Johnson sendiri mengakui pesta-pesta yang diikutinya selama karantina setelah investigator Sue Gray merilis laporan pada akhir Mei lalu. Gray menyebut “para pemimpin senior” harus bertanggung jawab atas “kegagalan memimpin dan pengambilan keputusan.”
Baca Juga: Perayaan Platinum Jubilee, Aksi Pesawat Tempur AU Inggris Beri Penghormatan pada Ratu Elizabeth II
Boris Johnson juga didenda 50 paun atau sekitar Rp900 ribu karena mendatangi sebuah pesta, membuatnya menjadi perdana menteri pertama yang dihukum karena melanggar aturan ketika menjabat.
Johnson pun mengaku akan mengambil “tanggung jawab” penuh atas skandal “Partygate”. Namun, ia bersikeras menolak mundur.
Sang perdana menteri meminta rakyat Inggris Raya beranjak dari skandal ini dan berfokus pada pemulihan ekonomi dan membantu Ukraina menghadapi invasi Rusia.
Akan tetapi, sejumlah politikus Konservatif menilai bahwa skandal Johnson saat ini bisa berujung kekalahan mereka dalam pemilu Inggris Raya pada 2024 mendatang.
“Keputusan (mosi) hari ini akan berujung perubahan atau kekalahan. Saya akan memilih untuk perubahan,” kata Jeremy Hunt, seorang politikus Konservatif.
Di lain sisi, sejumlah kalangan di Partai Konservatif secara terbuka masih mendukung Boris Johnson untuk memimpin.
“Perdana Menteri punya 100% dukungan saya dalam voting hari ini. Saya benar-benar meminta para kolega untuk mendukungnya,” cuit Menteri Luar Negeri Inggris Raya Elizabeth Truss.
Baca Juga: Pemerintah Inggris Bakal Larang Perusahaan Judi Jadi Sponsor di Premier League
Sumber : Associated Press
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.