China dan Rusia Veto Usulan AS untuk Jatuhkan Sanksi ke Korea Utara atas Uji Coba Peluru Kendali

Baca Juga: Covid-19 di Korea Utara Tunjukkan Tren Positif, Rezim Kim Jong-Un Klaim Wabah Virus Corona Melambat

Ini telah menemukan sedikit minat dalam pembicaraan tingkat kerja dari Korea Utara, yang pemimpinnya Kim Jong Un mengadakan tiga pertemuan tingkat tinggi dengan pendahulu Biden, Donald Trump.

Tahun 2017, sebelum Trump pendekatan ke Kim Jong-un, Dewan Keamanan PBB memilih dengan suara bulat tiga kali untuk memperketat tekanan pada Korea Utara, di mana China dan Rusia juga kabarnya ikut jengkel dengan peluncuran nuklir dan ICBM Korea Utara.

Sementara masih menawarkan pembicaraan, Amerika Serikat mengatakan Korea Utara jelas melanggar resolusi 2017 yang menyerukan konsekuensi lebih lanjut jika Pyongyang menembakkan ICBM lain.

Amerika Serikat dan Korea Selatan mengatakan Korea Utara menembakkan tiga rudal hari Rabu, termasuk yang mungkin merupakan ICBM terbesarnya, beberapa jam setelah Biden mengunjungi wilayah tersebut.

Peluncuran rudal, total 23 tahun ini, menimbulkan "ancaman bagi perdamaian dan keamanan seluruh komunitas internasional," kata duta besar AS, Linda Thomas-Greenfield.

"Pengendalian dan diamnya Dewan Keamanan tidak menghilangkan atau bahkan mengurangi ancaman. Jika ada, DPRK telah dikuatkan oleh kelambanan Dewan ini," katanya, merujuk pada Korea Utara dengan nama resminya, Republik Rakyat Demokratik Korea.

Baca Juga: Nyeleneh, Rezim Kim Jong-Un Sebut Teh dan Air Garam Cara Ampuh Rakyat Korea Utara Lawan Covid-19

Dia mengatakan Amerika Serikat akan melakukan tindakan sepihak terhadap Korea Utara termasuk sanksi tambahan.

Utusan Inggris, Prancis, dan Korea Selatan menyuarakan ketakutan bahwa Korea Utara akan melanjutkan uji coba nuklir, yang akan menjadi yang pertama sejak 2017.

"Menggunakan hak veto melindungi rezim Korea Utara dan memberikan kekuasaan penuh untuk meluncurkan lebih banyak senjata," kata duta besar Prancis, Nicolas de Riviere.

Resolusi yang dirancang AS akan mengurangi jumlah minyak yang dapat diimpor secara legal oleh Korea Utara setiap tahun untuk keperluan sipil dari empat juta menjadi tiga juta barel (525.000 menjadi 393.750 ton) dan dengan cara yang sama memangkas tingkat minyak olahan.

Seorang duta besar di PBB, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan Amerika Serikat terus maju pada hari-hari terakhir kepresidenan Dewan Keamanan pada bulan Mei ini meskipun mengetahui oposisi China dan Rusia, meyakini tidak adanya tindakan lebih buruk.

"Perhitungan mereka," kata duta besar, adalah "kita tidak bisa membiarkan pengujian konstan ini dilakukan tanpa reaksi."