Kelompok Etnis Rohingya Peringati 5 Tahun Terusir dari Kampung Halaman di Myanmar ke Bangladesh

"Bangladesh ingin memastikan bahwa Rohingya dapat kembali ke rumah dengan kondisi aman di Myanmar di mana mereka tidak akan lagi dianiaya dan akhirnya akan menerima kewarganegaraan," katanya.

"Kami mendesak masyarakat internasional bekerja bersama kami untuk memberikan dukungan kepada orang-orang Rohingya, dengan menegaskan tekanan pada Myanmar untuk menghentikan penganiayaan massal dan memungkinkan pemulangan Rohingya yang aman ke rumah mereka," kata Khan.

Masalah krisis Rohingya dibawa ke pengadilan internasional di mana Myanmar membantah tuduhan melakukan kesalahan. Tetapi kekuatan global tidak puas dengan posisi Myanmar.

Baca Juga: Ingin Pulangkan Pengungsi Rohingya, Bangladesh Minta Bantuan China

Dalam sebuah pernyataan pada Rabu (24/8/2022), Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan AS tetap "berkomitmen untuk memajukan keadilan dan akuntabilitas" untuk Rohingya dan semua orang Myanmar.

"Kami terus mendukung Mekanisme Investigasi Independen untuk Myanmar, kasus di bawah Konvensi Genosida yang diajukan Gambia terhadap Burma ke Mahkamah Internasional, dan pengadilan yang kredibel di seluruh dunia yang memiliki yurisdiksi dalam kasus-kasus yang melibatkan kejahatan kekejaman militer Burma," kata Blinken.

Secara terpisah, pernyataan bersama oleh Perwakilan Tinggi atas nama Uni Eropa, dan menteri luar negeri Australia, Kanada, Selandia Baru, Norwegia, Inggris dan AS mengatakan, mereka tetap prihatin dengan pantauan misi pencari fakta PBB terkait pola yang konsisten dari pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang serius. Banyak di antara pelanggaran HAM itu merupakan kejahatan berat, menurut hukum internasional.

“Kami juga mengakui inisiatif lain untuk meminta pertanggungjawaban pelaku, termasuk upaya Gambia di hadapan Mahkamah Internasional, yang saat ini sedang memeriksa apakah kekejaman yang dilakukan oleh militer Myanmar terhadap Rohingya sama dengan genosida,” bunyi pernyataan itu.

"Kami menegaskan kembali bahwa Myanmar harus mematuhi perintah tindakan sementara Mahkamah Internasional," katanya.

Kelompok hak asasi manusia termasuk Amnesty International dan Human Rights Watch juga mendesak adanya tindakan.

Dalam sebuah pernyataan, Human Rights Watch mengatakan peringatan itu harus mendorong pemerintah yang peduli untuk berbuat lebih banyak dalam meminta pertanggungjawaban militer Myanmar dan mengamankan keadilan dan keselamatan bagi etnis Rohingya di Bangladesh, Myanmar dan di seluruh wilayah.

“Pemerintah harus menandai peringatan lima tahun kampanye yang menghancurkan terhadap Rohingya dengan strategi internasional yang terkoordinasi untuk adanya akuntabilitas dan keadilan, yang mengacu pada masukan Rohingya,” kata Elaine Pearson, penjabat direktur Asia di Human Rights Watch.