Utusan PBB Tegaskan Tidak Akan ke Myanmar jika Tidak Bisa Berjumpa Suu Kyi

Baca Juga: Junta Militer Myanmar Tambah Hukuman Aung San Suu Kyi 3 Tahun Penjara, Dituduh Curangi Pemilu

Bulan lalu, Heyzer melakukan kunjungan pertamanya ke Myanmar sejak pengangkatannya pada Oktober 2021, dan dalam pertemuan dengan pemimpin negara itu, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, meminta agar Suu Kyi diizinkan kembali ke rumahnya sendiri dan agar Heyzer diizinkan untuk mengunjunginya.

Junta militer berulang kali mengatakan mereka tidak dapat mengizinkan Suu Kyi dikunjungi siapa pun sementara proses hukum sedang berlangsung terhadapnya.

"Menanggapi permintaan saya untuk bertemu dengan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, jenderal senior mengindikasikan kemungkinan pertemuan pada akhirnya. Saya sekarang sangat prihatin dengan kesehatan dan kesejahteraannya, dan mengutuk hukuman kerja paksa," kata Heyzer, Senin.

"Jika saya mengunjungi Myanmar lagi, itu hanya jika saya bisa bertemu dengan Daw Aung San Suu," katanya. "Daw" adalah kehormatan yang digunakan untuk wanita yang lebih tua.

Heyzer mengatakan dia akan fokus pada kemungkinan memberikan "pengiriman bantuan kemanusiaan tanpa hambatan dan aman melalui semua saluran yang tersedia" dalam upaya kerja sama antara PBB dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), di mana Myanmar menjadi anggotanya.

PBB memperkirakan 14,4 juta orang, seperempat dari populasi Myanmar, banyak dari mereka mengungsi dari rumah mereka karena perang, membutuhkan bantuan kemanusiaan.

Baca Juga: Utusan Khusus PBB Tekan Junta Militer Myanmar, Rakyat Berhak atas Demokrasi

ASEAN juga berusaha memainkan peran perdamaian di Myanmar, meskipun pemerintah militer hanya memberikan kerja sama minimal dalam menerapkan konsensus lima poin yang dicapai ASEAN tentang Myanmar tahun lalu, yang isinya antara lain menyerukan dialog di antara semua pihak terkait, penyediaan bantuan kemanusiaan dan penghentian segera kekerasan.

Kritikus mengatakan pemerintah militer memblokir bantuan ke daerah-daerah di mana junta terlibat dalam pertempuran bersenjata dengan kelompok etnis minoritas yang berjuang selama beberapa dekade untuk otonomi yang lebih besar, dan pasukan pro-demokrasi yang menentang kekuasaan militer yang membuat aliansi dengan beberapa kelompok tersebut.

Heyzer mengatakan kenyataan saat ini, termasuk kurangnya kontrol pemerintah militer atas banyak daerah perbatasan, berarti harus ditemukan cara untuk memberikan bantuan langsung kepada mereka yang tinggal di sana.

Pemerintah militer mengatakan mampu memberikan bantuan yang diperlukan dan menyangkal memblokir bantuan.

"Saya berulang kali menyerukan penghentian segera pemboman udara dan jeda kemanusiaan di daerah yang ditargetkan untuk memungkinkan akses yang efektif dan aman, dan pengiriman bantuan mendesak melalui semua saluran yang ada untuk mengatasi berbagai kebutuhan dan kerentanan kemanusiaan," kata Heyzer.