Taliban Bertemu Ribuan Ulama dan Pemimpin Suku Afghanistan Pertama Kali, Bahas Isu Perempuan?

Sejak mengambil alih kekuasaan pada Agustus 2021, Taliban telah memberlakukan lebih banyak pembatasan, khususnya perempuan.

Salah satu aturan itu adalah mengharuskan mereka untuk menutupi wajah mereka dan membawa pendamping pria saat bepergian.

Jabatan-jabatan penting di pemerintahan semuanya ditempati laki-laki dan oleh anggota Taliban.

Kelompok itu juga mengesampingkan rencana untuk menggelar pemilihan umum.

Banyak pejabat negara Barat mengatakan Taliban perlu mengubah arah kebijakannya tentang hak-hak perempuan dan mewujudkan pemerintahan yang inklusif untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat internasional.

Perubahan itu juga diperlukan agar Afghanistan bisa lepas dari sanksi yang sangat menghambat perekonomiannya.

Seperti diberitakan KOMPAS.TV sebelumnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahkan mendesak agar otoritas Taliban segera menghentikan diskriminasi yang mereka lakukan terhadap penduduk Afghanistan.

Khususnya kebijakan terkait perempuan dan akses pendidikan hingga persoalan hijab. 

Utusan khusus PBB untuk hak asasi manusia di Afghanistan, Richard Bennett mengatakan, negara itu menghadapi tantangan "berat" atas persoalan hak asasi manusia. 

PBB meminta otoritas Taliban untuk membatalkan berbagai pembatasan terhadap perempuan.

Keputusan mendesak Taliban ini setelah melewati 11 hari pengamatan ketika utusan PBB mengunjungi negara itu.

"Saya mendesak pihak berwenang untuk mengakui tantangan hak asasi manusia yang mereka hadapi dan untuk menutup kesenjangan antara kata-kata dan perbuatan mereka," katanya Kamis (26/5/2022)