PM Sri Lanka Undang Kelompok Pemuda Pengunjuk Rasa Jadi Bagian dari Pemerintahan

Bulan lalu, pihak berwenang mengumumkan penangguhan pembayaran utang luar negeri senilai hampir USD7 miliar yang jatuh tempo tahun ini.

Baca Juga: Harga BBM di Sri Lanka Naik Lagi, Pasokan Minim hanya Cukup untuk Satu Hari, Utang Menumpuk

Sri Lanka harus membayar USD25 miliar utang luar negeri hingga tahun 2026. Total utang luar negeri negara kepulauan di Samudera Hindia itu sebesar USD51 miliar.

Menurut proposal Wickremesinghe, salah satu perwakilan pemuda akan ditunjuk oleh apa yang disebut "parlemen pemuda" dan tiga lainnya akan datang dari kelompok-kelompok pemrotes dan organisasi aktivis lainnya.

"Metodologi yang digunakan untuk memilih individu-individu ini dapat diputuskan oleh para pemuda, organisasi itu sendiri,” kata Wickremesinghe.

Belum ada komentar langsung dari kelompok pemuda untuk proposal tersebut.

Membentuk komite parlementer berbasis luas tampaknya dapat dilakukan di bawah konstitusi saat ini, tetapi reformasi yang lebih luas seperti mengurangi kekuasaan presiden akan membutuhkan persetujuan Mahkamah Agung dan dua pertiga mayoritas parlemen.

Belum jelas kapan rancangan undang-undang itu akan diperkenalkan di parlemen Sri Lanka untuk diperdebatkan.

Baca Juga: Makin Parah, Sri Lanka Kini Kehabisan Bensin dan Uang Tunai Valuta Asing untuk Impor Obat-Obatan

Kekerasan meletus sejak 9 Mei, ketika pendukung Rajapaksa menyerang pengunjuk rasa damai. Sembilan orang termasuk seorang anggota parlemen dari partai yang memerintah, tewas dan rumah para menteri kabinet dibakar.

Kerusuhan hampir menghancurkan dinasti Rajapaksa setelah saudara laki-laki presiden, Mahinda Rajapaksa, mengundurkan diri sebagai perdana menteri.

Tiga saudara kandung presiden dan seorang keponakan sudah mundur dari jabatan kabinet mereka.

Sri Lanka diperintah oleh sistem presidensial eksekutif yang kuat selama hampir 45 tahun, dan Presiden Gotabaya Rajapaksa memperkuatnya lebih lanjut dengan perubahan konstitusi segera setelah ia terpilih secara besar-besaran pada 2019.

Wickremesinghe mengatakan, untuk mendapatkan paket bailout Dana Moneter Internasional (IMF), dia telah punya rencana reformasi ekonomi yang siap dalam waktu dua minggu untuk kemudian dimintakan persetujuan dari institusi keuangan internasional tersebut.