. Dan kami menikmati dukungan penuh dari mitra kami dalam hal ini."

Pemungutan suara yang akan datang, di wilayah Luhansk, Kherson, Zaporizhzhia, dan Donetsk, semuanya pasti akan mengikuti jalan Moskow.

Tetapi, referendum itu dengan cepat akan dikatakan sebagai tidak sah oleh para pemimpin Barat yang mendukung Kiev merebut momentum di medan perang di timur dan selatan.

"Saya berterima kasih kepada semua teman dan mitra Ukraina atas kecaman keras yang berprinsip massa hari ini atas upaya Rusia untuk menggelar referendum palsu baru," kata Zelenskyy.

Dalam sinyal lain bahwa Rusia sedang menggali konflik yang berlarut-larut dan mungkin meningkat, majelis rendah parlemen yang dikendalikan Kremlin pada Selasa (20/9) memilih untuk memperketat undang-undang terhadap desersi dan penjarahan oleh pasukan Rusia.

Anggota parlemen juga memilih untuk memperkenalkan kemungkinan hukuman penjara 10 tahun bagi tentara yang menolak untuk berperang.

Jika disetujui parlemen majelis tinggi dan kemudian ditandatangani oleh Putin, undang-undang tersebut akan memperkuat otoritas para komandan lapangan terhadap kegagalan moral yang dilaporkan di kalangan tentara.