Meluas, Kecaman atas Rencana Australia Beli Kapal Selam Bertenaga Nuklir dari AS

SYDNEY, KOMPAS.TV - Rencana Australia untuk memperoleh kapal selam bertenaga nuklir menghadapi penentangan yang meningkat, terutama dari negara-negara di Asia, atas kekhawatiran akan meningkatkan risiko perlombaan senjata nuklir dunia, seperti laporan Straits Times, Minggu (7/8/2022).

Australia tidak memiliki senjata nuklir tetapi berencana untuk mengembangkan kapal selam bertenaga nuklir. Tahun lalu negara ini mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat dan Inggris, yang akan memasok teknologi dan bahan nuklir untuk kapal selam yang hanya akan membawa senjata konvensional.

Kesepakatan itu menimbulkan kekhawatiran atas potensi risiko membiarkan bahan nuklir digunakan untuk tujuan militer, walaupun bukan untuk senjata nuklir.

Di bawah perjanjian non-proliferasi nuklir internasional NPT, AS dan Inggris, sebagai negara pemilik senjata nuklir, berjanji untuk tidak memasok senjata nuklir atau membantu negara lain untuk memperolehnya.

Negara-negara non-senjata nuklir seperti Australia dilarang menerima atau memperoleh senjata nuklir.

China baru-baru ini merilis sebuah laporan oleh dua think-tank yang didukung negara, yang mengatakan proyek kapal selam Australia akan menjadi "preseden berbahaya" dan dapat menyebabkan proliferasi nuklir di wilayah tersebut.

Baca Juga: Indonesian Paper: Saran Indonesia untuk Kontroversi Kapal Selam Nuklir dan Komitmen Non-proliferasi

Laporan itu mengkritik langkah AS dan Inggris untuk mentransfer bahan nuklir tingkat senjata ke negara non-senjata nuklir seperti Australia, dengan mengatakan kesepakatan itu mengundang "perlombaan senjata di kapal selam nuklir dan proliferasi teknologi rudal".

Penolakan China terhadap proyek kapal selam tidak mengejutkan, terutama karena hubungannya dengan Australia membeku dalam beberapa tahun terakhir.

Kapal selam akan memungkinkan angkatan laut Australia untuk beroperasi di perairan yang jauh dari pantai, berpotensi menjelajah di wilayah yang diperebutkan seperti Laut Cina Selatan.

Namun China bukan satu-satunya negara di Asia yang menyatakan keprihatinan tentang proyek tersebut.

Indonesia, yang memiliki hubungan persahabatan dengan Australia, juga memperingatkan bahwa mengizinkan propulsi kapal selam bertenaga nuklir dapat menyebabkan penyebaran senjata nuklir.

Dalam makalah yang diserahkan ke konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBN yang dimulai minggu ini untuk meninjau NPT, Indonesia mengatakan berbagi teknologi dan bahan nuklir untuk tujuan militer mungkin bertentangan dengan tujuan perjanjian dan dapat menjadi preseden untuk pengaturan serupa lainnya.

Baca Juga: China Kritik Kapal Selam Nuklir AUKUS: Pelucutan Senjata Nuklir Jangan Standar Ganda

Surat kabar itu mengatakan berbagi teknologi nuklir dapat mengarah pada "jenis senjata pemusnah massal baru, yang berasal dari kombinasi bahan nuklir dan senjata konvensional".

Argumen tersebut menyarankan bahwa penggunaan uranium untuk propulsi nuklir harus dilarang karena proyek tersebut dapat "dieksploitasi" untuk menyembunyikan program senjata nuklir.

Jakarta mengatakan argumentasi itu tidak secara khusus ditujukan pada kapal selam yang diusulkan Australia, namun keprihatinan yang bersifat umum, menargetkan propulsi angkatan laut nuklir secara umum.

Brasil, negara non-senjata nuklir, juga mengembangkan kapal selam bertenaga nuklir, sebagai bagian dari kontrak dengan perusahaan Prancis Naval Group.

Malaysia dilaporkan mendukung posisi Indonesia. Kedua negara menyuarakan keprihatinan tentang kapal selam bertenaga nuklir yang melewati perairan mereka.

Namun Australia bersikeras program kapal selamnya akan memenuhi persyaratan non-proliferasi dan tidak berniat memperoleh senjata nuklir.

Baca Juga: Isi Kekosongan Hukum soal Kapal Selam Bertenaga Nuklir, Kemlu RI Kirim "Indonesian Paper" ke PBB

Di Kamboja pada pertemuan dengan para pemimpin ASEAN dan mitranya pekan lalu, Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong mengatakan negaranya bekerja dengan Badan Energi Atom Internasional IAEA untuk memastikan bahwa "standar tertinggi" berlaku untuk program kapal selam.

"Australia, menurut saya, memiliki rekam jejak yang sangat kuat dalam kewajiban non-proliferasi, dan kami akan berusaha memperkuatnya melalui proses ini," katanya kepada wartawan.

Namun kritik terhadap proyek kapal selam juga muncul di antara beberapa analis di Australia dan AS.

Empat mantan pejabat AS menulis surat kepada Presiden Joe Biden bulan lalu untuk menyampaikan keprihatinan, dengan mengatakan bahwa menyediakan uranium yang diperkaya ke Australia dapat membuat negara-negara lain "membenarkan produksi atau perolehan bahan bakar (uranium yang sangat diperkaya) mereka sendiri".

Para pejabat, semua ahli non-proliferasi, mengatakan kapal selam harus menggunakan uranium yang diperkaya tingkat rendah, bahan yang tidak dapat dengan mudah digunakan untuk senjata nuklir karena pertama-tama akan membutuhkan pengayaan lebih lanjut.

Australia, AS dan Inggris membela kesepakatan mereka dalam sebuah makalah yang diserahkan ke konferensi PBB, mengatakan mereka bekerja dengan IAEA untuk mengembangkan pendekatan verifikasi yang akan memastikan bahan nuklir yang digunakan untuk kapal selam Australia tidak digunakan untuk tujuan lain.

Baca Juga: Mantan Menhan Peter Dutton Klaim Australia Bisa Dapat 2 Kapal Selam Nuklir dari AS Pada Akhir 2030

Pemerintah Australia sendiri akan mengumumkan desain kapal selam nuklir pertamanya pada kuartal pertama tahun 2023, kata wakil perdana menteri dan menteri pertahanannya, Kamis (14/7/2022) seperti dilansir US Naval Institute.

Canberra juga mencari cara untuk mempercepat proses pembuatan dan penempatan kapal selam yang dipilih, kata Wakil Perdana Menteri Richard Marles, di hari yang sama.

“Apa yang saya cari adalah untuk benar-benar melihat setiap cara di mana kita dapat mempercepat pengiriman itu atau proses memiliki kapal selam nuklir pertama kita di dalam air,” kata Marles.

“Jadi ini bukan hanya tentang mengumumkan kapal selam mana, kita akan berbicara tentang kapan kapal selam itu akan berada di air.” pungkas Marles.

Sebagai bagian dari proses untuk memutuskan kapal selam tipe apa dan garis waktu pembuatan hingga penggelaran, pemerintah Australia juga akan mengatasi kesenjangan atau jeda antara kapal selam kelas Collins mereka saat ini ke kapal selam yang dipilih, katanya, berbicara selama meja bundar Defense Writers Group.