Menlu AS Kecam ASEAN yang Dianggap Kurang Berbuat untuk Menekan Junta Militer Myanmar

BANGKOK, KOMPAS.TV - Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengkritik negara-negara Asia Tenggara karena tidak berbuat cukup untuk menekan junta militer Myanmar mengembalikan negara itu ke jalur demokrasi setelah perebutan kekuasaan tahun lalu.

Tetapi ketika Blinken menyesali kurangnya kemajuan di Myanmar, yang juga dikenal sebagai Burma, ia juga bergerak untuk memperkuat hubungan AS dengan sekutu regional utama Thailand, bagian dari upaya untuk melawan pengaruh China di seluruh Indo-Pasifik.

Berbicara pada konferensi pers di Bangkok, seperti dilansir Associated Press, Minggu (10/7/2022), Blinken mengatakan “sangat disayangkan” penindasan di Myanmar berlanjut hampir 18 bulan setelah pengambilalihan militer.

Blinken mengungkapkan kekecewaan karena tetangga Myanmar tidak memberikan tekanan kepada junta militer untuk mengakhirinya.

"Saya pikir sayangnya kita tidak melihat gerakan positif. Sebaliknya, kami terus melihat penindasan terhadap rakyat Burma yang terus mengalami kekerasan yang dilakukan oleh rezim."

Dia mengecam para pemimpin militer Myanmar karena memenjarakan atau memaksa hampir seluruh oposisi untuk melarikan diri, dan karena memperburuk situasi kemanusiaan dengan tidak memberikan jenis bantuan dan pasokan yang diperlukan untuk memperbaiki kondisi.

Blinken kemudian membidik tetangga Myanmar di Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), yang berusaha meyakinkan militer agar menerapkan rencana lima poin untuk mengembalikan negara itu ke jalur demokrasi. 

“Semua negara harus terus berbicara dengan jelas tentang apa yang dilakukan rezim dalam penindasan dan kebrutalan yang sedang berlangsung,” katanya.

Baca Juga: Kepemimpinan Indonesia di G20 Dipuji Menlu AS Antony Blinken, Disebut Berusaha Pastikan Hasil Nyata

“Kita punya kewajiban kepada rakyat Burma untuk meminta pertanggungjawaban rezim. Dukungan regional untuk kepatuhan rezim terhadap rencana lima poin yang dikembangkan oleh ASEAN juga penting. Itu belum terjadi,” tandas Blinken.

Dia menambahkan, semua anggota ASEAN perlu meminta pertanggungjawaban rezim untuk hal tersebut, terus menuntut penghentian segera kekerasan, pembebasan tahanan politik dan pemulihan jalur demokrasi Burma.

Baru pekan lalu, Myanmar menjadi tuan rumah pertemuan pejabat regional yang menurut oposisi bertentangan langsung dengan rencana perdamaian ASEAN menyusul penggulingan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi.

Penggulingan Suu Kyi pada Februari 2021 memicu protes damai yang meluas namun dibalas dengan tindakan keras yang kemudian berkembang menjadi perlawanan bersenjata. Sejak itu Myanmar tergelincir ke dalam apa yang oleh beberapa pakar PBB dicirikan sebagai perang saudara.

Blinken melakukan perjalanan ke Thailand setelah menghadiri pertemuan para menteri luar negeri dari Kelompok 20 di Indonesia, di mana ia menuduh China berpihak pada Rusia atas perang di Ukraina dan mengatakan dukungan itu memperumit hubungan yang sudah ruwet antara Washington dan Beijing.

Setelah bertemu dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi di Bali pada hari Sabtu, Blinken memperingatkan bahwa dukungan China untuk Rusia di Ukraina merupakan ancaman bagi tatanan internasional berbasis aturan.

Kunjungan Blinken ke Thailand dimaksudkan untuk memperkuat setidaknya satu bagian kecil dari tatanan itu.

Baca Juga: Bertemu Menlu China di G20 Bali, Blinken: Dukungan Beijing ke Rusia akan Sulitkan Hubungan dengan AS

Di Bangkok, Blinken menandatangani dua perjanjian kerja sama dengan mitranya dari Thailand, berjanji untuk memperluas kerja sama strategis dengan Thailand dan meningkatkan ketahanan rantai pasokan.

Meskipun sederhana, kesepakatan itu sesuai dengan strategi AS yang lebih luas untuk Indo-Pasifik, bertujuan menumpulkan ketegasan China yang meningkat dan menawarkan alternatif bagi pembangunan yang disponsori Beijing yang oleh banyak pejabat AS dianggap sebagai jebakan bagi negara-negara yang lebih kecil dan lebih miskin.

Blinken tidak menyebut nama China dalam komentarnya dengan Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha atau Menteri Luar Negeri Don Pramudwinai. Namun setelah menandatangani kesepakatan, dia mengatakan AS dan Thailand “berbagi tujuan yang sama yaitu Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, saling terhubung, makmur, tangguh, dan aman.”

Para pejabat Amerika sering menggunakan frasa itu untuk merujuk pada pencegahan dominasi China di kawasan itu, dan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin memiliki komentar serupa ketika dia mengunjungi Bangkok bulan lalu dan bertemu Prayuth.

Thailand sudah menjadi anggota Forum Ekonomi Indo-Pasifik besutan Presiden Joe Biden, sebuah blok yang dibentuk awal tahun ini dengan tujuan mengekang momentum Inisiatif Sabuk dan Jalan China, yang telah menggelontorkan miliaran dolar ke dalam proyek pembangunan dan infrastruktur di seluruh Asia dan di tempat lain.

Seperti pendahulunya, pemerintahan Biden mengamati pertumbuhan pesat China dengan hati-hati dan berusaha mempertahankannya dengan standar internasional tanpa keberhasilan yang signifikan.