Makin Parah, Sri Lanka Kini Kehabisan Bensin dan Uang Tunai Valuta Asing untuk Impor Obat-Obatan

KOLOMBO, KOMPAS.TV - Perdana Menteri baru Sri Lanka mengatakan pada Senin (16/5/2022), negara yang dilanda krisis itu kehabisan bahan bakar hingga hari terakhirnya, seperti dilansir Bloomberg, Selasa (17/5/2022).

Berdasarkan fakta tersebut, Menteri Tenaga Listrik negara itu mengatakan kepada warganya untuk tidak bergabung dengan antrian bahan bakar yang panjang yang telah memicu protes anti-pemerintah selama berminggu-minggu.

Ranil Wickremesinghe, yang diangkat sebagai perdana menteri hari Kamis lalu, mengatakan dalam sebuah pidato bahwa negara itu sangat membutuhkan 75 juta dollar AS dalam valuta asing untuk membayar impor penting.

“Saat ini, kami hanya punya stok bensin untuk satu hari. Beberapa bulan ke depan akan menjadi yang paling sulit dalam hidup kita,” katanya. “Kita harus mempersiapkan diri untuk berkorban dan menghadapi tantangan periode ini.”

Dua pengiriman bensin dan dua solar menggunakan jalur kredit India dapat memberikan bantuan untuk beberapa hari ke depan, tambah Wickremesinghe, tetapi negara itu juga menghadapi kekurangan 14 obat-obatan esensial.

Dia mengatakan negaranya akan memprivatisasi maskapai nasional yang dikelola negara, Sri Lanka Airlines, untuk membantu melunasi utangnya.

Wickremesinghe mengatakan dia terpaksa mengizinkan pencetakan lebih banyak uang untuk membayar gaji, mengakui keputusannya itu akan menambah tekanan pada rupee Sri Lanka.

Baca Juga: Selayang Pandang Krisis dan Ambruknya Ekonomi Sri Lanka

Pemerintah Sri Lanka akan mengajukan anggaran "bantuan" baru untuk tahun ini, menggantikan RUU pengeluaran saat ini, katanya, seraya menambahkan ia memperkirakan defisit anggaran akan sebesar 13 persen untuk tahun 2022.

Krisis tersebut menyebabkan unjuk rasa meluas terhadap Presiden Gotabaya Rajapaksa dan keluarganya, yang berpuncak pada pengunduran diri kakak laki-lakinya Mahinda Rajapaksa dari kursi perdana menteri pekan lalu, menyusul pertempuran antara pendukung pemerintah dan pengunjuk rasa yang menewaskan 9 orang dan melukai 300 orang.

Presiden Gotabaya menggantikannya dengan Wickremesinghe, seorang anggota parlemen kubu oposisi yang lima kali memegang jabatan Perdana Menteri, dalam upaya putus asa untuk menenangkan para pengunjuk rasa.

Tetapi para pengunjuk rasa mengatakan mereka akan melanjutkan protes mereka selama Gotabaya Rajapaksa tetap menjadi presiden.

Mereka juga menyebut Wickremesinghe sebagai antek dan mengkritik pengangkatan empat menteri Kabinet, semua anggota partai politik yang dijalankan oleh Rajapaksa bersaudara.

Wickremesinghe mengatakan hari Senin dia mengambil peran itu untuk kebaikan negara.

Oposisi utama Partai Samagi Jana Balawegaya (SJB) tampaknya membatalkan tuntutannya agar Presiden mundur sebelum mendukung koalisi untuk mengelola ekonomi yang runtuh.

Baca Juga: Ranil Wickremesinghe Jadi Perdana Menteri Baru Sri Lanka, Jabatan PM ke-6 Untuknya

SJB menolak untuk bergabung dengan pemerintah persatuan yang dipimpin oleh Wickremesinghe, tetapi mengatakan akan "tanpa syarat mendukung upaya positif untuk menghidupkan kembali ekonomi".

"Penting untuk menyelamatkan negara dari krisis ekonomi yang parah," katanya dalam sebuah pernyataan singkat.

Partai oposisi terbesar kedua, Partai Kebebasan Sri Lanka, mengatakan akan bergabung dengan Kabinet.

Di Kolombo, ibu kota komersial negara itu, antrean panjang becak, alat transportasi paling populer di kota, antre di pom bensin saat pengemudi harus menunggu bahan bakar yang berakhir sia-sia.

“Saya sudah mengantri lebih dari enam jam,” kata salah satu pengemudi, Mohammad Ali. “Kami menghabiskan hampir enam hingga tujuh jam di antrean hanya untuk mendapatkan bensin.”

Pengemudi lain, Mohammad Naushad, mengatakan pom bensin yang dia tunggu kehabisan bahan bakar.

"Kami sudah di sini sejak pukul tujuh hingga delapan pagi dan masih belum jelas apakah mereka akan memiliki bahan bakar atau tidak," katanya. “Kapan datangnya, tidak ada yang tahu. Apakah ada gunanya menunggu kami di sini, kami juga tidak tahu.”

Baca Juga: Kemenlu Pastikan Tidak Ada WNI yang Terdampak Krisis Sri Lanka

Dipukul keras oleh pandemi Covid-19, kenaikan harga minyak dan pemotongan pajak populis oleh Rajapaksa, negara kepulauan strategis di Samudra Hindia, di mana China dan India berjuang untuk mendapatkan pengaruh, berada di tengah krisis yang belum pernah terjadi separah ini sejak kemerdekaannya pada tahun 1948.

Kekurangan devisa yang kronis menyebabkan inflasi merajalela dan obat-obatan menjadi langka dan kekurangan, termasuk bahan bakar dan kebutuhan pokok lainnya, membawa ribuan orang turun ke jalan sebagai protes.

Pengiriman diesel menggunakan jalur kredit India tiba di negara itu pada hari Minggu, tetapi belum didistribusikan ke seluruh pulau.

Menteri Tenaga Listrik Kanchana Wijesekera mengatakan hari Senin, (16/5/2022) “Meminta masyarakat untuk tidak mengantri atau mengisi ulang dalam tiga hari ke depan sampai pengiriman BBM ke 1.190 SPBU selesai.”

Wickremesinghe belum mengumumkan menteri-menteri kunci termasuk jabatan penting menteri keuangan, yang akan bernegosiasi dengan Dana Moneter Internasional IMF untuk bantuan keuangan yang sangat dibutuhkan negara itu.

Mantan menteri keuangan Ali Sabry mengadakan pembicaraan awal dengan pemberi pinjaman multilateral, tetapi dia berhenti bersama dengan Mahinda Rajapaksa minggu lalu.