Indonesia Desak Upaya Konkret Dunia Bebas Senjata Nuklir di Peringatan 77 tahun Bom Nuklir Hiroshima

Foto 6 Agustus 1945, menunjukkan ledakan bom atom milik AS di Kota Hiroshima. Indonesia menyerukan agar dunia mematuhi Traktat Non-Proliferasi Senjata Nuklir dan berupaya konkret menuju dunia yang bebas senjata nuklir pada peringatan 77 tahun Amerika Serikat menjatuhkan bom nuklir di Hiroshima yang menewaskan ratusan ribu warga sipil. (Sumber: US Army Photo/Hiroshima Peace Memorial)

HIROSHIMA, KOMPAS.TV - Indonesia menyerukan agar dunia mematuhi Traktat Non-Proliferasi Senjata Nuklir dan berupaya konkret menuju dunia yang bebas senjata nuklir, pada peringatan 77 tahun Amerika Serikat menjatuhkan bom nuklir di Hiroshima yang menewaskan ratusan ribu warga sipil.

Jepang memperingati 77 tahun dijatuhkannya bom atom di Kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945 silam. Peringatan itu digelar di Hiroshima Peace Memorial Museum pada Sabtu, 7 Agustus 2022.

Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Heri Akhmadi dalam keterangannya menegaskan Indonesia menyerukan agar masyarakat internasional dapat melakukan upaya konkret dan menahan diri dari tindakan yang tidak kondusif untuk peluncuran senjata nuklir.

"Sebagai salah satu negara yang menandatangani Traktat Non-Proliferasi Senjata Nuklir (Non-Proliferation Treaty/NPT), Indonesia menyerukan agar PBB lebih intens dalam memperingatkan tentang konsekuensi kemanusiaan dan lingkungan jika negara-negara dunia tidak mematuhi NPT," tegas Dubes Heri.

Mewakili Dubes RI, Koordinator Fungsi Politik KBRI Tokyo, Sunan J Rustam hadir dalam acara tersebut. Kehadiran wakil Indonesia pada acara tahunan ini menegaskan kembali dukungan dan komitmen kuat Indonesia untuk mewujudkan dunia tanpa senjata nuklir. 

Traktat Non-Proliferasi Nuklir atau Nuclear Non-Proliferation Treaty NPT adalah perjanjian antarnegara pemilik senjata nuklir untuk tidak membantu negara lain memproduksinya.

“Senjata nuklir adalah omong kosong. Mereka tidak menjamin keselamatan – hanya kematian dan kehancuran,” kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, yang bergabung dalam doa di Taman Perdamaian Hiroshima.

"Tiga perempat abad kemudian, kita harus bertanya apa yang telah kita pelajari dari awan jamur yang membengkak di atas kota ini pada tahun 1945," katanya seperti dilansir Associated Press, Sabtu (6/8/2022).

Baca Juga: Hari Ini dalam Sejarah: Bom Atom "Little Boy" Meledak di Hiroshima

Peringatan Bom Atom Hiroshima tahun ini dihadiri Perdana Menteri Fumio Kishida dan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB António Guterres, Gubernur Yuzaki Hidehiko, dan Wali Kota Hiroshima Kazumi Matsui, wakil dari lebih dari seratus perwakilan asing di Jepang serta tidak kurang dari seribu orang lainnya yang memadati kompleks Peace Memorial dalam pengamanan dan protokol kesehatan yang ketat.

Traktat ini memperkuat Negara-Negara Senjata Nuklir (NWS) dan Negara-Negara Senjata Non-Nuklir (NNWS) yang ditunjuk oleh Traktat untuk mencegah proliferasi lebih lanjut, mempromosikan kerja sama di bidang perdamaian, penggunaan teknologi nuklir, dan bekerja menuju perlucutan senjata.

Dalam bahasa sederhana, Traktat NPT ini menjadi landasan upaya internasional untuk mengurangi ancaman senjata nuklir.

Pada 6 Agustus 1945 kota Hiroshima dijatuhi bom atom. Serangan bom atom kedua terjadi pada 9 Agustus 1945 yang kemudian menandai berakhirnya perang dunia kedua.

Jumlah korban yang terbunuh saat itu tercatat sekitar 140.000 dari 350.000 penduduk yang ada di Hiroshima, dan sekitar 74.000 orang yang terbunuh di Nagasaki.

Baca Juga: NASA: Letusan Gunung Api Tonga Berkekuatan Lebih dari 600 Kali Ledakan Bom Atom Hiroshima

Seperti laporan Associated Press, Sabtu (6/8/2022), banyak orang yang selamat dari pengeboman mengalami luka-luka dan penyakit yang berkepanjangan akibat ledakan dan paparan radiasi serta menghadapi diskriminasi di Jepang.

Pemerintah Jepang mulai memberikan dukungan medis kepada para penyintas bersertifikat mulai tahun 1968 setelah lebih dari 20 tahun upaya oleh mereka.

Pada Maret lalu, 118.935 orang yang selamat, yang usia rata-rata sekarang melebihi 84, disertifikasi memenuhi syarat untuk mendapatkan dukungan medis pemerintah, menurut Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Jepang.

Tetapi banyak orang lain, termasuk mereka yang mengatakan bahwa mereka adalah korban dari “hujan hitam” yang turun di luar wilayah yang semula ditentukan, masih tanpa dukungan.

Para penyintas lanjut usia, yang dikenal di Jepang sebagai hibakusha, terus mendorong larangan nuklir dan berharap dapat meyakinkan generasi muda untuk bergabung dengan gerakan tersebut.